KEMBALIKAN FUNGSI Hutan produksi lereng gunung suket yang telah beralih menjadi pertanian

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


PRESS RELEASE
FRB: REBOISASI GUNUNG SUKET HARUS DIIRINGI DENGAN PENEGAKAN HUKUM
Gerakan Serangan Reboisasi 1 Maret 2020 yang diikuti oleh sedikitnya 83 komunitas dan sekitar 1000 orang seharusnya lebih mendapat antusias lebih luas khususnya bagi pemerintah. Mengingat reboisasi adalah upaya mengobati lingkungan yang sakit parah pemicu banjir bandang sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil. Gerakan reboisasi adalah gerakan yang diamanahkan oleh Konstitusi dan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 Undang-undang ni. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa salah satu upaya rehabilitasi hutan dan lahan adalah reboisasi melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
Forum Reboisasi Bondowoso (FRB) bersama seluruh elemen masyarakat sudah melaksanakan amanah konstitusi dan undang-undang dengan baik, dengan melaksanakan reboisasi. Gerakan ini akan menjadi paket lengkap apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, sehingga diharapkan menyelesaikan akar masalah sebenarnya.
Berdasar kajian yang dilakukan FRB, baik melalui survey lokasi hingga data citra satelit, kerusakan hutan di kawasan Perhutani akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian adalah pemicu utama terjadinya banjir Sempol. Bilamana kondisi itu tidak segera dikembalikan kepada fungsi dan statusnya akan menjadi sumber kerusakan lahan dan berpotensi banjir bandang yang lebih besar. Walaupun langkah antisipasi dan perbaikan berupa reboisasi sudah dilakukan, namun apabila dikaji lebih dalam lagi itu tidak serta merta menyeleseikan masalah. Jika akar masalahnya adalah pengrusakan hutan, alih fungsi hutan tanpa dasar hukum pengalihan hak, serta adanya kelalaian atau pembiaran aktivitas alih fungsi hutan secara ilegal oleh para pemangku lingkungan dan pengelolaan hutan ( Pemerintah daerah dan Perhutani) maka solusinya adalah adanya penegakan hukum atas akar masalah tersebut yang bersifat adil dan mempunyai kepastian hukum. ( pasal 2 ayat 1 UU No. 2 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan)
Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:
a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam
menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Berdasar itulah FRB mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah taktis dan strategis, utamanya melalui penegakan hukum sehingga kembalinya fungsi kawasan bisa segera tercapai. SALAM LESTARI!
Bondowoso, 05 Maret 2020

Jony Teguh TJ. H, SH.
Juru Bicara FRB