KEMBALIKAN JAM MATA PELAJARAN PJOK SMK DI KELAS XII

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Saya Sahuri Ketua MGMP PJOK SMK Nasional RI

Mewakili Guru-Guru yang tergabung dalam MGPM PJOK SMK Se-Indonesia

berdasarkan hasil kajian, analisis dan studi kasus maka dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada pihak pihak terkait dengan terbitnya kebijakan-kebijakan. Adapun rekomendasi kami adalah :

1.  Memohon dan Merekomendasikan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk dapat meninjau ulang dan mempertimbangkan dan membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Dirjen PSMK Dikdasmen No. 130/D/Kep/Kr/2017 tahun 2017 tentang Spektrum dan struktur kurikulum di jenjang pendidikan SMK. Dan mengembalikan kembali pemberlakuan atau menerbitkan Permendikbud baru yang menjadi pedoman umum pelaksanaan pendidikan Nasional

2.  Memohon pada yang terhormat Bapak Dirjen PSMK Disdasmen, untuk mengkaji, menganalisis serta meninjau ulang, baik secara konsep, hukum serta fakta di lapangan tentang efektifitas kebijakan tersebut.

3.  Memohon pada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Kurikulum, untuk mengkaji, menganalisis serta meninjau ulang tentang pengurangan jam pelajaran PJOK dikelas XII, dan menambahkan kembali struktur  jam pelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) minimal dengan format 2 JP – 2 JP -2 JP. Untuk setiap kelas.

4.  Memohon pada yang terhormat bapak Kepala balitbang, untuk mengkaji, menganalisis, meneliti serta mengembangkan tentang fungsi dan maanfaat pentingnya mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)  di kelas XII baik secara tinjauan konsep, teori, hukum serta fakta dilapangan tentang efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut. Sehingga memperkuat pembentukan fisik dan karakter generasi bangsa

5.  Memohon pada yang terhormat bapak Dirjen GTK, untuk mengkaji, menganalisis serta meninjau ulang baik secara konsep, hukum serta fakta dilapangan tentang efektivitas kebijakan tersebut.

 

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan, dasar hukum

1. UUD No.2 tahun 1985  Tentang tujuan pendidikan Nasional.

“Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesegaran Jasmani dan Rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan bangsa’

2. PP No.66 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7 ayat 8 berbunyi :

“Kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/PaketA, SMP/Mts/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam dan muatan lokal yang relevan’

3. Permendikbud No. 20  tahun 2016  tentang Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pada Ranah Sikap :

“Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,

2. berkarakter, jujur, dan peduli,

3. bertanggungjawab,

4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan

5. sehat jasmani dan rohani

 

4.   Permendikbud No. 34 tahun 2018  Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Area   Kompetensi :

a.      memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kerja

b.      memiliki kebugaran dan ketahanan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas keahliannya

c.       menyadari potensi dirinya, tangguh mengatasi tekanan pekerjaan, dapat bekerja produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja

Rekomendasi ini dibuat mempertimbangkan dampak kebijakan saat ini (hilangnya jam Mapel PJOK SMK Kelas XII) yaitu :

1.      Penurunan Tingkat Kebugaran Jasmani, Penurunan karakter, Serta perubahan prilaku peserta didik yang lebih mengarah dan melakukan kegiatan yang bersifat negatif, seperti kenakalan peserta disekolah saat ini didominasi peserta didik kelas XII dibanding siswa kelas X & XI, prilaku tawuran, berkembang geng-gang motor dengan beranggotakan terdiri dari para peserta didik. Hal ini mungkin terjadi karena peserta tidak lagi menemukan tempat untuk mengaktualisasi diri dan menyalurkan kelebihan energi di sekolah, juga mungkin dipengaruhi dengan kejenuhan dan kebosanan yang diakibatkan mata pelajaran lain yang hampir 40 jam berada didalam ruangan. 

2.     Guru-guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan   baik yang berstatus ASN terlebih guru Non ASN. Pemenuhan kewajiban 24 jam tatap muka tidak dapat terpenuhi Alias guru kurang jam mengajar.

 

Rekomendasi ini dilandasi tinjauan dampak kebugaran jasmani Lulusan SMK

Berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan tersebut diatas maka sebenarnya undang-undang telah mengamanatkan bahwa pembentukan, pemeliharaan serta terciptanya kebugaran jasmani wajib adanya. Adapun mata pelajaran yang dapat membentuk, menciptakan serta memelihara kebugaran jasmani siswa disekolah adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.

Kondisi dilapangan peserta didik SMK selain berorientasi bekerja, banyak peserta didik yang memiliki minat untuk masuk lembaga kepolisian maupun TNI. Dan kita ketahui Kepolisian dan TNI merupakan lembaga yang sangat membutuhkan personil yang memiliki tingkat kebugaran jasmani dan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu peserta didik kelas XII jenjang SMK sangat membutuhkan pembentukan dan pemeliharan kebugaran jasmani tersebut.

Sekolah tidak hanya berfungsi untuk meluluskan peserta didik tetapi untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan setelah selesai masa belajar, baik untuk bekerja, kuliah atau menjadi anggota polisi atau TNI.  Maka akan sangat berdampak buruk bagi peserta didik jenjang SMK khususnya kelas XII jika mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan dihapuskan sebagaimana yang tertera bagian struktur kurikulum pada Surat Keputusan tersebut.

Adapun yang menjadi keresahan kami selaku guru-guru MGMP PJOK Se-Indonesia  dengan tidak adanya mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan pada kelas XII adalah akan Menurunnya kualitas kebugaran jasmani lulusan SMK. Sehingga akan menjadi hambatan ketika pesrta didik akan terjun ke dunia kerja. Akibat yang akan dihadapi yaitu komplain perusahan-perusahan sebagai user lulusan SMK yang merasa tidak puas terhadap tingkat kebugaran karyawan yang direkrut. 

Selain hal tersebut karena tingkat kebugaran menurun, peserta didik lebih mudah sakit sehingga berimplikasi meningkatnya penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Hal ini disebabkan pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan terkandung muatan latihan gerak motorik, keseimbangkan otak kanan dan otak kiri, mendidik peserta didik untuk melatih tubuhnya melalui gerak tubuh dengan pola hidup dan pergaulan yang sehat.

Dan melalui gerak tubuh  diharapkan  selain kesehatan dan kebugaran jasmani, juga Peserta didik terpenuhi kebutuhan gerak berstruktur,  sebab meskipun peserta didik bergerak dan beraktivitas selama pelajaran produktif namun hal itu bukan      gerak yang terstruktur sebagaimana yang terdapat dalam pelajaran pendidikan        jasmani olahrga dan kesehatan.  Tetapi sebaliknya mereka dapat belajar dengan konsentrasi, dapat bergerak serta mengikuti pelajaran produktif dalam waktu yang lama, itu merupakan dampak positif dari kegiatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan sebab kebugaran Jasmaninya terjaga dan terpelihara.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertekad menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus pemerintahan periode keduanya. 

Berbagai program yang disusun bukan hanya akan mengarah pada bagaimana bisa menciptakan Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul, tetapi juga menjadikannya sebagai modal untuk menghadapi perubahan yang diwarnai perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. 

Tekad pembangunan SDM ditegaskan dengan tema yang diusung pada peringatan HUT ke-74 RI, yakni “Indonesia Unggul”. Ambisi tersebut mustahil tercapai tanpa adanya dukungan modal SDM yang berkualitas. Penegasan pentingnya pembangunannya SDM juga menandai reorientasi kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik

“Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita kedepan dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul,” ujar Jokowi.

Pertanyaannya,langkah apa yang bisa dilakukan untuk membangun SDM berkualitas? Pasalnya, kualitas bukan sekadar diukur dari tingkat pendidikan saja, tetapi kualitas SDM secara menyeluruh. 

 

"Kami menerjemahkannya bahwa lima tahun ke depan itu harus menciptakan

modal manusia yang akan membawa Indonesia sebagi calon negara maju, terutama

di tahun  2045," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam

diskusi Forum  Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju”

beberapa waktu lalu”. 

Untuk mewujudkan visi baru Presiden Jokowi, pemerintah dalam lima tahun ke depan telah menyiapkan program-program utama untuk membangun SDM yang unggul. Langkahnya dimulai dari bidang kesehatan hingga membangun Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi untuk bisa menghadapi era Industri 4.0. 

Menurut Bambang, tugas-tugas seluruh kementerian dan lembaga sudah terpetakan untuk mendukung pembangunan SDM.  Pembangunan sumber daya manusia yang unggul diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kerja, untuk bisa meningkatkan produktivitas kerja ada beberapa faktor yang harus di miliki oleh sumber daya manusia yang unggul antara lain :

1. Pendidikan

2. Kesehatan jasmani dan rohani

3. Lingkungan

4. Manajemen

5. Motivasi

6. Sarana dan prasarana