Setuju Untuk Pecat Staf Khusus Milenial, Silahkan Tanda Tangan Petisi Ini

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dalam beberapa hari terakhir, publik dirisaukan oleh berita staff khusus millenial presiden Jokowi mengirim surat berkop sekertariat negara memerintahkan camat untuk bekerjasama dengan karyawan usaha Fintech dari salah seorang staff khusus Andi Taufan Garuda Putra.Surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April itu menjelaskan bahwa petugas lapangan Amartha akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Puskesmas. Amartha siap berpartisipasi dalam program tersebut di Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Setelah surat itu terbongkar ke publik, staf khusus tersebut mohon maaf ke publik. Tak berjauhan dan masih satu kasus turunan dari penanganan corona dan mendorong social distancing, salah satu startup yang diberikan kewenangan melakukan edukasi melalui program belajar di rumah adalah perusahaan fintech milik Adamas Belva Syah Devara. Sementara Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab dengan sebutan Billy Mambrasar menuliskan dalam profil linkedin, akun media sosial profesionalnya bahwa jabatannya setingkat menteri. Profil itu kemudian diubah dan dia sendiri meminta maaf dan memberi klarifikasi ke publik maksudnya menuliskan keterangan posisi dalam akun linkedinnya. Seperti kita tau, ketiganya seperti penumpang gelap dalam masalah pandemi covid 19 yang masih mewabah dan telah membunuh ratusan orang. Mereka menggunakan posisinya untuk hal-hal yang sebenarnya secara etika dan hukum adalah sebuah pelanggaran prinsipil. Mereka menggunakan kewenangan yang disalah gunakan untuk kepentingan perusahaannya yang membonceng kewenanangan yang melekat padanya sebagai staff khusus presiden.
Apa konsekwensi dari peristiwa tiga staf khusus milenial yang sedang jadi sorotan ini? Tentu saja pertama-tama adalah publik dirugikan atas realitas conflict of interest antara ketiga staff khusus tersebut dengan posisinya sebagai pemilik perusahaan fintech dan startup yang ketika ditunjuk menjadi staf tidak dilepaskannya. Contoh surat berkop istana itu saya kira membenarkan gejala tersebut: untuk memuluskan kepentingan perusahaan fintech Amartha yang dipimpinnya, dia kemudian bersurat kepada camat agar semua kepentingannya mulus. Juga Ruangguru yang jadi salah satu perusahaan yang memberi layanan belajar daring kepada masyarakat/siswa yang harus bersekolah dari rumah karena pandemi covid 19 ini.
Ruangguru yang merupakan startup yang memberi layanan belajar daring kepada siswa selama ini kemudian ikut ambil bagian sebagai salah satu dari perusahaan startup yang menyiapkan layanan edukasi daring kepada siswa yang harus belajar dari rumah. Jelas bahwa mereka memboncengkan kepentingannya di atas kewenanangan pada posisi yang diberikan oleh negara!
Karenanya, publik dirugikan berulang-ulang: pertama-tama publik yang sempat ragu dengan kemampuan para staf millenial yang usianya masih amat muda tapi cukup sukses dalam usaha startup yang didirikannya tapi tetap merelakannya diberi jabatan amat strategis, kedua publik dirugikan karena tendensi ke arah korupsi kolusi dan nepotisme telah ditunjukkan di usia amat muda dan disaat posisinya sebagai figur yang berpengaruh bagi kalangan muda. Ketiga, mereka pada akhirnya, merugikan keuangan negara. Selain karena kecenderungan koruptifnya atas penyalahgunaan kewenangan tersebut, dia juga digaji amat tinggi dengan dana publik tapi menunjukkan kinerja yang jauh dibawah ekspektasi. Mereka jelas menunjukkan ketakcakapan administrasi publik dan etika. Karenanya kami meminta kawan-kawan terlibat untuk mendorong aksi proteksi agar publik tidak dirugikan lebih dalam.lagi dengan mendukung pemecatan atas ketiga staff khusus milenial tersebut dan menggantinya dengan yang lebih kompeten, mengerti etika administrasi publik dan hukum tata negara!