Hentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Awak Rijan!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


SURAT TERBUKA KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK KAPOLRI DAN BAPAK KAPOLDA KALTENG

Indonesia adalah negara yang majemuk dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga oleh karenanya, Peribahasa “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” haruslah dijunjung tinggi.

Bahwa terkait upaya kriminalisasi terhadap AWAK RIJAN, sebelumnya telah Kami sampaikan Siaran Pers melalui Media Sosial ini, Kami selaku bagian/ perwakilan/ juru bicara dari Keluarga Besar Awak Rijan yang merupakan bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, dengan hormat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan maka mereka telah dilaporkan dalam perkara ini karena kapasitas Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan selaku penerima surat dari AWAK RIJAN, tertanggal 30 Januari 2018 dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen, tetapi Surat tersebut yang salah satu pokoknya melaporkan PT. Mitra Jaya Cemerlang faktanya tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku padahal Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan menurut hukum berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

Bahwa tetapi faktanya yang terjadi malah sebaliknya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan malah menindaklanjuti Laporan dari PT. Mitra Jaya Cemerlang yang baru saja diajukan atau disampaikan Tertanggal 18 Februari 2018 (mungkin ini terjadi karena kedudukan pengurus/ pimpinan PT. Mitra Jaya Cemerlang secara sosial dan ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan keadaan kehidupan AWAK RIJAN), Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan dengan dalih atau alasan penegakan hukum pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga malah sebaliknya Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan membiarkan perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang beroperasi secara ilegal padahal PT. Mitra Jaya Cemerlang sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 (perkara antara AWAK RIJAN melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang) ternyata perusahaan tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas Tanah Adat warisan Awak Rijan secara Hukum Nasional (Perdata Indonesia).
Sehingga oleh karenanya Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan diduga malah memanipulasi perkara, melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya dan menyalahgunakan wewenang (lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pasal terkait lainnya yang relevan), merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum dan menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Lihat Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pasal terkait lainnya yang relevan) dengan melakukan kriminalisasi terhadap AWAK RIJAN yang dilakukan dengan cara mengurus sengketa perdata (sengketa hak) yang terjadi antara AWAK RIJAN dengan PT. Mitra Jaya Cemerlang yakni dengan melakukan penyitaan secara melawan hukum terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit milik AWAK RIJAN yang bersumber dari tanah adat milik AWAK RIJAN sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 Jo. Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan dikaitkan pula dengan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 Jo. norma Pasal 3, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 56 serta pasal terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” serta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Bahwa dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan semakin terbukti nyata dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP telah keliru dalam menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP (karena menegakkan satu pasal dalam KUHP tetapi pasal dan asas hukum lex posteriori derogat legi priori/ lex spesialis derogate lex generali dilanggar merupakan bentuk yang jelas dari upaya kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang terstruktur dengan menggunakan perangkat sistem hukum) karena seharusnya apabila tidak dilakukan kriminalisasi diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai ketentuan khusus Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Awak Rijan selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memungut hasil perkebunan dari atas tanah ulayatnya (tanah adatnya) tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut).

Bahwa justru dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut jelas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” sehingga dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya justru PT. Mitra Jaya Cemerlang lah yang harus diproses hukum karena menurut ketentuan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak diizinkan melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya selama ini telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapnya berbunyi : “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.”

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa : (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada, selain itu, masih dalam Peraturan Daerah yang sama, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa : penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada.

Bahwa pula Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan dalam melakukan tindakan tersebut diatas tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan : (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Bahwa Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan dalam melakukan tindakan tersebut diatas tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang jelas dapat dimaknai dalam konteks perkara ini bahwa jual-beli Tanah Adat Dayak milik AWAK RIJAN dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik atas Tanah Adat Dayak milik AWAK RIJAN kepada suatu badan hukum/ PT. Mitra Jaya Cemelang kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum (menurut Kami artinya dari semula dianggap tidak pernah ada) dan lagipula tanah yang diganti rugi oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah sedangkan Tanah Adat Dayak milik AWAK RIJAN berada di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 telah dipertimbangkan fakta hukum secara benar dan tepat mengenai jual beli tanah dan letak tanah yang diperkarakan oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex facti (Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum karena menyatakan objek sengketa milik Penggugat, tindakan Penggugat telah mengganti rugi kepada masyarakat melalui Januarissa, dan kawan-kawan, atas tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tidak dapat dibenarkan karena :
- sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Tergugat di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
- setelah gagal perundingan di Kantor Kecamatan Pulau Malan, Penggugat memberikan ganti rugi kepada Januarissa, dan kawan-kawan, untuk tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah bukan tanah Tergugat yang terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
- Bahwa Menteri Kehutanan menolak permohonan Penggugat untuk ijin pelepasan kawasan hutan ;
- Bahwa ijin dari Bupati tanggal 14 April 2008, selama 3 tahun berlaku sampai 14 April 2011 diperpanjang 1 tahun hingga 14 April 2012, gugatan diajukan tahun 2015, maka ijin sudah habis tapi ganti rugi belum selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AWAK RIJAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding juga Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Bahwa dengan mengacu Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pertimbangan putusan diatas serta Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 maka jual beli yang dilakukan oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan masyarakat lainnya batal karena hukum (batal demi hukum) yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada jual beli sehingga PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki hak atas tanah serta tidak memiliki kebun kelapa sawit yang ada diatas Tanah Adat Dayak milik Awak Rijan tersebut.

Bahwa pula karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan maka tanggal 20 Februari 2018 Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan telah dilaporkan kepada pihak Propam Polda Kalteng agar tindakan kriminalisasi diusut dan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan maka tanggal 22 Februari 2018 Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang telah digugat di Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan Pulau Malan (Peradilan Adat Dayak).

Bahwa karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan maka tanggal 22 Februari 2018 Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, Kasat Reskrim Polres Katingan dan pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 nanti juga akan digugat di Pengadilan Negeri Kasongan.

Bahwa pada Sabtu, 10 Maret 2018 rencananya akan dilakukan Demonstrasi secara besar-besaran di Polres Katingan dan Polda Kalteng yang diperkirakan akan melibatkan 10.000 (sepuluh ribu) orang warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak guna menuntut agar Polri yang ada di Kalteng menghormati Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak serta Tanah Adat Dayak dengan cara salah satunya yakni tidak mengkriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang saat ini semakin tertindas dengan hadir investor, dan lain sebagainya.

Bahwa Kami berpendapat tidaklah pantas dan tidaklah adil apabila Institusi/ Lembaga Negara “tersandera” oleh “oknum-oknum”, Kami mendukung pihak Polri dalam berbenah dan memperbaiki diri karena Kami percaya masih banyak perwira Polri yang baik dan siap menjalankan tugas secara profesional, jadi Kami selaku perwakilan keluarga besar AWAK RIJAN, dengan hormat meminta agar Kapolda Kalteng tegas terhadap Kapolres Katingan dan Kasat Reskrim Polres Katingan karena jangankan untuk menghormati Adat Istiadat dan Hukum Adat Orang Suku DAYAK, sekarang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saja dilanggar oleh mereka, hal ini terbukti dengan dibuatnya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/II/2018/Reskrim, tanggal 22 Februari 2018 dan beberapa Surat panggilan lainnya yang pada pokoknya memanggil AWAK RIJAN, dkk agar datang hadir menghadap Penyidik/ Pembantu Penyidik pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2018, dimana hal ini sangat melanggar/ bertentangan dengan :

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, telah tegas menyatakan “Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.”

Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (1) Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap petugas wajib : a. memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasongan, 23 Februari 2018

Salam hormat kami,
A.n. Perwakilan/ Juru Bicara dari 
keluarga besar Awak Rijan.

ERKO MOJRA



Hari ini: Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum mengandalkanmu

Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Republik Indonesia: Hentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Awak Rijan!". Bergabunglah dengan Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum dan 7 pendukung lainnya hari ini.