Petisi ditutup

Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 agar menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif

Petisi ini mencapai 684 pendukung


Manusia adalah aset terbesar suatu bangsa. Generasi yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental menjadi dasar bagi kemajuan bangsa dan negara. Berbagai Studi membuktikan bahwa pemberian ASI memberikan pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang bayi. Pembentukan generasi yang sehat dapat dimulai dengan upaya pemberian ASI sejak lahir.

Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Lebih lanjut, pasal ini juga menyatakan bahwa selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Sayangnya, Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 belum mengakomodasi pemenuhan hak mendasar bayi untuk memperoleh ASI Ekslusif secara optimal.

Pada Pasal 82 UU No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Faktanya, cuti selama 1,5 bulan setelah melahirkan tidak cukup bagi ibu pekerja untuk memastikan pemberian ASIX selama 6 bulan.

Sementara itu, Pasal 83 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Hal ini sulit dilakukan jika perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi yang memadai dan tempat penitipan anak, sebagaimana yang diamatkan Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 belum mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi yang memadai dan tempat penitipan anak dan sanksi yang memungkinkan implementasi dari pasal 83 tersebut.

Saat ini, masih banyak Ibu yang terpaksa masuk kerja 1,5 bulan atau kurang dari 3 bulan setelah lahiran karena undang-undang tenaga kerja memungkinkan hal itu. Mereka tidak diberi keleluasaan untuk memilih mengambil cuti lebih banyak setelah lahiran, dan dipaksa mengambil skema 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah atau 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah. Padahal intensitas menyusui bayi di bawah usia 3 bulan masih sangat tinggi, dan waktu 1,5 bulan cuti setelah lahiran tidak cukup menjamin pemberian ASI ekslusif secara optimal.

Ibu menyusui yang bekerja menghadapi banyak tantangan dalam menghasilkan jumlah ASI perah sesuai dengan kebutuhan bayi, di antaranya jam kerja yang tidak memungkinkan untuk memerah ASI 3 – 4 kali dalam waktu 8 jam kerja, tidak adanya ruang laktasi yang memadai, dan adanya risiko bingung puting yang bisa mempersingkat periode menyusui dari yang semestinya.

Pasal 129 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa  Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Berangkat dari hal itu, Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 perlu direvisi, khususnya agar:

1. Cuti bersalin dapat diberikan minimal 3 bulan setelah lahiran, tanpa memotong gaji atau adanya pilihan bagi calon ibu untuk mengatur besaran lamanya waktu cuti sebelum dan sesudah lahiran (akumulasi 3 bulan),

2. Adanya pilihan bagi ibu yang ingin agar cuti bersalin diperpanjang sampai dengan 6 bulan, sampai periode asi eksklusif selesai (besaran persentase gaji yang diterima mengikut kebijakan perusahaan ybs),

3. Kepastian bahwa seorang ibu pekerja tidak akan kehilangan pekerjaannya hanya karena kehamilan dan cuti bersalin serta proteksi untuk memastikan perlakuan setara dalam hal personalia/kepegawaian,

4. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan ruang laktasi yang memadai untuk ibu pekerja,

5. Aturan yang memaksa perusahaan memberikan waktu yang memadai bagi ibu pekerja memerah ASI di sela jam kerja,

6. Adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang melanggar pemenuhan hak tersebut di atas.

Mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang besar, dapat kita mulai dari investasi kecil ini. Dukung petisi ini jika Anda setuju.

 

 

 

 


Hari ini: Citra mengandalkanmu

Citra HN membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden RI @jokowi_do2: Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 agar menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif". Bergabunglah dengan Citra dan 683 pendukung lainnya hari ini.