HGU TERLANTAR DI DESA BATULAWANG CIANJUR BELUM JUGA DITINDAK LANJUTI OLEH BPN PUSAT.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Akibat mandegnya penerbitan SK Terlantar yang seharusnya diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN RI atas lahan HGU yang telah ditetapkan STATUSQUO/Blokir oleh Kanwil BPN provinsi Jawa Barat berdasarkan surat bernomor 2110/19-32.600/XII/2018 , Petani Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang telah lama digarapnya yang sebelumnya merupakan HGU perkebunan teh yang telah ditelantarkan, dimana dari + 1020 hektar lahan yang ada hanya tinggal 5 % lahan saja yang masih tertanam pohon tehnya dan keadaannyapun sebagian besar  sudah tidak terurus. Sehingga ketika BPN Jawa Barat memberikan 3 kali surat teguran, perusahaan Pemegang HGU tetap tidak dapat memenuhi syarat kelayakan dalam mengelola ataupun melanjutkan HGU yang diberikan hak pegelolaannya oleh negara tersebut, maka lahan tersebut ditetapkan sebagai lahan STATUS QUO dengan surat Kanwil BPN Jawa Barat Nomor 2110/19-32.600/XII/2018  tersebut.

          Mayoritas petani Penggarap meragukan tindak lanjut oleh Kementerian BPN RI karena proses yang terkesan lambat. Bahkan ditengah ketidakpastian yang terjadi, pihak BPN Cianjur pada bulan November 2018 membuat kebijakan kontroversial dengan melakukan Sosialisasi Redistribusi lahan sebesar 20 % atas lahan HGU tersebut kepada petani penggarap 3 Desa terkait termasuk didalamnya Desa Batulawang yang bertentangan dengan Surat Penetapan Kanwil BPN Jawa Barat yang mengeluarkan Surat StatusQuo atas lahan HGU tersebut. Hal ini semakin membuat petani dilanda keresahan karena hal ini berarti lebih dari 2000 petani penggarap yang telah terdata berpotensi TERUSIR dari lahan yang telah digarapnya. Sikap penolakan mayoritas Petani Desa Batulawang terbukti dari acara yang dilaksanakan oleh BPN Cianjur melibatkan Kepala desa Batu lawang, dimana acara tersebut hanya dihadiri kurang dari 50 orang petani penggarap dari 2000-an lebih petani terdata yang tidak berkenan hadir. sebab bagi petani penggarap Desa Batulawang hal ini berarti perusahaan pemegang HGU semakin diberi keleluasaan oleh Pihak BPN Cianjur untuk menguasai kembali lahan HGU yang telah berStatusQuo atau blokir oleh Kanwil BPN Jawa Barat karena penelantaran yang dilakukan perusahaan terkait sesuai hasil kajian dan investigasi yang telah dilakukan oleh tim dari kanwil BPN Jawa Barat.

          Kami menuntut ketegasan BPN Pusat untuk segera menindak lanjuti hal ini. Penelantaran kasus ini berarti mengabaikan upaya Bapak Presiden RI JOKO WIDODO dalam mempercepat Reformasi Agraria demi kesejahteraan rakyat banyak dan dalam menindak  Perusahaan Pemegang HGU bermasalah. Jelas-jelas hal ini akan menyengsarakan rakyat petani di Kabupaten Cianjur ini.

          Sebenarnya apabila dalam hal ini Kementrian BPN pusat langsung menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hasil kajian dan surat Statusquo dari kanwil BPN Jawa Barat , maka petani tidak akan resah dalam bercocok tanam dan hal ini membuktikan pemerintah benar-benar serius dalam menegakkan Reformasi Agraria dan Kepastian hukum.

          Untuk mempercepat penanganan kasus ini dan menegakkan Reformasi Agraria,  kami Ikatan Petani penggarap Desa Batulawang membutuhkan Dukungan Saudara sekalian. Agar BPN RI berani bertindak tegas dan bersegera menjalankan kewenangan sesuai Peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kami masih menaruh keyakinan kepada Bapak Menteri ATR/BPN Dr.Sofyan A.Djalil S.H,MA,M.ALD bisa menindak lanjuti hal ini dengan Profesional dan Tegas sekaligus juga dalam menyikapi tindakan jajarannya khususnya di kantor BPN Kabupaten Cianjur.Bila kasus HGU ini dibiarkan dan tidak segera diambil tindakan, maka lahan tersebut akan menjadi bancakan, dikuasai oknum-oknum pengusaha dan pejabat yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

 Salam untuk Keadilan.Salam Pancasila. Ayo bela Petani kecil demi ketahanan Pangan Nasional, Dukung Petisi kami atas #HGUCianjurTerlantar

Contanct Person

Cacu Yusup (Ketua IKATAN PETANI BATULAWANG)  0853 2044 8618