Kemenangan

MENGHAPUS SK 025 .K/DIR/2011

Petisi ini membuat perubahan dengan 329 pendukung!


BANYAK SDM  / GENERASI BARU KELUAR DARI PERUSAHAAN KARENA DAMPAK SK 025, UNTUK ITU PERLU DI PERTIMBANGKAN DAMPAK KERUGIAN BIAYA REKRUTMEN AKIBAT PENGUNDURAN DIRI GENERASI BARU / SDM TERBAIK PLN.

 

 

Sebuah Analisa tentang  Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.025.K/DIR/2011

BAB I. ABSTRAK KASUS.

Melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Perkawinan Antar Pegawai, Pegawai PT PLN (Persero) dilarang melakukan perkawinan dengan sesama Pegawai PT PLN (Persero). Sanksi yang diberikan perusahaan apabila terjadi perkawinan antar sesama pegawai PT PLN (Persero) adalah salah satu dari pegawai tersebut WAJIB MENGUNDURKAN DIRI atau di PHK secara sepihak oleh perusahaan apabila salah satu dari pegawai tersebut tidak mengundurkan diri.

Pada tanggal 26 April 2012, Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM melalui surat No. 1638/002/DIVSDM/2012 perihal Penjelasan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011, menyatakan bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 telah sesuai dengan PKB dan tidak bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 telah sesuai dengan PKB dan tidak bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 ?

BAB II. Dasar Hukum.

Penyusunan Kajian Hukum ini berpedoman pada beberapa dasar hukum namun tidak terbatas pada ketentuan antara lain yaitu :

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.48/Men/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode Tahun 2006-2008 dengan No.0392.PJ/061/DIR/2006 dan No.DPP-042/KEP-ADM/2006 tanggal 24 November 2006.
BAB III. Kajian Hukum.

Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB ( Kesepakatan Kerja Bersama ) / CLA ( Collective Labour Agreement ) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Manajemen Perusahaan dan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja, serta tercatat pada instansi yang betanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Dasar hukum Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) diatur dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.48/MEN/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 21 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.48/MEN/2004 Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa didalam Perjanjian Kerja Bersama terkandung hal – hal yang sifatnya Obligator ( memuat hak – hak dan kewajiban pihak – pihak yang mengadakan perjanjian ) dan hal – hal yang bersifat normatif ( menyangkut ketentuan perundang – undangan ).

Ketentuan dalam PKB yang telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tidak boleh bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal isi PKB bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perundang-undangan.

Demikian juga apabila terdapat perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pengusaha dan pekerja tentunya tidak boleh bertentangan dengan PKB. Apabila ternyata ketentuan dalam perjanjian kerja bertentangan dengan PKB, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB.

Menyangkut aturan tentang “ Perkawinan dengan sesama Pegawai “ dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) jelas tidak ada diatur. Namun demikian bukan berarti bahwa oleh karena tidak ada diatur dalam PKB, Direksi dapat seenaknya membuat aturan dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang perkawinan antar pegawai. Terlebih lagi mewajibkan salah satu dari pegawai yang melangsungkan perkawinan dengan sesama pegawai tersebut untuk mengundurkan diri atau di PHK secara sepihak oleh perusahaan apabila salah satu dari pegawai tersebut tidak mengundurkan diri.

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dengan alasan, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja /buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja ( PK ), peraturan perusahaan ( PP ) atau perjanjian kerja bersama ( PKB ). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila dalam PKB telah diatur adanya larangan untuk menikah dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan, maka ketentuan dalam PKB dimaksud mengikat (pacta sun servanda ) dan menjadi pengecualian bagi UU dengan memperbolehkan pengusaha melakukan PHK terhadap sesama pekerja yang menikah dalam satu perusahaan. Dengan katalain, pengusaha tidak dilarang alias boleh untuk melakukan PHK terhadap sesama pekerja yang menikah dalam satu perusahaan jika memang sebelumnya telah diperjanjikan/diatur larangan menikah dimaksud, baik melalu perjanjian kerja ( PK ), peraturan perusahaan ( PP ) atau perjanjian kerja bersama ( PKB ).

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. ( Pasal 1 Ayat 14 UU No.13 Tahun 2003).

 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. . ( Pasal 1 Ayat 20 UU No.13 Tahun 2003).

 

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. ( Pasal 1 Ayat 21 UU No.13 Tahun 2003).

Menurut ketentuan pasal 108 Ayat 2 Undang – undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila di Perusahaan sudah ada Perjanjian Kerja Bersama, maka pengusaha tidak memiliki kewajiban membuat aturan perusahaan. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya peraturan perusahaan sama dengan perjanjian kerja bersama. Itulah sebabnya di Perusahaan hanya dapat dibuat satu Peraturan Perusahaan, sama halnya dengan Perjanjian Kerja Bersama yang hanya ada satu di Perusahaan ( Pasal 4 jo Pasal 13 Kepmenakertrans No.Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftara Perjanjian Kerja Bersama ). Yang membedakan peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama adalah tata cara pembuatannya, dimana peraturan perusahaan disusun sepihak oleh pengusaha yang bersangkutan. Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama disusun oleh pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sesungguhnya “KEPUTUSAN DIREKSI” bukan merupakan kategori “PERATURAN PERUSAHAAN” sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 20 UU No.13 tahun 2003 jo. Pasal 1 Ayat 1 13 Kepmenakertrans No.Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftara Perjanjian Kerja Bersama.

Dengan demikian, oleh karena jelas bahwa “KEPUTUSAN DIREKSI” bukan merupakan kategori “PERATURAN PERUSAHAAN”, maka “KEPUTUSAN DIREKSI” harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) selaku peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Lalu bagaimana kedudukan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang perkawinan antar pegawai terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan cq. Pasal 153 ayat (1) huruf f?Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang – undang menduduki posisi ketiga. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan
Ketetapan MPR
Undang – undang ( UU )/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang ( Perpu)
Peraturan Pemerintah ( PP )
Peraturan Presiden ( Perpres ).
Peraturan Daerah ( Perda ), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja /buruh lainnya di dalam satu perusahaa, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja ( PK ), peraturan perusahaan ( PP ) atau perjanjian kerja bersama ( PKB ).

Bahwa ternyata di dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang telah dibuat antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), tidak pernah mengatur sama sekali tentang ketentuan perkawinan antara sesama Pegawai PT PLN (Persero). Dengan demikian, maka Demi Hukum Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 tentang Perkawinan Antar Pegawai BATAL DEMI HUKUM karena bertentangan dengan pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena demi hukum keputusan direksi PT PLN (Persero) No.025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang perkawinan antar pegawai BATAL DEMI HUKUM, maka keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang perkawinan antar pegawai tidak berlaku dan tidak bersifat mengikat. Sehimgga dengan demikian, maka tidak ada larangan bagi Pegawai PT PLN (Persero) untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama pegawai di lingkungan PT PLN (Persero).

Sekalipun misalnya Manajemen PT PLN (Persero) tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pegawai tetap melangsungkan perkawinan dengan sesama pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) dan tidak mengundurkan diri, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya pula dengan sendirinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut BATAL DEMI HUKUM.

Apabila Manajemen PT PLN (Persero) tetap pada pendiriannya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, maka terhadap keputusan Manajemen tersebut dapat diajukan gugatan kepada PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Bahkan tidak menutup kemungkinan Manajemen PT PLN (Persero) yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) secara sepihak tersebut dapat diproses secara Hukum PIDANA karena telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ).

 

BAB IV.Kesimpulan.

 

Berdasarkan Kajian Hukum yang telah diuraikan pada BAB III diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

‘KEPUTUSAN DIREKSI’ bukan merupakan kategori “PERATURAN PERUSAHAAN” sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Ayat 20 UU No.13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Ayat 1 Kepmenakertrans No.Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, sehingga “KEPUTUSAN DIREKSI” harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN KERJA BERSAMA ( PKB ) selaku peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari tentang Perkawinan Antar Pegawai BATAL DEMI HUKUM karena bertentangan dengan pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.025.K/DIR/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang perkawinan antar pegawai tidak berlaku dan tidak bersifat mengikat.
 

 



Hari ini: dawang mengandalkanmu

dawang wahyuda membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PT PLN (Persero): MENGHAPUS SK 025 .K/DIR/2011". Bergabunglah dengan dawang dan 328 pendukung lainnya hari ini.