DUKUNG SANDRI CENTRAL PIDANAKAN PELAPOR ANIES

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


PETISI DUKUNGAN TANGKAP & ADILI PELAPOR GUBERNUR DKI JAKARTA

  • OLEH. SC INSTITUTE (The Sandri Center Of Indonesian Institute)

Penggunaan kata pribumi oleh Anies Baswedan telah memicu kontroversi. Sejumlah pihak menuding Anies bersikap rasis, kendati mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu telah menjelaskan bahwa pribumi yang ia maksud adalah mengacu di era kolonialisme.

Budayawan Jaya Suprana dalam artikelnya bertanya-tanya, mengapa sampai sebegitu gaduhnya terhadap penggunaan kata pribumi itu. "Terus terang saya gagal paham mengenai apa sebenarnya yang perlu digaduhkan dari kata "pribumi" yang cuma sekali muncul di dalam orasi perdana Gubernur Anies," ujarnya. 

Kemudian kita mengacu pada UUD 1945 Pasal 26. Kata Pribumi itu di akui bahkan secara konstitusi di beri keterangan bahwa " Pribumi Adalah Penduduk Asli Indonesia ". Bahkan istilah pribumi juga sudah di tetapkan melalui hukum international yang di bentuk oleh majelis hukum Persyerikatan Bangsa Bangsa (PBB) & di tetapkan pada tanggal 9 agustus sebagai hari pribumi se-dunia.

Namun keterangan berdasarkan laporan dari pihak pelapor dengan dalil UU No. 40 tahun 2008 ayat 1, yang menerangkan. " Bahwa Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis ". Perlu di garis bawahi kata diskriminasi, dan mari kita pahami apa itu diskriminasi.

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.  Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, semua ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan satu sama yang lain.

Jika kita sinkronkan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta, secara jaidah bahawa ternyata pidato Gubernur DKI Jakarta tidak mengandung unsur Diskriminatif sebagai mana di amanatkan dalam UU No. 40 tahun 2008.

Maka itu kami dari SC Institute (The Sandri Center Of Indonesian Institute) merasa bahwa yang membuat gaduh adalah pihak pelapor karena gagal memahami bahasa hukum serta tata bahasa, selain itu pihak pelapor juga sudah menghina penduduk asli indonesia dengan redaksi "Setahu Saya Bahwa Tidak Ada Pribumi Asli". kalimat ini menunjukan bahwa pelapor tidak mengakui bahwa, (satu) UUD 1945 pasal 26 sebagai dasar konstitusi sebab pengakuan UUD ini diabaikan yang  (kedua) pelapor juga telah menistakan leluhur di negara ini, yang (ketiga) pelaku di anggap sebagai aktor yang membuat gaduh di tengah masyarakat dan komponen politik.

Olehnya itu petisi ini kami gagas untuk meminta dukungan semua masyarakat agar pelaku di lapor balik dn segera di tangkap.

Hormat Kami
Wassalam.Wr.Wb..
Salam Sejahtera.....
Salam Satu Bangsa..

Sandri Rumanama
(Direktur SC INSTITUTE)



Hari ini: Rahmawaty mengandalkanmu

Rahmawaty Barus membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PRIBUMI MENDUKUNG (THE SANDRI CENTRAL OF INDONESIAN INSTITUTE) PIDANAKAN PELAPOR ANIES". Bergabunglah dengan Rahmawaty dan 228 pendukung lainnya hari ini.