Petisi ditutup

Save Ical,Hilal,Henry

Petisi ini mencapai 232 pendukung


Salam Demokrasi.

Nama saya Bakrisal Rospa, kerap disapa Ical. Tahun Lalu, tepatnya 17 Oktober 2016, Rektor Universitas Islam Makassar, Dr. Ir.H. A. Majdah. M. Zain. M.,SI telah mengeluarkan Surat Keputusan Drop Out (DO) kepada tiga Mahasiswanya atas nama Bakrisal Rospa, Henry Foord Jebss, dan Dzulhilal, hanya Karena Mempertanyakan masa jabatannya sebagai Rektor yang telah ketiga kalinya secara berturut-turut, yang jelas melanggar Hukum, sehingga menyebapkan Ijazah Mahasiswa mengalami cacat Hukum, sebagaimana yang terjadi pada Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. beberapa hal yang rasanya diluar nalar kewajaran adalah karena SK DO tersebut terbit hanya dalam jangka waktu Dua hari, kronlogi singkat terbitnya SK DO tersebut adalah :


1. Kami mempertanyakan persoalan masa jabatan Rektor yang telah ketiga kalinya secara berturut-turut kepada Wakil Dekan Satu (WD I) Fakultas Teknik UIM pada tanggal 10 Februari 2016.

2. pada tanggal 15 Febuari, tiba-tiba kami menerima surat Panggilan Komisi Disiplin UIM yang meminta Kami untuk memberikan klarifikasi atas munculnya selebaran "ALIANSI TARIK MANDAT REKTOR". (surat panggilan tersebut diterbitkan tanpa pemeriksaan awal terhadap pelapor, terlapor, dan materil dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Komisi Disiplin UIM dalam hal ini telah menerapkan azas Hukum Praduga Bersalah).

3. kami menghadiri sidang Komisi Disiplin berdasarkan permintaan dalam surat panggilan pada tanggal 16 Februari 2016, dalam sidang kami memberikan klarifikasi bahwa alasan kami mempertanyakan persoalan kedudukan Rektor yang telah menjabat selama tiga periode bertutut-turut adalah karena merebaknya isu bahwa hal tersebut melanggar PP RI Nomor 60 tahun 1999. Permendiknas Nomor 67 tahun 2008, dan SE DIKTI 2705/D/T/1998. Hal tersebut  mengakibatkan ijazah mahasiswa menjadi tidak sah atau cacat Hukum, sebagaimana yang juga terjadi pada Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. bahkan  sebelum kami membertanyakan masalah kedudukan Rektor pada tanggal 10 Februari 2016, lebih awal kami telah mendatangi kantor Kopertis wilayah IX untuk berkonsultasi mengenai persoalan tersebut. pejabat Kopertis yang menerima kami saat itu memberikan penjelesan bahwa pengankatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta harus mengacu pada persyaratan minimum sebagaimana yang diatur dalam SE DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan pimpinan PTS.

Namun penjelasan dan klarifikasi kami dibantah oleh ketua Komisi Disiplin saat itu. Wakil Rektor I, Prof. Arifin Hamid dalam sidang tersebut juga menyampaikan bahwa pengangkatan Rektor adalah wewenang Yayasan sepenuhnya tanpa Terikat dengan Aturan-aturan lembaga Negara terkait, termasuk Dikti sekalipun. dalam sidang kami dipaksa untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak mempersoalkan masa jabatan Rektor, namun kami menolak hal tersebut, dan dengan pertimbangan bahwa permintaan dalam surat panggilan untuk memberikan klarifikasi telah kami penuhi. maka kami memilih keluar dari persidangan.

4. keesokan harinya pada  tanggal17 Februari, tanpa sepengetahuan kami SK DO tersebut diterbitkan tanpa memberikan kesempatan sedikitpun kepada kami untuk melakukan pembelaan. bahkan dalam SK DO tidak disebutkan aturan yang kami langgar, dan juga tidak disebutkan pelanggaran yang kami lakukan yang memenuhi syarat untuk diberikan sanksi Pemberhentian DenganTidak Hormat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa UIM.

menanggapi terbitnya SK DO Tersebut, kami melakukan berbagai upaya untuk mengambalikan status kemahasiswaan kami, kami beberapa kali mendatangi Kopertis untuk menyampaikan pengaduan , namun kopertis wilayah IX sama sekali tidak memberi respon. Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2016 kami melayangkan Gugatan atas Persoalan tersebut   di PTUN Makassar, dan akhirnya pada tanggal 08 November 2016 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Menyatakan Batal, dan Tidak Sah SK DO Tersebut, Serta memerintahkan Rektor UIM untuk merehabilitasi kami sebagai mahasiswa UIM.

Namun, terkait dengan Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Rektor UIM  pada tanggal 15 November melalui Kuasa Hukumnya justru mengambil langkah Hukum Banding, dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak mengindahkan Hak kami Untuk Mendapatkan Fasilitas Pendidikan.

Sampai hari ini, kami hanya dapat menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/PTTUN Makassar terkait persoalan ini, dengan Harapan semoga saja Putusan tersebut nantinya, menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan dengan itu semoga hak kami untuk mendapatkan fasilitas Pendidikan dapat kami raih kembali. Akhir kata, melalui petisi ini, kami ingin meminta dukungan kepada sesiapa saja yang membaca tulisan ini, semoga hal ini berakhir baik sebagaimana yang kami harapkan, dan semoga kejadian seperti ini tidak lagi mencoreng dunia Pendidikan Indonesia, dan Terkhusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak selaku Menristekdikti yang kami Hormati, dengan Harapan besar kami berharap Bapak sekalian meluangkan sedikit waktu untu melihat dan memberikan jalan keluar atau solusi atas apa yang kami hadapi saat ini. Sekian, kami akhiri. Wassalam!

Hormat Kami :

Bakrisal Rospa

Hendry Foord Jebss

 



Hari ini: ahsan mengandalkanmu

ahsan setiawan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Prof. H. Mohammad Nasir : Save Ical,Hilal,Henry". Bergabunglah dengan ahsan dan 231 pendukung lainnya hari ini.