Tragedi 12 mei adalah sebuah sejarah di Trisakti maupun di bangsa dan negara Republik Indonesia dimana karena tragedi 12 mei terciptanya sebuah gerakan mahasiswa ( student movement ) disertai oleh gerakan dari masyarakat Indonesia juga untuk menumbangkan rezim yang pada saat itu berkuasa ( sebut saja rezim orde baru ). Perjuangan 12 mei sendiri adalah perjuangan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang sejahtera, pendidikan yang layak untuk seluruh rakyat, kesehatan untuk rakyat kecil, korupsi nepotisme dan kolusi yang harus dihapuskan dari sabang sampai marauke, dan menjadikan bangsa Indonesia Negara yang demokratis sesuai dengan salah satu pasal yang ada didalam pancasila yaitu pasal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Era kepemimpinan orde baru dibawah presiden soeharto Indonesia dipimpin dengan cara otoriter yang hakekatnya bertolak belakang dengan undang undang dasar 1945 dimana setiap warga Negara Indonesia berhak untuk meyuarakan pendapatnya tanpa harus mendapatkan tekanan atau ancaman dari pihak pemerintah atau militer. Akhirnya pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang menyebakan inflasi besar2an dolar terhadap harga jual rupiah, bahan pangan naik dan bbm naik yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia dari sabang sampai marauke. Oleh sebab itu maka terjadilah sebuah gerakan mahasiswa ( student movement ) di seluruh Indonesia untuk menumbangkan rezim yang ini, bersama dengan rakyat yang jengah dengan kepemimpinan rezim orde baru akhirnya massa mahasiswa dengan rakyat Indonesia bersatu untuk satu tujuan yaitu HANCURKAN REZIM ORDE BARU menjadi era REFORMASI. Sudah Hampir 15 tahun Reformasi di Indonesia terjadi tidak pernah dihargai oleh pemimpin - pemimpin bangsa ini. Tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dapat di ungkap okleh pemimpin bangsa ini. Reformasi dan pelanggaran HAM di Indonesia hanya menjadi ajanhg politisasi para birokrat dan elit -elit di Indonesia. 15 tahun sudah aparat hukum telah Memperkosa dan menganiaya jalannya penegakan hukum dengan mempolitisi kasus Tragedi 12 mei 98. Presiden RI sebagai eksekutor tertinggi di dalam negara Republik Indonesia seharusnya dapat melakukan sikap atas nama keadilan ( Justice ). Menutup akses yang dilakukan para penegak hukum telah membuat kasus ini kehilangan harapan. DPR dan Kejagung telah melakukan penafsiran biadab dengan menempatkan rekomendasi dan Presiden mendahului penyelidikan Komnas HAM dan Penyidikan kejagung. DPR juga telah melakuan over lapping dengan melakukan upaya yudikasi atas melakukan putusan hukum atas kasus Trisakti. DPR juga harus menganulir rekomendasi terdahulu (periode 1999-2004) yang menyatakan kasus tragedi Trisakti bukan pelanggaran HAM berat, membubarkan Panitia Khusus DPR dan secepatnya menyiapkan rekomendasi Pengadilan HAM adhoc kepada Presiden RI. Presiden RI dan DPR RI juga harus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 (21/2), Kami menilai putusan MK atas pasal 43 (2) UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM memastikan tertib hukum dalam tata cara Pengadilan HAM. Putusan tersebut telah membatasi kewenangan DPR RI dalam menentukan pelanggaran HAM dan DPR hanya memiliki wewenang untuk untuk mengusulkan rekomendasi kepada Presiden berdasarkan hasil penyelidikan oleh komnas HAM (pasal 18) dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Pasal 21). Sikap Presiden RI seharusnya dapat dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini karena telah memberikan gelar Pejuang Reformasi kepada 4 korban penembakan Trisakti berarti dengan memberikan gelar tersebut, presiden mengetahui adanya kasus Tragedi 12 mei 1998. Usaha dan upaya para penegak hukum seharusnya melalui Komnas HAM ( penyelidikan) dan kejagung ( penyidikan) dahulu untuk menjadi landasan DPR memberikan rekomendasi kepada presiden RI untuk membentuk Pengadilan Ham Adhoc. Secara mendalam kami kecewa atas keberatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk Melanjutkan proses penyidikan dengan alassan bahwa belum terbentuknya Pengadilan HAM adhoc. Karena jelas pengadilan HAM adhoc terbentuk setelah kejaksaan agung melakukan penyidikan dan diberikan kepada DPR untuk direkomendasikan Kepada Presiden RI untuk membentu Pengadilan HAM adhoc. Kami berpendapat bahwa pernyataan ini menyesatkan karena sesungguhnya kejaksaan agung dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penahan dengan menggunakan ijin dari Pengadilan Negeri yang memiki fasilitas Pengadilan HAM. Tindakan yang dilakukan para penegak Hukum saat ini dengan melakuakan ping- pong terhadap kasus Trisakti dapat dikatakan upaya untuk mengahambat penegakkan keadilan (obstruction of justice). Penegakkan HAM sebagai salah satu agenda reformasi telah diKhianati oleh Hukum yang ada di Indonesia. Pengakkan HAM adalah sebuah KEHARUSAN untuk meraih masa depan Republik Indonesia , Para penguasa dan elit- elit Indonesia lupa bahwa saat ini mereka bisa berkuasa karena darah perjuangan dari Pejuang Reformasi dan mereka telah melakukan PENGHIANATAN terhadap salah satu agenda reformasi. Bualan manis dan janji Presiden SBY bahwa kasus ini akan diprioritaskan untuk dituntaskan tidak kunjung menemukan titik terang. Sekarang setelah hampir 15 tahun Tragedi Trisakti 98 sudah saatnya pemerintah meminta maaf kepada keluarga korban dan menjamin kesejahteraan keluarga korban .Kami mengajak seluruh elemen dan Masyarakat agar kita bergandengan tangan untuk Menuntasakan kasus - kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Karena sangat mungkin suatu saat nanti kerabat, keluarga, atau teman kita menjadi korban pelanggaran HAM berat karena penembakan terhadap mahasiswa tetap dilindungi oleh para aparat penegak hukum. Karena harapan untuk menyelesaikan kasus ini masih ada dan penegakkan HAM di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama..JANGAN DIAM melihat Penindasan, Ketidakadilan, dan pelanggaran HAM karena DIAM = PENGHIANAT....!! Keep your spirit to solve case Tragedy 12th Mei of Trisakti University GOD bless your struggle, god bless Indonesia !

Letter to
Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR, Kejaksaan Agung
Kesejahteraan Keluarga Korban Tragedi 12 Mei 98