Bansos Tepat Sasaran dan Bebas Korupsi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Teman-teman, tahukah bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp 110 triliun dan Bantuan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial selama wabah COVID-19?

Dana tersebut akan disalurkan dalam skema subsidi listrik, Kartu Prakerja, Kartu sembako, Program Keluarga Harapan (bagi ibu hamil, anak usia dini, disabilitas dan lansia), Program khusus Sembako untuk DKI Jakarta dan Bantuan Langsung Tunai 

Kebijakan dana tersebut ada dalam Perppu 1 Tahun 2020. Bagus karena bisa mengurangi masalah kesehatan dan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Corona.

Tapi ada dua masalah yang harus dipikirkan. Yang pertama pengawasannya. Dalam keadaan darurat yang membutuhkan kecepatan, dana yang nggak sedikit ini pasti rentan disalahgunakan/dikorupsi. Secara umum, modus korupsi yang sering terjadi, diantaranya pengurangan jatah penerima dan atau daftar penerima fiktif. 

Selain itu, konflik kepentingan yang rentan muncul akibat pengadaan barang dan jasa bantuan juga patut diawasi. Setidaknya upaya kolaborasi bersama multipihak dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir hal ini 

Masalah yang lain juga soal ketepatan penerima bantuan. Untuk Bantuan Langsung Tunai, Presiden Jokowi sudah menyalurkan sebesar Rp 600 ribu per keluarga. Tapi, itu hanya untuk masyarakat miskin yang sudah terdaftar. 

Kebijakan pemerintah soal diskon listrik, kartu sembako, dan kartu pra-kerja kerja hanya fokus ke orang miskin. Terus gimana soal masyarakat yang rentan miskin? Mereka yang nggak termasuk kelompok miskin tapi penghasilannya pas-pasan banget.

Ketepatan penerima bantuan ini juga ada hubungannya dengan data. Meski pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2020 yang memetakan warga miskin dan rentan miskin sebagai dasar penyaluran bansos COVID 19, namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan warga yang tidak berdomisili di lokasi sesuai KTP, sudah meninggal atau bahkan yang secara ekonomi sangat mampu. Hal ini bisa bikin kecemburuan sosial dan konflik dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. 

Belum lagi kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh kelompok lansia, buruh, disabilitas, perempuan dan pelaku sektor usaha UMKM.

Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk menyalurkan juga bantuan kepada kelompok yang rentan miskin. Penyaluran bantuan tersebut dapat menggunakan data kolaborasi yang bersumber dari warga dari tingkat terendah/desa. Misalnya, untuk data penerima bantuan perempuan, dapat menggunakan data dari organisasi perempuan. Data dari tingkat terendah ini diharapkan juga bisa dipakai untuk beberapa lembaga pemerintah untuk memperbaharui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Karenanya, kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk Satuan Tugas Multipihak untuk mengawasi penggunaan emergency fund (dana darurat). Satuan tugas ini juga dapat menjadi pusat pengaduan penyaluran bantuan dari warga, terkait kesalahan penerima bantuan, pengurangan jatah bantuan dan lainnya.

 

Dukung dan sebarkan petisi ini ya teman-teman. Tanda-tangan kalian akan kami serahkan bersama dengan Surat Terbuka ke Presiden Joko Widodo.

Mari kita sama-sama mendukung mengawasi penggunaan dana Bansos agar tepat sasaran dan bebas korupsi. 

Salam,

Koalisi Masyarakat Terdampak

Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia, HAPSARI, INFID, Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep), Kota Kita, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Samdhana Institute, Kemitraan, Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), Perkumpulan OHANA, Rujak Center for Urban Studies, Perkumpulan IDEA)