Petition Closed
Petitioning Presiden Republik Indonesia, DPR R.I, Gubernur Aceh

Presiden RI & Gubernur Aceh harus membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh


Bahwa pembangunan di Aceh akan tidak bermakna dan berarti apa-apa, jika berbagai kekerasan pelakuan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat pada masa pemberlakuan kebijakan sebagai Daerah Operasi Militer serta Pemulihan Keamanan Aceh, tidak diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat.

Bahwa penyelesaian secara bermartabat dan berkeadilan setidak-tidaknya dapat ditempuh melalui sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Karena jika tidak maka kekhawatiran masyarakat terhadap keberulangan konflik serta berbagai tragedi kekerasan akan menjadi pemicu lambatnya pembangunan akibat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara yang mampu melindungi rakyatnya berangsur namun pasti semakin menipis.

Bahwa Kekerasan pada saat konflik jika dibanding dengan bencana alam yang pernah dialami oleh Aceh, sama-sama telah meninggalkan cerita pahit, namun penanganan keberulangan dan penyiapan masa
yarakat menghadapi bencana lebih maju dibanding upaya pemerintah pencegahan keberulangan konflik dan penyiapan masyarakat menghadapi konflik. Maka jika pemerintah baru dapat dikatakan serius harus dengan indikator setidak-tidaknya di Aceh terbentuk dan terlaksananya kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Letter to
Presiden Republik Indonesia, DPR R.I, Gubernur Aceh
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Harus Terbentuk di Aceh

Bahwa pembangunan di Aceh akan tidak bermakna dan berarti apa-apa, jika berbagai kekerasan pelakuan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat pada masa pemberlakuan kebijakan sebagai Daerah Operasi Militer serta Pemulihan Keamanan Aceh, tidak diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat.

Bahwa penyelesaian secara bermartabat dan berkeadilan setidak-tidaknya dapat ditempuh melalui sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Karena jika tidak maka kekhawatiran masyarakat terhadap keberulangan konflik serta berbagai tragedi kekerasan akan menjadi pemicu lambatnya pembangunan akibat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara yang mampu melindungi rakyatnya berangsur namun pasti semakin menipis.

Bahwa Kekerasan pada saat konflik jika dibanding dengan bencana alam yang pernah dialami oleh Aceh, sama-sama telah meninggalkan cerita pahit, namun penanganan keberulangan dan penyiapan masa
yarakat menghadapi bencana lebih maju dibanding upaya pemerintah pencegahan keberulangan konflik dan penyiapan masyarakat menghadapi konflik. Maka jika pemerintah baru dapat dikatakan serius harus dengan indikator setidak-tidaknya di Aceh terbentuk dan terlaksananya kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.