KPK Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Di Kabupaten Malaka NTT.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sekian Kasus KKN di Malaka Mandek.
Kapolres Belu Diduga Terima Hadiah Mobil,

Sergap.id - Atambua -Kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka mandek,Kapolres Belu Diduga terima hadiah dari Bupati Malaka berupa satu unit Innova Venturer, denga nomor kepolisian DH 1823 FA.(29/4/2019)

Oknum Polisi yang tak ingin di korankan namanya, kepada sergap mengatakan, mobil itu di berikan oleh Bupati Malaka, kepada Kapolres Belu, waktu itu yang mengurus Mobil itu adalah KBO Sat Lantas IPDA Maternus Klau, SH bersama Manjo
yang merupakan Kepala ULP Malaka.

KBO Sat Lantas IPDA Maternus Klau, SH, Saat dikonfirmasi (29/4/2019) via whatsap membenarkan soal hadia  yang diberikan bupati malaka kepada kapolres belu, akan tetapi dia mengatakan informasi yang menagatakan dirinya yang mengurus hadiah mobil itu tidak benar, Sebab yang mengurus hadia mobil tersebut orang pemda sebab dirinya tidak ada  urusan.

Hal senada di sampaikan Kasat Intel Polres Belu (29/4/2019) via whatsap
membenarkan soal hadia mobil dari Bupati malaka kepada Kapolres Belu, dia mebgatakan mobil tersebutlah yang dipotret oleh wartawan saat kapolres mengantar tamu ke bandara A.A Bere Talo Atambua.

Sementara Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing, ketika dikonfirmasi (29/4/2019) via whatsap membantah pengakuan oknum polisi juga, pengakuan KBO lantas dan kasat Intel, informasi itu tidak benar.

Sedangakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT, Meridian Dado, SH ketika diminta bicara terkait hal tersebut.
Meridian Dado melalui keterangan tertulisnya dia menjeleskan, menurut pengakuan beberapa kalangan masyarakat dan anggota polisi di Kabupaten Malaka, Kapolres Belu diduga dan disinyalir telah menerima hadiah mobil merk Innova Venturer dari Bupati Malaka.

Informasi yang beredar pada masyarakat Kabupaten Malaka  serta lingkunagan Polres Belu ini, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT
meminta Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri,  segera memanggil dan memeriksa Kapolres Belu demi melacak tentang benar atau tidaknya informasi tersebut.

Dia menambahkan, sangat disayangkan apabila hal itu benar terjadi adanya, maka KPK-RI sudah bisa menjadikan sinyalemen tersebut sebagai pintu masuk, guna melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Kapolres Belu dan Bupati Malaka.

Saat ini yang juga patut menjadi perhatian utama bagi KPK-RI untuk Kabupaten Malaka adalah terdapat berbagai kasus dugaan KKN yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan setempat namun tersendat-sendat penanganannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

Kasus pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar.

Kasus proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Kasus pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp 600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka

Kasus pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta serta beberapa kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka antara lain Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT menegaskan, kita semua tau bahwa selama ini bukan merupakan rahasia lagi tentang adanya segelintir oknum-oknum di kepolisian ataupun di kejaksaan yang diduga telah menjadikan perkara korupsi sebagai lahan untuk menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi.

"Dimana setelah oknum-oknum penegak hukum itu berhasil menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi maka oknum-oknum itu merekayasa proses penanganan perkara korupsi dengan menghentikannya atau tidak melanjutkan proses hukumnya, walaupun sebenarnya perkara-perkara korupsi tersebut jelas-jelas merugikan keuangan negara serta layak untuk dibawa ke peradilan tipikor.

Sejauh ini publik di Kabupaten Malaka tidak mendapatkan informasi yang akurat dan memadai dari pihak kepolisian dan kejaksaan setempat tentang kasus-kasus dugaan KKN di Kabupaten Malaka tentang nasib penuntasannya, sehingga wajarlah apabila publik menduga-duga bahwa kasus-kasus dugaan KKN di Kabupaten Malaka diduga dimanipulasi penanganannya oleh oknum polisi dan jaksa sebagai akibat adanya upeti dan uang suap atau hadiah lainnya dari pihak berpengaruh yang terlibat dalam kasus-kasus KKN itu.

Dengan adanya informasi dugaan pemberian hadiah mobil merk Innova Venturer dari Bupati Malaka untuk Kapolres Belu maka inilah momentum terpenting bagi KPK-RI untuk segera turun ke Kabupaten Malaka guna memproses dugaan dan sinyalemen pemberian hadiah dimaksud serta menjalankan kewenangan supervisinya secara maksimal ataupun melakukan pengambilalihan proses hukum atas kasus-kasus dugaan KKN yang stagnan progresnya.