Petition Closed
Petitioning Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono and 1 other

BATALKAN Izin Eksplorasi SDA PT Freeport Mc Moran Di Bumi Kalimantan


Penguasaan investasi asing di indonesia, khususnya industri ektrakstif telah di mulai sejak tahun 1967 saat  Freeport  masuk dan mencengkeram kekayaan alam indonesia , khususnya di tanah papua. Alih-alih memperoleh kesejahteraan, selama 45 tahun rakyat Papua justru mengalami konflik, bencana lingkungan, kemiskinan, dan penderitaan.  Pengalaman ini sudah cukup memberikan bukti bahwa perusahaan industri ekstraktif skala raksasa seperti Freeport harus ditolak keberadaannya di Kalimantan Tengah. 

Selama ini orientasi kebijakan pemerintah yang pro pasar dan investasi adalah ancaman utama terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat  Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Sumber daya alam diserahkan pada investasi yang monopolistik serta tidak menghargai kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Sebaliknya, justru memunculkan penggusuran terhadap  hak-hak masyarakat adat/lokal, kerusakan lingkungan  serta bencana ekologi yang  berujung pada ancaman atas keselamatan rakyat. 

Saat ini ancaman terhadap sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan rakyat di kalimantan semakin nyata dengan masuknya perusahaan tambang multi nasional  PT. Freeport Mc Moran. Ltd di Kalimantan tengah yang melakukan kongsi dengan perusahaan PT. Kalimantan Surya Kencana seluas 120.900 ha dengan izin kontrak karya (KK) di dua Kabupaten Kalimantan Barat  dan Kalimantan Tengah (Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Murung Raya). 

PT KSK adalah anak perusahaan Kalimantan Gold Corporation. Ltd yang sudah melakukan kongsi dengan Freeport Mc Moran-Exploration.Ltd yang akan menguasai 75 % saham setelah menginvestasikan US$7 juta. Di Kalimantan Timur  mereka juga sedang melakukan akivitas untuk tambang PT. Jelai Cahaya Mineral  ( http://www.kalimantan.com/s/Jelai.asp

Di  Kalimantan Tengah, perusahaan ini sudah mulai melakukan eksplorasi pada tanggal 23 Mei 2012, dimana mereka sudah melakukan pemboran  di titik Beruang Tengah di wilayah proyek KSK, Kalimantan Tengah yang di rilis manajemen Kalimantan Gold kepada investor di Bursa Efek Toronto pada tanggal 29 Mei 2012.

Jelas eksplorasi ini akan mengancam keberadaan masyarakat dan lingkungan. Ancaman ini bisa dilihat dari segi penyelamatan lingkungan dan ekologi di Kalimantan Tengah  bahwa wilayah yang menjadi lokasi konsensi PT. KSK berada di wilayah hulu dan merupakan wilayah “cathment area” (tangkapan air) yang merupakan sumber hidrologi beberapa sungai besar di kalimantan dan  wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati.

 Di prediksikan apablia wilayah ini di eksploitasi dengan menggunakan metode “open peat mining” (tambang terbuka) maka ancaman kerusakan lingkungan dan bencana ekologi seperti pencemaran, banjir dan kekeringan akan terjadi di bumi kalimantan yang mempengaruhi keselamatan penduduk yang banyak hidup di sekitar bantaran sungai-sungai seperti Barito, Kapuas, Kahayan dan Katingan mahakam dan Kapuas (kalbar). 

 Terkait dengan hak tersebut, kami menuntut kepada  penyelenggara negara khususnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Daerah Prop. Kalimantan Tengah & Kalimantan Barat untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di bumi kalimantan dengan memastikan keselamatan rakyat sesuai dengan mandat konstitusi dasar negara.

 

Untuk itu kami menyampaikan :

1.    Pemerintah harus menghentikan bentuk-bentuk investasi yang mengancam hak-hak masyarat adat dan lingkungan  di Kalimantan Tengah, Kalimatan Barat dan bumi kalimantan secara umum. 

2.    Mendorong pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Kalteng, Kalbar, Kaltim, dan Kalsel  dengan mengadopsi kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat.

3.    Menolak bentuk penguasaan  sumberdaya alam oleh investasi asing  seperti Freeport Mc. Moran , BHP. Biliton dan British Proteleum yang merupakan perusahaan trans nasional karena mengancam kedaulatan bangsa dan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan di bumi Kalimantan 

 4. Demikian pernyataan ini sebagai bagian dari hak warga negara dalam mendorong kepastian hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tegaknya kedaulatan bangsa.

 

MOHON DUKUNGAN ANDA untuk PETISI INI !  SAVE BORNEO ! 

Tertanda: 

1. WALHI  Kalimantan Tengah 

2. WALHI Kalimantan Barat

3. WALHI Kalimantan Timur 

4. WALHI  Kalimantan Selatan 

 -----------------------------------------------------------------------------

(English Version) 

The supremacy of foreign investment in Indonesia, especially in the extractive industry, has begun since 1967 when Freeport entered and gripped the natural resources of Indonesia, especially in Papua. Instead of receiving welfare, for 45 years people of Papua have gone through conflicts, environmental disasters, poverty and affliction. These have been enough to prove that big-scale extractive industry like Freeport in Central Kalimantan must be rejected. 

All this time the government’s policies that are market and investment oriented are the main threats to the resources of the livelihood of people of Kalimantan, especially Central Kalimantan. The government gives away the resources to investment powers that disregard local wisdom and people’s participation. It generates violations of local/indigenous communities’ rights and disasters in the environment and ecology, which consequently threat people’s wellbeing.

Today threats to natural resources and resources of people’s livelihoods in Kalimantan are getting more obvious with the operation of a multinational mining company, Freeport McMoran Ltd., in Central Kalimantan, which is having a joint venture with PT. Kalimantan Surya Kencana, under Contract of Work license, to work in an area as large as 120,900 hectares crossing two provinces, West Kalimantan and Central Kalimantan, and consisting of three regencies, Gunung Mas, Katingan and Murung Raya.   

PT. Kalimantan Surya Kencana is a subsidiary of Kalimantan Gold Corporation, Ltd., which has been making a joint venture with Freeport McMoran Exploration Ltd. This foreign company will acquire a controlling stake as much as 75% after investing US $ 7 million. In East Kalimantan they in the name of PT. Jelai Cahaya Mineral are also doing mining activities (http://www.kalimantan.com/s/Jelai.asp).

In central Kalimantan this company has started the exploration in May 23rd, 2012. They drilled the land at the Beruang Tengah point within the project area of KSK. The exploration was announced by the management of Kalimantan Gold to investors in Toronto Stock Market in 29 May 2012.

Obviously this exploration will threat the sustainability of the local communities and the environment. Viewed from the perspective of efforts of protecting the environment and ecology of Central Kalimantan, the extractive activities are dangerous because the exploration concession region of PT. KSK is situated in the upstream area serving as a drainage basin for some big rivers in Kalimantan and in a region that is very rich in biodiversity.

It is predicted that if this region is exploited using method of “open-pit mining”, Kalimantan will be threatened by environmental damage and ecological disasters like pollution, flood and draught. Therefore, the safety of people living along the rivers like Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan and Mahakam will also be put in jeopardy. 

Accordingly, we are demanding the state apparatus, especially the Government of Indonesia and the Local Governments of Central Kalimantan and West Kalimantan to protect the economic, social and cultural rights of the people of this huge island by guaranteeing their safety as in accordance with the mandate of the state’s constitution.

Therefore we would like to plead

1.    The government has to discontinue any form of investment that can threat the rights of the indigenous people and their environments in Central Kalimantan, West Kalimantan and the whole island in general.

2.    The government should encourage development with orientation of fulfilling the basic rights of the people by adopting local wisdoms and environmental sustainability in managing natural resources for people’s prosperity.

3.    We oppose any form of control over natural resources by foreign investors like Freeport McMoran, BHP Biliton and British Petroleum because these trans-national companies can threat the sovereignty of this nation and the rights of indigenous people and the environment of Kalimantan.

We make these statements as realization of our rights as citizen of this state to participate in promoting the certainty of indigenous people’s rights and environment sustainability for the sake of this nation’s sovereignty. 

 

GIVE YOUR SUPPORT. SIGN THIS PETITION TO SAVE BORNEO.

Signed by

 

1. WALHI of Central Kalimantan

2. WALHI of West Kalimantan

3. WALHI of East Kalimantan

4. WALHI of South Kalimantan

 

Letter to
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Ekplorasi dan Sumber Daya Mineral RI
Kepada Yth.
Presiden RI SUsilo Bambang Yudhoyono
Menteri Energi & Sumberdaya Mineral RI
------------------

Bentuk penguasaan SDA oleh investasi asing di Kalteng, seperti Freeport Mc Moran, BHP Biliton, dan British Proteleum yang merupakan perusahaan trans nasional, berpotensi mengancam kedaulatan bangsa dan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan di Kalimantan Tengah.

Penguasaan investasi asing di Indonesia, khususnya industri ekstraktif telah dimulai sejak 1967 silam. Dengan masuknya Freeport telah mencengkeram kekayaan alam Indonesia, khususnya di tanah Papua. Namun sampai 45 tahun rakyat Papua tidak mendapatkan kesejahteraan, bahkan hanya memunculkan konflik, bencana lingkungan, kemiskinan, dan penderitaan.

Belajar dari pengalaman eksplorasi SDA oleh investasi asing yang lebih banyak membawa derita daripada kesejahteraan, maka pemerintah harus memikirkan ulang agar Freeport dan perusahaan industri ekstraktif skala raksasa lainnya yang masuk ke bumi Kalimantan ditolak. Selama ini orientasi kebijakan pemerintah yang propasar dan investasi dinilai menjadi ancaman utama terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat di Kalimantan.

Sebab, SDA tersebut pengelolaannya diberikan untuk investasi yang monopolistik dan tidak menghargai kearifan lokal dan peran masyarakat serta keberlanjutan lingkungan, sehingga justru memunculkan penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal, kerusakan lingkungan serta bencana ekologi yang berujung pada ancaman atas keselamatan rakyat.

Salah satu yang menjadi ancaman bagi bumi Kalimantan, khususnya Kalteng, adalah masuknya perusahaan trans nasional yang memiliki jaringan bisnis skala internasional yang berinteraksi dengan imprealisme dan merupakan perusahaan dengan catatan atas pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan di berbagai wilayah di tempat mereka melakukan aktivitas, terutama PT Freeport Mc Moran.

Ada 3 raksasa perusahaan tambang dan mineral yang akan menguasai dan mengeruk SDA di Kalteng, yaitu BHP Biliton. Perusahaan pertambangan berasal dari Australia dan Inggris ini memiliki 7 izin konsensi pertambangan batu bara (PKP2B) seluas 362.733 hektare berlokasi di Kabupaten Murung Raya di wilayah Hulu Barito yang merupakan wilayah kelola masyarakat Dayak Siang dan Murung.

Selain itu, British Proteleum perusahaan minyak asal Inggris melalui konsorsium PT Transasia CBM dan BP Kapuas I Ltd telah melakukan eksplorasi gas metana batubara (coalbed metane) di wilayah eks PLG, khususnya di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang merupakan wilayah gambut dan project REDD+.

Terakhir masuknya Freeport MC. Moran Exploration Ltd asal Amerika Serikat yang menguasai 75 persen saham setelah menginvestasikan 7 juta dolar AS, melalui PT Kalimantan Surya Kencana dengan izin kontrak karya (KK) seluas 120.900 hektare di kawasan hulu dari 3 Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Mura yang merupakan wilayah tangkapan air (cathment area) dan sumber reservoir sungai-sungai besar di Kalteng.

Ketiga perusahaan ini kemudian difasilitasi pemerintah dengan kebijakan (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi. Orientasi pembangunan yang hanya mengeruk sumber daya alam Kalimantan Tengah tanpa memikirkan hak-hak masyarakat adat, lingkungan, tentunya tidak hanya dirasakan oleh warga Kalimantan Tengah saja, tetapi juga seluruh warga Indonesia. Kami sebagai rakyat Indonesia memohon kepada Bapak Presiden RI dan jajarannya untuk membatalkan izin eksplorasi perusahaan besar seperti PT Freeport. Terpeliharanya alam kalimantan adalah keberlanjutan bagi generasi mendatang untuk menempati bumi yang layak huni.

(English)
Dear Mr. President Susilo Bambang Yudhoyono and Minister of Energy and Mineral Resources

Control over natural resources in Central Kalimantan in the hands of transnational companies like Freeport McMoran, BHP Biliton and British Petroleum possibly can threat the national sovereign and the rights of the indigenous people and their environment in Central Kalimantan.

Foreign investors, especially in extractive industry, in Indonesia have put their power since 1967. Freeport has gripped natural resources of Indonesia, especially in Papua. However, in 45 years of this company operating, Papuan people have not gained prosperity. In fact, they suffer from conflicts, environmental disasters, and poverty.

Learning from the facts that explorations of natural resources done by foreign investors bring more sufferings than welfare to the people, the government should re-evaluate its policies to refuse the plan of Freeport and other big-scale extractive companies to operate in Kalimantan. All this time the government’s policies that are market and investment oriented are considered to be the main threats to the resources of livelihoods of people of Kalimantan.

Explorations of natural resources entrusted to foreign investors tend to be monopolistic and disregard local wisdoms, local people’s participation and environment sustainability. They generate violations of local/indigenous communities’ rights and disasters in the environment and ecology, which consequently threat people’s wellbeing.

One of threats for Kalimantan, especially Central Kalimantan, is the operation of transnational companies that have networks of international-range businesses, working with imperialism. They have track records of human right violations and environment destructions in many regions where they have activities. The obvious example is Freeport McMoran Ltd.

There are three big mining companies that will have power over the natural resources in Central Kalimantan. One of these three is BHP Biliton. It is a mining company from Australia and England. It has 7 licenses of coal mining concession in areas as wide as 362,733 hectare located in Murung Raya Regency within areas of Barito upstream belonging to indigenous Dayak Siang and Dayak Murung people.

British Petroleum is an oil company from England. Through its consortium with PT Transasia CBM and BP Kapuas I Ltd, this foreign company has done exploration of coal bed methane) in the region of ex-PLG, especially in Kapuas Regency and Pulang Pisau Regency, which is a vast peatland where project REDD+ is on progress.

The last company entering Kalimantan to do exploration is Freeport Mc.Moran Exploration Ltd., from United States. It has a controlling stake as much as 75% after investing US $ 7 million into PT. Kalimantan Surya Kencana, holding Contract of Work license for exploring 120,900 hectares in the upstream region belonging to Katingan, Gunung Mas and Mura regencies. This region is a drainage basin (catchment area) that becomes the source of the water of big rivers in Central Kalimantan.

These three companies are facilitated by the government with a policy (namely, Master plan of Indonesian Economic Development Acceleration), which makes Kalimantan as source of energy. The impacts of the development that is oriented only to extract natural resources of Central Kalimantan without considering the rights of the indigenous people and their environments are not only felt by people of Central Kalimantan but also by the whole people of Indonesia. We the people of Indonesia plead with Mr. President of the Republic of Indonesia and your apparatus to annul the exploration license of companies like Freeport. It is important to protect the sustainability of Kalimantan natural resources so that this island will always be worth living for the next generations.


----------------

Salam, Regards