Langkah nyata pemerintah pusat dalam penanganan covid19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Di awal virus covid19 mulai merebak di dunia, pemerintah Indonesia sangat yakin virus ini tidak masuk Indonesia, bahkan membuat program-program peningkatan pariwisata agar WNA tertarik ke Indonesia. Bukankah itu ceroboh? Berapa banyak kasus positif kita imported case?

Di saat Indonesia tidak bisa menebak berapa sebenarnya kasus covid19 yg ada, pemerintah terkesan lambat. Peneliti dari London school of hygiene and tropical medicine menyebutkan bahwa kasus Indonesia hanya terlihat 2% dari yg real. Peneliti lokal juga menyebutkan hal yang sama, dengan persentase berbeda.

Saat ini, DKI Jakarta merupakan pusat covid19, dgn 78 yg meninggal positif dan 238 yg meninggal bahkan belum diketahui statusnya. Pemerintah Daerah seperti DKI, Jabar, Jateng, dll telah melakukan tindakan nyata yg sistematis tapi terganjal oleh Pemerintah Pusat.

Bahkan saat ribuan orang yg telah mulai mudik, dan berisiko menyebarkan virus saat perjalanan dan di tempat tujuan, pemerintah kembali menolak melakukan tindakan tegas dengan alasan butuh analisa mendalam.

Ikatan Dokter, WHO, Akademis, Analis, sampai MUI menyarankan pemerintah lockdown dan atau karantina wilayah tapi tidak digubris, malah menetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar. Apakah suara kabinet lebih kuat dari suara rakyat dan analisa expert?

Yang kami inginkan :

1. Jangan halangi langkah Pemerintah Daerah mau menyelamatkan warganya. Kami ingin pemerintah pusat bisa se-lugas, se-sistematis dan se-cepat Pemerintah Daerah

2. Segera lakukan langkah nyata, bukan hanya kata yang tidak di mengerti masyarakat, dan tidak terlihat arahnya, seperti kata-kata Pembatasan Sosial Skala Besar

3. Saat melakukan analisa dan hal-hal yg membutuhkan waktu lainnya, agar melakukan langkah yang meminimalisir risiko, terutama yang berhubungan dengan nyawa dan penyebaran virus

4. Kami ingin yang memutuskan Bapak Presiden Republik Indonesia. Nama Bapak Luhut Binsar Panjaitan terlalu sering muncul melebihi Wakil Presiden dan Menteri Kesehatan. Bahkan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat mudik agar tidak menyebarkan virus ke daerah juga “disebutkan” diputuskan oleh Bapak Luhut untuk menundanya.