TOLAK VIKTIMISASI AKADEMISI YANG MENGKRITISI PERPPU ORMAS NO.2 TAHUN 2017.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


*TOLAK VIKTIMISASI AKADEMISI YANG MENGKRITISI PERPPU ORMAS NO. 2 TAHUN 2017 DAN UU NO. 16 TAHUN 2017*
LINDUNGI KEBEBASAN BERFIKIR DAN BEREKSPRESI YANG BERTANGGUNGJAWAB !

Mengkaji dan mempercayai marxisme tidak otomatis menjadikan anda PKI. Meneliti dan mempercayai sistem khilafah tidak berarti anda anggota HTI apalagi dianggap memberontak terhadap Pancasila dan NKRI. Memiliki pemikiran yang anti-mainstream tidak otomatis menjadikan orang tersebut radikal. Kalaupun ia berpikir radikal, tidak otomatis menjadikan ia teroris.

Mengkritisi Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 (belakangan disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017) adalah bagian dari hak asasi dan kebebasan berfikir, Dan merupakan bagian dari kebebasan akademik bagi para akademisi.

Karena berfikir adalah suatu karunia, anugerah, privat dan asasi sekali. Dan kebebasan berfikir dan berekspresi (freedom of thought and freedom of expression) adalah hal terindah yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari hak-hak sipil-nya (civil rights).

Baru-baru ini, akademisi dari ITS (Prof Daniel, dkk) dan UNDIP (Prof Suteki, dkk) diberhentikan dari jabatan struktural-nya dan diperiksa Dewan Etik masing-masing universits karena mengkritisi Perppu No. 2 tahun 2017/ UU No. 16 tahun 2017, serta dianggap mendukung sistem khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kami, para pembuat petisi ini, bukanlah anggota dan simpatisan HTI, namun kami mendukung hak atas kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi dari para akademisi tersebut.

Karena, sekali lagi, tidak sepakat dengan Perppu Ormas No. 2 tahun 2017/ UU No. 16 tahun 2017 dan percaya dengan sistem khilafah adalah bagian dari kebebasan berfikir dan berekspresi di Indonesia.

Bersikap kritis terhadap Perppu Ormas No. 2 tahun 2017/ UU No. 16 tahun 2017 dan meyakini sistem khilafah juga adalah bagian dari hal yang transcendental, yang tak otomotis dianggap sebagai Anti Pancasila dan Anti NKRI, apalagi dianggap ekstrimis dan teroris. Karena ia berada pada ranah pemikiran dan bukan ranah praksis.

Maka, sungguh suatu kemunduran dan ke-jumud-an dalam bersikap dan bertindak apabila para akademisi tersebut kemudian diviktimisasi hanya karena pemikirannya yang mengkritisi Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 dan meyakini sistem khilafah.

John F Kennedy (1960) menyebutkan bahwa
"If this nation is to be wise as well as strong, if we are to achieve our destiny, then we need more new ideas for more wise men reading more good books in more public libraries. These libraries should be open to all—except the censor. We must know all the facts and hear all the alternatives and listen to all the criticisms. Let us welcome controversial books and controversial authors. For the Bill of Rights is the guardian of our security as well as our liberty.

Di Indonesia, kebebasan berfikir dan berekspresi dilindungi oleh UU No. 12 tahun 2005 yang meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 18 dan 19 menyebutkan :

Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

Kemudian Pasal 23 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan bahawa :
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Kebebasan berfikir dan berekspresi bagi pengajar perguruan tinggi mewujud dalam kebebasan akademik-nya, suatu bentuk kebebasan yang dijamin oleh UU No. 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 51 ayat 1 huruf e UU Guru dan Dosen tahun 2005 menyebutkan :
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

Pasal 75 angka (4) UU Guru dan Dosen menyebutkan :
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi No. 12/ 2012 menyebutkan bahwa
(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Maka, berdasarkan pemikiran dan dasar hukum di atas, bersama ini kami para penandatangan petisi, menolak viktimisasi para akademisi Indonesia, di ITS, UNDIP, dan kampus-kampus lainnya hanya karena mereka bersikap kritis terhadap Perppu Ormas No. 2 tahun 2017/ UU No. 16 tahun 2017 dan berpandangan berbeda dari mainstream tentang sistem khilafah dalam ajaran Islam.

*I disapprove of What You Say, But I Will Defend to the Death Your Right to Say It
(Voltaire and Evelyn Beatrice Hall, 1906)



Hari ini: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) mengandalkanmu

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Republik Indonesia : TOLAK VIKTIMISASI AKADEMISI YANG MENGKRITISI PERPPU ORMAS NO.2 TAHUN 2017.". Bergabunglah dengan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan 431 pendukung lainnya hari ini.