BATALKAN Kenaikan BPJS atau Perpres No 75/2019 Tentang Perubahan Atas Perpres No 82/2018

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Merdeka!! Merdeka!! Merdeka!!

Besaran iuran BPJS Kesehatan menjadi masalah yang serius serta berdampak luas pada masyarakat Indonesia. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Khususnya pada perubahan sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 34
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.”

Hal ini justru tidak akan menyelesaikan masalah yang selama ini disebut menjadi beban BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. Sebagaimana diberitakan media BPJS Kesehatan membukukan defisit sebesar Rp3,3 triliun pada 2014 dan membengkak pada 2015 menjadi Rp 5,7 triliun. Kemudian, menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016 dan Rp 9,75 triliun pada 2017. Lalu pada 2018 defisit sebesar Rp9,1 triliun. (cnnindonesia.com, 2019). 

Besaran iuran ini tentunya dapat berdampak pada penurunan kelas kepada masyarakat yang tadinya berada di kelas atasnya. Alih-alih masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, malah jika melakukan penurunan kelas secara massal dan massif juga akan menjadi masalah baru bagi BPJS Kesehatan serta masyarakat itu sendiri.

Artinya Pemerintah sebaiknya melakukan kajian yang mendalam lagi dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dimana metode ini adalah suatu metode dalam penyusunan kebijakan dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan.

Oleh karenanya sebaiknya Pemerintah memberikan instruksi kepada BPJS Kesehatan untuk membenahi sistem manajemen yang ada sehingga BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan prima. Sudah seyogyanya jika Pemerintah akan menaikkan iuran diimbangi dengan perbaikan-perbaikan serta peningkatan fasilitas yang ada.

Kemudian jika merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2), BPJS Kesehatan adalah bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan dalam Pasal 4 huruf b disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip nirlaba.

Sudah sepatutnya dalam mengelola BPJS Kesehatan tidak sama seperti melakukan pengelolaan Perusahaan yang mengejar profit/keuntungan. 

Hal ini didasari bahwa BPJS Kesehatan merupakan mengejawantahan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tertuang dalam:

Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

Akhir kata, semoga petisi ini menjadi evaluasi kita bersama sebagai anak bangsa. Semoga Indonesia Semakin Maju..!!