Petition Closed

Meminta kepada pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk perpanjangan masa tugas Komnas HAM.

Hal dibutuhkan karena tidak ada lagi dasar hukum yang tersedia untuk menghadapai situasi berakhirnya masa jabatan komisioner Komnas HAM pada akhir Agustus 2012, tepatnya pada hari ini, Kamis, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2012.

Dengan kata lain kondisi sekarang ini sudah dapat dapat dikategorikan sebagai kondisi kegentingan yang memaksa, yang memenuhi syarat untuk diterbitkannya sebuah Perpu.

Pertama, kegentingan ini terbukti karena tenggat waktu masa jabatan Komnas HAM berakhir hari ini, 30 Agustus 2012. Kedua, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tengah ditangani oleh Komnas HAM dan belum selesai. Ketiga, karena masyarakat sangat membutuhkan peranan Komnas HAM, terutama kalangan masyarakat yang saat ini menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM maupun masyarakat yang saat ini tengah mengalami pelanggaran HAM dan membutuhkan Komnas HAM. Terakhir, dengan Perpu ini, maka Presiden dan DPR juga terbantu menebus kelalaiannya yang tidak melaksanakan UU secara konsekuen. Hal yang sangat disayangkan, mengingat hal ini seharusnya sudah ketahui dan dapat dihindari, jika pemerintah memang serius mengurus masalah HAM di negeri ini.

Jika memang pemerintah tidak berfikir untuk memperpanjang masa tugas para komisioner Komnas HAM yang segera berakhir masa jabatannya ini, seharusnya pemerintah mempercepat proses seleksi calon anggota Komnas HAM baru yang 30 namanya sudah diserahkan kepada DPR pada 11 Juli lalu oleh tim penyeleksi. Tapi mengingat hal ini juga tidak dilakukan, maka Perpu merupakan mekanisme konstitusional yang paling mungkin dilakukan untuk saat ini.

Sekali lagi, kami meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden RI, agar tidak menyepelekan proses penegakan HAM di Indonesia dengan melakukan kelalaian konstitusional menyangkut berkahirnya masa tugas Komnas HAM yang ada, terlambat menetapkan calon komisioner baru, dan tidak mengantisipasi kevakuman Komnas HAM secara institusional.

Letter to
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

----------------
Perpanjang masa tugas KOMNAS HAM

Meminta kepada pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk perpanjangan masa tugas Komnas HAM. Hal dibutuhkan karena tidak ada lagi dasar hukum yang tersedia untuk menghadapai situasi berakhirnya masa jabatan komisioner Komnas HAM pada akhir Agustus 2012, tepatnya pada hari ini, Kamis, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2012. Dengan kata lain kondisi sekarang ini sudah dapat dapat dikategorikan sebagai kondisi kegentingan yang memaksa, yang memenuhi syarat untuk diterbitkannya sebuah Perpu. Pertama, kegentingan ini terbukti karena tenggat waktu masa jabatan Komnas HAM berakhir hari ini, 30 Agustus 2012. Kedua, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tengah ditangani oleh Komnas HAM dan belum selesai. Ketiga, karena masyarakat sangat membutuhkan peranan Komnas HAM, terutama kalangan masyarakat yang saat ini menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM maupun masyarakat yang saat ini tengah mengalami pelanggaran HAM dan membutuhkan Komnas HAM. Terakhir, dengan Perpu ini, maka Presiden dan DPR juga terbantu menebus kelalaiannya yang tidak melaksanakan UU secara konsekuen. Hal yang sangat disayangkan, mengingat hal ini seharusnya sudah ketahui dan dapat dihindari, jika pemerintah memang serius mengurus masalah HAM di negeri ini. Jika memang pemerintah tidak berfikir untuk memperpanjang masa tugas para komisioner Komnas HAM yang segera berakhir masa jabatannya ini, seharusnya pemerintah mempercepat proses seleksi calon anggota Komnas HAM baru yang 30 namanya sudah diserahkan kepada DPR pada 11 Juli lalu oleh tim penyeleksi. Tapi mengingat hal ini juga tidak dilakukan, maka Perpu merupakan mekanisme konstitusional yang paling mungkin dilakukan untuk saat ini. Sekali lagi, kami meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden RI, agar tidak menyepelekan proses penegakan HAM di Indonesia dengan melakukan kelalaian konstitusional menyangkut berkahirnya masa tugas Komnas HAM yang ada, terlambat menetapkan calon komisioner baru, dan tidak mengantisipasi kevakuman Komnas HAM secara institusional.
----------------

Salam,