Petition Closed

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl telah tegas melarang pemakaian trawl. Demikian pula Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.
Diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Permen tersebut, dinyatakan bahwa jenis alat tangkap pukat harimau (trawl) telah dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali perairan Pantai Timur Sumatera Utara.

Dan ketika para nelayan ingin menegakkan aturan demi kelestarian ekosistem pesisir dan laut, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Justru dikriminalisasi oleh Kepolisian Resort Langkat Sumatera Utara.

Untuk itu kami menuntut agar:
Pertama: Segera Bebaskan nelayan tradisional Kabupaten Langkat Sumatera Utara dari segala tuduhan
Kedua: Menindaktegas pelaku dan pengusaha pemilik alat tangkap jaring trawl di perairan Pantai Timur Sumatera Utara

 

Letter to
Presiden RI, KAPOLRI, Menteri KP, Gub. Sumatera Utara, Bupati Langkat
Bebaskan nelayan tradisional yang dikriminalisasi oleh Polres Langkat