Petition Closed

Pada hari Senin, 28 Januari 2013 lalu, Presiden SBY mengeluarkan intruksi presiden (Inpres) No 2/2013 tentang keamanan nasional. Alasan yang di kemukakan oleh Presiden SBY kenapa mengeluarkan Inpres adalah untuk menjaga kemanan dan ketertiban sipil dari ancaman aksi kekerasan, konflik sosial, konflik komunal, dan terorisme.

Setelah Inpres Kamnas di sahkan, lalu berlanjut dengan di tanda tanganinya nota kesepahaman (MOU) antara Kapolri Jenderal Timur Pradopo dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Poin penting dari isi nota itu adalah bahwa Kepolisian akan memberi peran lebih terhadap tentara untuk terlibat dalam pengamanan aksi mogok kerja, unjuk rasa dan konflik sosial. Bahkan bilamana dibutuhkan, tentara juga bisa ikut terlibat mengawasi kegiatan masyarakat lainnya yang diprediksi memiliki kerawanan sosial dan para pelaku kriminal bersenjata.

Namun tahukah kawan, apabila kita memahami dengan cermat apa yang disampaikan oleh Presiden SBY terkait tujuan Inpres Kamnas itu, sebenarnya akan terlihat penuh dengan kebohongan dan sangat bertolak belakang dengan apa yang SBY lakukan selama ini. Hal tersebut mudah kita lihat dengan mengambil pengalaman pada kasus kekerasan yang di alami oleh para jemaah ahmadiyah dan Syiah Sampang. Apa yang di lakukan pemerintah dalam soal itu? Yang di lakukan pemerintah adalah justru tidak memberikan perlindungan secara serius terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang di amanatkan oleh UUD 1945.

Presiden SBY selama ini juga telah melakukan pembiaran atas berbagai bentuk praktek yang menciderai semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat yang di wariskan oleh para pendiri republik ini. Pembiaran tindakan pelarangan beribadah, penutupan rumah ibadah, penyerangan terhadap kaum minoritas, dan lain sebagainya, menunjukkan sikap abai pemerintah akan tanggung jawabnya melindungi hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Oleh karenanya, secara tegas kami katakan,  ada udang di balik batu di balik di sahkannya Inpres Kamnas tersebut. Ada suatu kepentingan tersembunyi dan sangat besar di balik itu semua. Apakah gerangan itu kawan? Ya, Inpres kamnas ini di sahkan untuk menjamin keamanan ekspansi investasi modal asing di berbagai penjuru tanah air. Bahwa Inpres Kamnas adalah pesanan dari para pemodal untuk meredam aksi-aksi kaum buruh, petani dan rakyat pekerja tak bersenjata yang saat ini sedang menghebat dan membesar.

Nantinya, dalam mengatasi suatu konflik agraria, tak hanya polisi yang di kirim, namun tentara juga akan bisa di kirim untuk melumpuhkan perlawanan kaum tani. Begitu pun di konflik perburuhan: pengusaha akan bisa memanggil tentara untuk mengatasi aksi mogok kerja maupun demonstrasi buruh yang menuntut haknya. Aksi-aksi kaum buruh, petani dan rakyat pekerja lainnya, nanti akan bisa dianggap sebagai salah satu ancaman keamanan nasional. Dengan demikian tentara bisa dikerahkan buat membubarkan dan menindas aksi-aksi tersebut.

Akibatnya sangat jelas. Apabila Inpres Kamnas ini di laksanakan bisa di pastikan akan memicu marak terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM. Dan Inpres Kamnas ini sama saja akan membuat negara kita Indonesia ini kembali seperti pada saat-saat masa kelam era militerisme di bawah kekuasaan Rezim Otoriter, Soeharto.

Terkait dengan soal upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi, sebenarnya tidak perlu sampai dengan membuat sebuah payung hukum baru buat melegalkan pengerahan tentara dalam penanganan konflik. Oleh karena, semestinya kinerja dari aparat kepolisian yang belum maksimallah yang perlu banyak di benahi biar cepat dan tanggap dalam menangani sebuah konflik sosial.

Jadi, tak ada alasan lagi bagi kita semua untuk tidak menolak Inpres Kamnas. Inppres kamnas terang benderang bertentangan dengan semangat demokrasi yang di usung pada saat reformasi 98 dan semangat Anti Imperialisme yang tercantum dalam konstitusi negara UUD 1945. Mari kawan kita tolak secara bersama-sama Inpres Kamnas tersebut.


Hormat Kami

Aliansi Demokratik Anti Militerisme (ADAM) Jatim
GMNI - SMI – LAMRI – KSN – KASBI – KONTRAS – IKOHI – WALHI – LBH – PPRM - FSBK – FSPBI – FSBM – SPCI – FPPBI - SEBUMI – KPPD – Komunitas Kretek - KNTI – FMPS – SEPAHAM – HRLS – FAMM

Letter to
Menteri Pertahanan PURNOMO YUSGIANTORO
Ketua KOMNAS HAM Otto Nur Abdullah
Kapolri Timur Pradopo
and 3 others
Ketua DPR RI Marzuki Alie
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Cabut Inpres Kemananan Nasional (Kamnas)