DESAK 7 point untuk 7 RPP tentang Penyandang Disabilitas!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, misi menolak "PP SAPUJAGAT" berhasil membuat pemerintah merencanakan penyusunan 7 RPP, dan bukan hanya satu PP..

Setidaknya diskusi yang dihadiri oleh kawan-kawan difabel dan masyarakat sipil  bersama BAPPENAS & KL lain telah menyepakati untuk setidaknya ada 7 PP turunan UU yang harus dibuat.

Kita tidak akan berhenti di sini. Kesepakatan ini harus diketahui seluas-luasnya agar proses pengawasan semakin luas dan tidak berhenti menjadi janji palsu pemerintah.Sesudahnya, sambil mengawasi langkah pemerintah kita akan terus konsolidasi jaringan & melanjutkan persiapkan draft versi DPO/CSO.

Berikut ini info dari Kantor Staf Presiden,  hasil Kesepakatan Rakor dengan pimpinan Dr. Diani Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Jumat 11 Agustus 2017, pukul 14.00-17.30 WIB, membahas peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas:

  1. Disepakati menyusun 7 PP dari pelaksanaan UU No. 8/2016
  2. Akan diperbaiki lagi mengenai usulan leading institution berkaitan dengan masing-masing PP serta K/L terkait
  3. 7 PP akan dikaitkan dengan peran masing-masing Dit. Sektor di Bappenas
  4. Pembahasan masing-masing PP melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) sejak awal
  5. Akan dipetakan K/L terkait dengan amanat dari masing-masing PP
  6. Bappenas akan menyampaikan surat kepada Kemenko PMK cq. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terkait kesepakatan menyusun 7 PP (dengan tembusan kepada K/L termait dan OPD) serta hasil rapat koordinasi 11 Agustus 2017
  7. Penyusunan PP menjadi Aksi HAM K/L tahun 2018 bagi K/L terkait
  8. Kantor Staf Presiden akan mengawal percepatan penyusunan PP
  9. Hasil rakor akan disampaikan kepada seluruh K/L peserta rapat
  10. Substansi PP akan disusun bersama-sama oleh K/L dan OPD

Rapat dihadiri oleh K/L terkait, Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pokja Disabilitas.

Kesepakatan di atas menjadi kebahagiaan bersama untuk menegaskan aturan yang inklusif dan K/L yang lebih terbuka untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Mengingat dimasa lalu, dan bahkan saat ini, persoalan disabilitas menurut versi pemerintah hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial. Seluruh persoalan disabilitas di semua sektor --baik anggaran, tata kelola kebijakan, implementasi, koordinasi, evaluasi dan seterusnya-- ‘diarahkan ke Kementerian Sosial. Akibatnya, penanganan masalah marginalisasi penyandang disabilitas di semua lini, tidak terselesaiakan secara sistemik dan saling lempar tangan antar Kementerian. Sebab itu, pembiaran pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas terus terjadi.

 Dalam rapat koordinasi di Bappenas yang dihadiri beberapa Kementerian dan kelembagaan terkait, masih terurai beberapa masalah:

  1. K/L selain Kementerian Sosial belum merencanakan dan memiliki anggaran untuk membuat PP turunan UU No.8/2016. Padahal PP jelas telah dimandatkan Undang-Undang kepada Kementerian terkait.
  2. Banyak perwakilan Kementerian dan lembaga negara belum mengerti tentang kewajiban untuk membuat PP turunan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  3. Ada pandangan umum di tingkat Kementerian bahwa semua persoalan disabilitas leading sector dan pemangku utamanya adalah Kementerian Sosial. Semua kebijakan dan tata kelola terkait disabilitas harus sesuai anggaran dan arahan Kementerian Sosial.
  4. Perwakilan rapat koordinasi kebanyakan bukan pengambil kebijakan dan kerap berganti-ganti.

 Situasi dan problem cara pandang di atas menggambarkan tentang belum terangnya arah tata kelola kebijakan disabilitas  di Indonesia yang ‘mestinya’ sudah multi stakeholder dan inklusif. Tata kelola kebijakan disabilitas yang sektoral diurusi Kementerian Sosial secara langsung dan tidak langsung pasti menghambat akselarasi pengarusutamaan isu disabilitas yang menjadi program Presiden Joko Widodo. Tata kelola yang tidak multi stakeholder dan inklusif juga tidak sejalan dengan pesan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

 Berangkat dari pemikiran di atas, Koalisi Masyarakat Inklusi berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola kebijakan disabilitas, dan untuk kepentingan terbaik Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU No. 8/2016, kami mendesak beberapa hal  :

  1. Mendesak pemerintah agar tidak menjadikan Kementerian Sosial sebagai leading sector satu-satunya, dan wujudkan tata kelola multi sektor Kementerian/Lembaga yang inklusif dalam menangani dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas;
  2. Mendesak seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk membuat anggaran dan rencana aktivitas untuk menyusun RPP turunan UU No. 8 tahun 2016;
  3. Mendesak pemerintah untuk benar-benar melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan RPP turunan UU No. 8 tahun 2016;
  4. Mendesak BAPPENAS untuk segera mengirimkan surat kepada Kemenko PMK, Deputi bid. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, dan Kementerian/Lembaga, terkait dengan Penyusunan 7 RPP UU No. 8 Tahun 2016 serta mempublikasikannya kepada DPO dan CSO selambat-lambatnya awal September 2017;
  5. Mendesak BAPPENAS dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk segera membentuk Tim Perumus 7 RPP UU no. 8 Tahun 2016 dengan melibatkan organisasi difabel dan CSO;
  6. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan Surat Edaran kepada Kementerian terkait, untuk mempercepat penyusunan Rancangan PP turunan UU No. 8  tahun 2016; 
  7. Mendesak pemerintah baik pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur yang aksesibel dan memperbaiki sarana prasarana publik agar aksesibel serta memastikan penyandang disabilitas tidak terdiskriminasi dalam tata kelola kebijakan publik;

 

 

PETISI SEBELUMNYA:

TOLAK Penyederhanaan RPP Sapu Jagat tentang Penyandang Disabiltias.

Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas telah disahkan pada pertengahan April tahun lalu. Meskipun sudah satu tahun undang-undang tersebut disahkan, namun sampai saat ini belum ada tindakan serius dari pemerintah sebagai wujud komitmennya mengimplementasikan undang-undang tersebut. Bahkan, situasi dan kondisi penyandang disabilitas beberapa waktu terakhir ini justru semakin memprihatinkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang diskriminatif, atau yang tidak berpihak kepada difabel. Selain itu, kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas tidak merujuk pada Undang-undang Penyandang Disabilitas. Hal lain yang membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap implementasi undang-undang penyandang disabilitas adalah, bahwa sampai saat ini 15 rancangan PP  turunan undang-undang belum tersusun. Lebih parahnya lagi, RPP yang dalam undang-undang tersebut diamanahkan menjadi 15 RPP, dan disepakati untuk disederhanakan menjadi 7 RPP berdasarkan kementerian yang membidangi.  Terakhir, Kemensos dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menyusun rancangan RPP Tunggal “Sapujagat” sebagai penyederhanaan dari 15 RPP tersebut.

Langkah ini jelas tidak tepat. Penyederhanaan RPP dari 15 RPP menjadi hanya 1 RPP saja jelas merupakan penyederhanaan tanggungjawab, yang awalnya berada pada masing-masing kementerian, menjadi hanya pada Kementerian Sosial saja. Presiden selaku penanggung jawab di pemerintahan seharusnya mengarahkan semua instansi/kementerian dalam perumusan beberapa  Peraturan Pemerintah yang diamanahkan undang-undang tersebut. Semua instansi/kementerian bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut didukung dengan adanya koordinasi antar kementerian agar tidak terjadi ego sektoral. Karena masalah penyandang disabilitas bukan hanya menjadi isu sosial saja, melainkan isu di semua bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain.  Terlebih lagi, penyusunan RPP ini tidak melibatkan penyandang disabilitas.Ini berarti pemerintah masih menganggap penyandang disabilitas bukan sebagai subjek pembangunan.

Selain itu penyederhanaan RPP yang dilakukan oleh  Kementerian Sosial hanya merupakan penggugur kewajiban saja, yang ini dapat diartikan bahwa pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Sosial masih memandang difabel dengan pendekatan charity belum berdasarkan hak asasi manusia. Penyederhanaan RPP ini juga bertentangan dengan janji bapak Joko Widodo dalam kampanye Presiden RI dalam Piagam Prof. Dr. Soeharso dimana pemerintah akan melibatkan difabel dalam semua sektor kehidupan dan memandang penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan serta akan mengarusutamakan  isu disabilitas dalam politik  penganggaran mulai tahun anggaran 2018 di semua sektor pemerintahan sebagai bentuk edukasi terhadap publik dan kementerian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Masyarakat Inklusi Indonesia menyatakan menolak terhadap RPP tersebut. Sebagai kompensasinya kami memohon kepada Presiden untuk:

  1. Mengubah kebijakan dari penyusunan  RPP Tunggal “Sapu Jagat” menjadi minimal 7 PP sesuai dengan kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya pada masing-masing bidang;
  2. Membentuk  Instruksi Presiden  yang  berisikan arahan untuk melakukan pengarusutamaan, pembentukkan program, serta penganggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang  disabilitas di setiap K/L sesuai dengan tugas  dan fungsinya masing-masing mulai tahun anggaran 2018.
  3. Melakukan penegasan kembali terhadap komitmennya dalam  menjadikan disabilitas sebagai isu hak assasi manusia dan subjek pembangunan kepada K/L dan publik sebagai bentuk edukasi dan semangat bersama bangsa Indonesia.


Hari ini: Koalisi Masyarakat mengandalkanmu

Koalisi Masyarakat Inklusi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden RI Joko Widodo: TOLAK PP SAPUJAGAT & DUKUNG 7 RPP tentang Penyandang Disabilitas". Bergabunglah dengan Koalisi Masyarakat dan 195 pendukung lainnya hari ini.