Petition Closed

Pemberangusan terhadap pengkritik sebuah proyek pembangunan adalah pelanggaran yang serius terhadap kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi dan dapat menjadi bibit kembalinya otoriterianisme di Indonesia

Stop Pemberangusan Pengkritik PLTN!!

Lebaran tahun ini sangat istimewa bagi Ir. Soedardjo SA. Bukan THR atau bingkisan yang diperolehnya, melainkan pemecatan sebagai PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pemecatan yang berlaku mulai 1 Agustus 2013 itu didahului dengan sanksi penurunan pangkat dan penurunan nilai DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Kesalahannya sederhana: mengkritik proyek PLTN dan memberi informasi nuklir yang jujur kepada masyarakat.

Sebagai peneliti, Pak Dardjo telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Tak heran bila Pak Dardjo tetap mengaku sebagai pronuklir, sesuai dengan visi BATAN. Bedanya, beliau tidak setuju dengan proyek PLTN di Indonesia saat ini. Mirip posisi Presiden SBY yang disampaikan di Jepang paska-Fukushima.

Pak Dardjo meyakini, sebelum negara memutuskan rencana PLTN, informasi terkait energi nuklir harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Karenanya beliau kerap meluruskan pelintiran informasi atau pernyataan publik yang salah dari pejabat BATAN maupun memberi informasi terkait PLTN ke masyarakat. Beberapa kritik beliau adalah:
1.    pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bukan energi terbarukan seperti yang disampaikan oleh Kepala BATAN, Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto;
2.    langkah BATAN melakukan studi kelayakan proyek PLTN Bangka-Belitung adalah ilegal karena menyalahi UU no. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 13 (3) dan Pasal 17 (2) bagian Penjelasan;
3.    arah penelitian di unit kerjanya, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir (PTRKN), dinilai tidak holistik dan banyak menghabiskan dana publik secara sia-sia.

Akibatnya, Pak Dardjo coba dibungkam, termasuk di dunia maya. Di milis resmi BATAN, BATANNEWS, Pak Dardjo dikeluarkan dari keanggotaan setelah menyampaikan adanya pembohongan publik dari pejabat BATAN. Bersama kawan-kawannya, Pak Dardjo membuat dan mengelola milis “tandingan”, WartaBATAN, yang sekarang menjadi BATANWatch. Sedangkan di media sosial Facebook, beliau juga dikeluarkan dari grup resmi Pusat Diseminasi Informasi Nuklir (PDIN) BATAN, “Forum Komunikator Nuklir”, yang menjadi ujung tombak promosi proyek PLTN Bangka-Belitung.

Tindakan pemberangusan oleh BATAN tersebut tidak dapat dibenarkan. BATAN tidak punya wewenang hukum soal PLTN sehingga tidak dapat memaksakan pegawainya untuk mendukung proyek PLTN. Pejabat BATAN pun bukannya tak paham soal itu. Sejak berlakunya UU Ketenaganukliran, BATAN diposisikan sebagai badan pelaksana, di mana dalam hal reaktor nuklir wewenangnya dibatasi hanya pada reaktor nuklir nonkomersial (Pasal 13 ayat 1), seperti reaktor penelitian, pembuatan prototipe reaktor, dll. Sedangkan PLTN yang merupakan reaktor nuklir komersial alias pabrik listrik bukanlah wewenang BATAN, melainkan BUMN atau swasta (Pasal 13 ayat 3).

Memang mengherankan, setelah lebih dari 50 tahun, BATAN yang seharusnya meneliti dan menghasilkan reaktor nuklir “made in Indonesia” itu justru sibuk menjadi makelar reaktor milik orang lain. Mungkin nilai proyek pembelian PLTN yang sekitar Rp. 200 triliun itulah yang sangat menggiurkan para pejabat BATAN.

Yang pasti, melarang seseorang berbeda pendapat dan kemudian memecatnya hanya karena menyuarakan pendapat yang berbeda tersebut adalah pelanggaran yang serius terhadap kebebasan berbicara maupun kebebasan akademik. Pun membiarkan pelanggaran ini terus berlangsung sama saja dengan membungkam potensi kebenaran demi sebuah proyek pembangunan. Dan akhirnya, membiarkan pelanggaran HAM ini berlalu sama dengan menyiram benih otoriterianisme ala Orde Baru.

Kepala BATAN harus mencabut surat keputusannya yang menghukum Ir. Soedardjo SA dan memulihkan secepatnya nama baik maupun statusnya  ke posisi sebelum diturunkan pangkatnya.

Akhirnya, sebagai atasan langsung, Presiden SBY harus memeriksa dan memecat Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto dari jabatannya sebagai Kepala BATAN.

Mari tandatangani dan sebarkan petisi ini! Hancurkan benih-benih otoriterianisme! Perbedaan pendapat bukan alasan menghukum orang! Biarkan para pengkritik PLTN di BATAN bicara!!

 

 

Letter to
Kepala BATAN Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto
Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Stop Pemberangusan Pengkritik PLTN!!

Lebaran tahun ini sangat istimewa bagi Ir. Soedardjo SA. Bukan THR atau bingkisan yang diperolehnya, melainkan pemecatan sebagai PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pemecatan yang berlaku mulai 1 Agustus 2013 itu didahului dengan sanksi penurunan pangkat dan penurunan nilai DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Kesalahannya sederhana: mengkritik proyek PLTN dan memberi informasi nuklir yang jujur kepada masyarakat.

Sebagai peneliti, Pak Dardjo telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Tak heran bila Pak Dardjo tetap mengaku sebagai pronuklir, sesuai dengan visi BATAN. Bedanya, beliau tidak setuju dengan proyek PLTN di Indonesia saat ini. Mirip posisi Presiden SBY yang disampaikan di Jepang paska-Fukushima.

Pak Dardjo meyakini, sebelum negara memutuskan rencana PLTN, informasi terkait energi nuklir harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Karenanya beliau kerap meluruskan pelintiran informasi atau pernyataan publik yang salah dari pejabat BATAN maupun memberi informasi terkait PLTN ke masyarakat. Beberapa kritik beliau adalah:
1. pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bukan energi terbarukan seperti yang disampaikan oleh Kepala BATAN, Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto;
2. langkah BATAN melakukan studi kelayakan proyek PLTN Bangka-Belitung adalah ilegal karena menyalahi UU no. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 13 (3) dan Pasal 17 (2) bagian Penjelasan;
3. arah penelitian di unit kerjanya, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir (PTRKN), dinilai tidak holistik dan banyak menghabiskan dana publik secara sia-sia.

Akibatnya, Pak Dardjo coba dibungkam, termasuk di dunia maya. Di milis resmi BATAN, BATANNEWS, Pak Dardjo dikeluarkan dari keanggotaan setelah menyampaikan adanya pembohongan publik dari pejabat BATAN. Bersama kawan-kawannya, Pak Dardjo membuat dan mengelola milis “tandingan”, WartaBATAN, yang sekarang menjadi BATANWatch. Sedangkan di media sosial Facebook, beliau juga dikeluarkan dari grup resmi Pusat Diseminasi Informasi Nuklir (PDIN) BATAN, “Forum Komunikator Nuklir”, yang menjadi ujung tombak promosi proyek PLTN Bangka-Belitung.

Tindakan pemberangusan oleh BATAN tersebut tidak dapat dibenarkan. BATAN tidak punya wewenang hukum soal PLTN sehingga tidak dapat memaksakan pegawainya untuk mendukung proyek PLTN. Pejabat BATAN pun bukannya tak paham soal itu. Sejak berlakunya UU Ketenaganukliran, BATAN diposisikan sebagai badan pelaksana, di mana dalam hal reaktor nuklir wewenangnya dibatasi hanya pada reaktor nuklir nonkomersial (Pasal 13 ayat 1), seperti reaktor penelitian, pembuatan prototipe reaktor, dll. Sedangkan PLTN yang merupakan reaktor nuklir komersial alias pabrik listrik bukanlah wewenang BATAN, melainkan BUMN atau swasta (Pasal 13 ayat 3).

Memang mengherankan, setelah lebih dari 50 tahun, BATAN yang seharusnya meneliti dan menghasilkan reaktor nuklir “made in Indonesia” itu justru sibuk menjadi makelar reaktor milik orang lain. Mungkin nilai proyek pembelian PLTN yang sekitar Rp. 200 triliun itulah yang sangat menggiurkan para pejabat BATAN.

Yang pasti, melarang seseorang berbeda pendapat dan kemudian memecatnya hanya karena menyuarakan pendapat yang berbeda tersebut adalah pelanggaran yang serius terhadap kebebasan berbicara maupun kebebasan akademik. Pun membiarkan pelanggaran ini terus berlangsung sama saja dengan membungkam potensi kebenaran demi sebuah proyek pembangunan. Dan akhirnya, membiarkan pelanggaran HAM ini berlalu sama dengan menyiram benih otoriterianisme ala Orde Baru.

Kepala BATAN harus mencabut surat keputusannya yang menghukum Ir. Soedardjo SA dan memulihkan secepatnya nama baik maupun statusnya ke posisi sebelum diturunkan pangkatnya.

Akhirnya, sebagai atasan langsung, Presiden SBY harus memeriksa dan memecat Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto dari jabatannya sebagai Kepala BATAN.