Penyerobotan lahan secara paksa oleh penguasa di Matraman Jakarta Timur

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Secara fakta fisik lahan dikuasai pemegang eigendom dan secara hukum sedang dalam berperkara di PTUN Jakarta Timur
Dewan Mesjid Indonesia (DMI) yg diketuai oleh H. Jusuf Kala (wapres) memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yg alas haknya tanah negara bekas 2 SHGB yg telah berakhir jangka waktunya (yg alas haknya eigendom verponding yg disinyalir berlokasi bukan di wilayah Jakarta Timur)....
- Tidak mengusai fisik lahan, alas hak tanah negara, dan dalam status pemblokiran di BPN Jakarta Timur, tapi bisa diterbitkan sertifikat HGB a/n DMI yg waktu proses penerbitan sertifikat hanya 2 hari saja....
- Dalam status berperkara, tapi dengan didampingi aparat pemda dan kepolisian setempat dapat merubuhkan bangunan di atas lahan perperkara tersebut dan memaksa untuk mengusai lahan dimaksud...
- masih dalam status berperkara, DMI memaksakan kehendak dengan bantuan aparat pemda dan kepolisian setempat untuk tetap melakukan peletakan batu pertama dalam rangka memulai mendirikan bangunan....  info yang didapatkan, acara peletakan batu pertama nya jadi dilaksanakan besok jum'at tgl 23 Nov 2018 sekitar jam 15.00....
Klu emang jadi, berarti Pak JK dan DMI benar2 sudah tidak menghargai hukum lagi.... benar2 kacau hukum di negara yg kita cintai ini

Gambaran penguasa tidak menghargai proses hukum, apakah separah ini NKRI sekarang.... ???



Hari ini: Dhanny mengandalkanmu

Dhanny Iljas membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PTUN Jakarta timur, BPN, Kecamatan Matraman Jakarta Timur: Penyerobotan lahan secara paksa oleh penguasa di Matraman Jakarta Timur". Bergabunglah dengan Dhanny dan 6 pendukung lainnya hari ini.