Confirmed victory

Terima kasih sudah mendukung petisi ini. Sejak awal, saya yakin banyak yang tidak bisa menerima tindakan Bupati Garut Aceng HM Fikri. 

Alhamdulillah tuntutan kita tercapai. Jumat, 21 Desember, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng dari jabatan. Dalam pernyataannya,Mendagri juga meminta Aceng mundur

Kenyataan ini membuat kita bernafas lega. Tapi Aceng masih merasa tak bersalah, bertahan, bahkan melawan DPRD dengan gugatan PTUN.

Sekarang saya mengajak anda untuk desak Mahkamah Agung (MA) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan rekomendasi DPRD Garut yang meminta agar Aceng Fikri lengser dari jabatannya seperti tuntutan kita.

Seperti kita, DPRD juga menilai Aceng melanggar etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan. Rekomendasi Rapat Paripurna DPRD Garut ini akan diajukan ke MA dan Presiden SBY untuk disahkan.

Jika berhasil, ini bisa jadi preseden bagi pejabat publik agar bisa menjaga sikap, perbuatan, ucapannya agar tak lagi merendahkan perempuan.

Ajak teman paraf - sebar petisi ini agar Presiden dan MA sahkan rekomendasi DPRD Garut dalam waktu 30 hari.

Mari kita buat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, dimulai dari bupati-bupatinya. 

 

Salam,

Nong

Letter to
Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi
Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Terima kasih sudah mendukung petisi ini. Sejak awal, saya yakin banyak yang tidak bisa menerima tindakan Bupati Garut Aceng HM Fikri.

Alhamdulillah tuntutan kita tercapai. Jumat, 21 Desember, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng dari jabatan. Dalam pernyataannya, Mendagri juga meminta Aceng mundur.

Kenyataan ini membuat kita bernafas lega. Tapi Aceng masih merasa tak bersalah, bertahan, bahkan melawan DPRD dengan gugatan PTUN.

Sekarang saya mengajak anda untuk desak Mahkamah Agung (MA) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan rekomendasi DPRD Garut yang meminta agar Aceng Fikri lengser dari jabatannya seperti tuntutan kita.

Seperti kita, DPRD juga menilai Aceng melanggar etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan. Rekomendasi Rapat Paripurna DPRD Garut ini akan diajukan ke MA dan Presiden SBY untuk disahkan.

Jika berhasil, ini bisa jadi preseden bagi pejabat publik agar bisa menjaga sikap, perbuatan, ucapannya agar tak lagi merendahkan perempuan.

Ajak teman paraf - sebar petisi ini agar Presiden dan MA sahkan rekomendasi DPRD Garut dalam waktu 30 hari.

Mari kita buat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, dimulai dari bupati-bupatinya.



Salam,

Nong