TEGAKKAN KEADILAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dasar Keberatan Warga Tanjung Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk kabupaten banggai Provinsi Sulawesi Tengah

 

    

Eksekusi lanjutan dengan Nomor : W21.U3/155/HK.02/I/2018, tertanggal 17 Januari 2018 merujuk pada penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pen/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tertanggal 01 Juni 2016 dengan didasari pada :

1.  Putusan sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pdt.G/1996/PN Lwk, tertanggal 04 Juni Tahun 1996

2.  Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pdt.G/1996/PN Lwk, tertanggal 09 Juli Tahun 1996

3.  Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 81/Pdt/1996/PT. Palu, tertanggal 15 Januari Tahun 1997

4.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2351.K/Pdt/1997, tertanggal 02 Juni Tahun 1999

5.  Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 655.PK/2000, tertanggal 13 Oktober Tahun 2003

6.  Permohonan Pengosongan Eksekusi lanjutan tertanggal 05 Desember 2017

 

 

 

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi Dasar penolakan warga tanjung adalah sebagai berikut :

 

1.    Bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pemukiman yang terletak di Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini merupakan lokasi Objek Eksekusi lanjutan sebagaimana surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lanjutan nomor : W21.U3/155/HK.02/I/2018, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk

 

2.    Bahwa adapun dasar kepemilikan masyarakat atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah berupa Surat Penyerahan serta Sertifikat hak Milik (SHM) maupun surat-surat lainnya yang masih sah secara hukum atau belum dicabut oleh lembaga yang berwenang maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan

 

3.    Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, namun faktanya adalah bahwa tanah milik masyarakat tetap dimasukkan sebagai Objek Eksekusi lanjutan sebagaimana surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lanjutan dengan Nomor : W21.U3/155/HK.02/I/2018, tertanggal 17 Januari 2018

 

4.    Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pen/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tertanggal 01 Juni 2016 merujuk pada :

a.  Putusan sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pdt.G/1996/PN Lwk, tertanggal 04 Juni Tahun 1996

b.  Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 02/Pdt.G/1996/PN Lwk, tertanggal 09 Juli Tahun 1996

c.  Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 81/Pdt/1996/PT. Palu, tertanggal 15 Januari Tahun 1997

d.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2351.K/Pdt/1997, tertanggal 02 Juni Tahun 1999

e.  Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 655.PK/2000, tertanggal 13 Oktober Tahun 2003

yang telah dijatuhkan penetapan/putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Perkara Pokok :

Dalam Eksepsi :

-  Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

-  Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Intervensi :

Dalam Eksepsi :

-  Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

-       Mengabulkan gugatan sebagian

-       Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Tanjung (Tumbu), Kelurahan Tumpang, Kecamatan Luwuk dengan batas-bats sebagai berikut :

Utara dahulu berbatasan dengan teluk luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah dan Komplek Dolog;

Timur, dahulu berbatasan dengan tanah Pr. Maasing dan Pr. Keling, sekarang berbatsan dengan tanah I. Lanusa;

Selatan, dahulu berbatasan dengan jurawe sekarang dengan jurang;

Barat, berbatasan dengan kebun pandan dan hutan Lolara;

Adalah milik NY. BERKAH ALBAKKAR;

-       Menyatakan batal demi hukum hibah NANA GANI LANUSU kepada HUSEN TAFEROKILA;

-       Menghukum para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi;

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi :

-          Menghukum Pemohon kasasi dahulu Pembanding Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) serta dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

5.    Bahwa berdasarkan penjelasan poin 4 diatas, juga hanya menjelaskan kiranya hanya 2 bidang tanah saja-lah yang dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yang mana bidang tanah 1 panjang berukuran 26,50 meter dan lebar 22 meter serta bidang tanah 2 panjang berukuran 13,35 meter dan lebar 6,70 meter.

 

6.    Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas), secara tegas hanya menghukum HADIN LANUSU dan HUSEN TAFEROKILA saja-lah yang wajib mengembalikan 2 bidang tanah tersebut kepada pemohon eksekusi, dikarenakan putusan yang sifatnya condemnatoir (menghukum) hanya ditujukan kepada mereka berdua. Hal ini juga sejalan dengan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan nomor : 01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng dan dipertegas lagi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat nomor : W21-U/133/HT.01.10/I/2010 tanggal 15 januari 2010 perihal “perintah untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk yang telah di perbaiki oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 2351 K/Pdt/1997 tanggal 02 Januari 1999 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 655/PK/Pdt/2000 tanggal 13 oktober 2000. Maka oleh sebab itu menurut hemat masyarakat, tanah milik Para Pelawan terkait dengan eksekusi lanjutan tidak termasuk dalam Objek Eksekusi.

 

7.    Bahwa selain masyarakat  tidak pernah dijadikan sebagai pihak yang berperkara, masyarakat tanjung juga tidak pernah diberitahukan oleh pihak-pihak yang berperkara bahwa ada proses hukum yang kemudian menarik kepemilikan aset masyarakat di dalamnya, sehingga sudah sepatutnya masyarakat  memiliki hak dalam mengajukan perlawanan (derden verzet) kepada pihak pemohon ekseskusi dan pihak yang mereka gugat sebelumnnya yang menurut hemat masyarakat bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan serta juga tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dalam perkara

 

8.    Bahwa berpegang kepada kepemilikan sah dari masyarakat dan mengacu pada ketentuan pasal 27 Undang-Undang Pokok  agraria No. 5 tahun 1960, maka secara hukum masyarakat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan masyarakat sekarang karena status kepemilikan masyarakt belum pernah cabut oleh lembaga berwenang ataupun belum dibatalkan melalui putusan Pengadilan.

 



Hari ini: Ahmar mengandalkanmu

Ahmar Wellang membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "PRESIDEN: TEGAKKAN KEADILAN". Bergabunglah dengan Ahmar dan 62 pendukung lainnya hari ini.