Petition Closed

Penghapusan subsidi BBM lebih pada sekedar pemenuhan kesepakatan perdagangan bebas. Untuk itu, Presiden harus berani membatalkan kebijakan pencabutan subsidi BBM secara bertahap!

Tahun 2005 saya mendukung kenaikan BBM, dengan asumsi bahwa setelah BBM naik, maka para pemakai kendaraan bermotor pribadi akan beralih ke transportasi massal. Jika itu terjadi maka selain mencegah kemacetan lalu lintas, polusi udara juga mencegah emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga akan fokus ke pengembangan energi alternatif non fosil fuel. Tapi akhirnya saya kecewa dan menyadari bahwa dinaikannya harga BBM bukan bertujuan untuk itu.

Setelah berkali-kali BBM dinaikan, justru infrastruktur yang dibangun pemerintah bukan infrastruktur yang khusus untuk transportasi publik. Proyek infrasturktur yang dibangun justru jalan tol trans jawa, jalan tol trans sumatera, jalan tol bekasi-cawang-kampung melayu (becakayu), 6 jalan tol dalam kota jakarta.Padahal pembangunan panjang jalan justru akan merangsang pemilik kendaraan bermotor pribadi terus menggunakan kendaraannya dan tidak beralih ke transportasi massal.Pengelolaan transportasi massal pun tidak kunjung membaik. Bahkan subsidi untuk transportasi massal juga dikurangi bahkan akan dicabut secara total. Wacana penghapusan KRL ekonomi dapat dijadikan contoh. Akibatnya, meskipun BBM dinaikan, para pengguna kendaraan bermotor pribadi tetap memenuhi jalan raya, polusi udara dan emisi Gas Rumah Kaca tetap terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada pengembangan energi alternatif non fosil fuel. Kebijakan kenaikan BBM akhirnya adalah sebuah upaya menghukum masyarakat karena kegagalan pemerintah membangun transportasi massal dan pengembangan energi alternatif. Adilkah?

Bahkan temuan terbaru kawan2 aktivis lingkungan hidup menyebutkan bahwa harga jual BBM premium sekarang (kualitas buruk RON 88 harga 4500/liter) sebenarnya sudah sesuai dengan kualitasnya. Jadi dengan kata lain tidak ada subsidi pada BBM premium yang dijual sekarang ini. Saat ini mereka sedang menyiapkan gugatan soal kebijakan kenaikan harga BBM karena penetapan harga BBM bersubsidi diduga ada manipulasi, yakni Pertamina dan pemerintah menggunakan acuan harga BBM yang mutunya lebih tinggi.

Lantas, pertanyaannya kemudian adalah, apa sih tujuan pemerintah menaikan harga BBM sebenarnya?

Ternyata pada November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjanjikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan secara bertahab subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Penghilangan subsidi tersebut adalah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat (http://www.fajar.co.id/read-20111115011620-pemerintah-akan-hapus-subsidi-bbm) Forum itu merupakan upaya kerjasama dari 21 negara dengan tujuan meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik. Dan Oktober nanti KTT APEC akan diadakan di Bali. Dan tidak ada kado yang paling indah untuk forum APEC selain kebijakan mencabut subsdi BBM secara bertahap.

Selama BBM masih disubsidi maka korporasi multi nasional tidak bisa main di sektor hilir.

Jadi penghapusan subsidi BBM lebih pada sekedar pemenuhan kesepakatan perdagangan bebas. Untuk itu, Presiden harus berani membatalkan kebijakan pencabutan subsidi BBM secara bertahap!

Letter to
Presiden RI Presiden Yudhoyono
Koordinator Menteri Perekonomian Hatta Rajasa
Komisi DPR Komisi VII DPR RI
Batalkan Kenaikan Harga BBM di Indonesia!

Tahun 2005 saya mendukung kenaikan BBM, dengan asumsi bahwa setelah BBM naik, maka para pemakai kendaraan bermotor pribadi akan beralih ke transportasi massal. Jika itu terjadi maka selain mencegah kemacetan lalu lintas, polusi udara juga mencegah emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga akan fokus ke pengembangan energi alternatif non fosil fuel. Tapi akhirnya saya kecewa dan menyadari bahwa dinaikannya harga BBM bukan bertujuan untuk itu.

Setelah berkali-kali BBM dinaikan, justru infrastruktur yang dibangun pemerintah bukan infrastruktur yang khusus untuk transportasi publik. Proyek infrasturktur yang dibangun justru jalan tol trans jawa, jalan tol trans sumatera, jalan tol bekasi-cawang-kampung melayu (becakayu), 6 jalan tol dalam kota jakarta.Padahal pembangunan panjang jalan justru akan merangsang pemilik kendaraan bermotor pribadi terus menggunakan kendaraannya dan tidak beralih ke transportasi massal.Pengelolaan transportasi massal pun tidak kunjung membaik. Bahkan subsidi untuk transportasi massal juga dikurangi bahkan akan dicabut secara total. Wacana penghapusan KRL ekonomi dapat dijadikan contoh. Akibatnya, meskipun BBM dinaikan, para pengguna kendaraan bermotor pribadi tetap memenuhi jalan raya, polusi udara dan emisi Gas Rumah Kaca tetap terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada pengembangan energi alternatif non fosil fuel. Kebijakan kenaikan BBM akhirnya adalah sebuah upaya menghukum masyarakat karena kegagalan pemerintah membangun transportasi massal dan pengembangan energi alternatif. Adilkah?

Bahkan temuan terbaru kawan2 aktivis lingkungan hidup menyebutkan bahwa harga jual BBM premium sekarang (kualitas buruk RON 88 harga 4500/liter) sebenarnya sudah sesuai dengan kualitasnya. Jadi dengan kata lain tidak ada subsidi pada BBM premium yang dijual sekarang ini. Saat ini mereka sedang menyiapkan gugatan soal kebijakan kenaikan harga BBM karena penetapan harga BBM bersubsidi diduga ada manipulasi, yakni Pertamina dan pemerintah menggunakan acuan harga BBM yang mutunya lebih tinggi.

Lantas, pertanyaannya kemudian adalah, apa sih tujuan pemerintah menaikan harga BBM sebenarnya?

Ternyata pada November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjanjikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan secara bertahab subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Penghilangan subsidi tersebut adalah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat (http://www.fajar.co.id/read-20111115011620-pemerintah-akan-hapus-subsidi-bbm) Forum itu merupakan upaya kerjasama dari 21 negara dengan tujuan meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik. Dan Oktober nanti KTT APEC akan diadakan di Bali. Dan tidak ada kado yang paling indah untuk forum APEC selain kebijakan mencabut subsdi BBM secara bertahap.

Selama BBM masih disubsidi maka korporasi multi nasional tidak bisa main di sektor hilir.

Jadi penghapusan subsidi BBM lebih pada sekedar pemenuhan kesepakatan perdagangan bebas. Untuk itu, Presiden harus berani membatalkan kebijakan pencabutan subsidi BBM secara bertahap!