GERAKAN AKSI MAHASISWA (GERAM) Untuk Membubarkan Hizbut Tahrir

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Alumni dari Universitas Indonesia, dan acara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Universitas Indonesia bersama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang berjudul Islam Rahmatan Lil'Alamin Pemuda/i Islam Cinta Pancasila : Seruan Untuk Membubarkan Kelompok Radikal! , menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari adanya ancaman yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariah Islam. Adanya Kelompok HT tersebut yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tujuan tersebut dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keberadaan HTI di Indonesia juga mengancam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Gerakan HT merupakan tahapan yang paling penting untuk di antisipasi, karena merupakan tahapan untuk mengubah sistem kehidupan bernegara secara keseluruhan. Perubahan sistem kenegaraan secara menyeluruh dengan menggunakan sistem khilafah Islamiyah dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, terlebih di Indonesia dengan kondisi kemajemukannya. 

Gerakan HTI di Indonesia merupakan bagian dari Hizbut Tahrir (HT) internasional., HTI sebagian besar kegiatannya diarahkan untuk tujuan politik. Gerakan politik HTI berkonsentrasi pada satu masalah yaitu bagaimana mendirikan Khilafah Islamiyah agar bisa menerapkan Syariah Islam secara utuh dalam suatu negara.  HTI dapat dikategorikan sebagai gerakan transnasional dimana organisasi HT di berbagai negara masih melakukan komunikasi antar organisasinya. Selain itu, HTI memiliki visi dan misi yang sama dengan HT yaitu mendirikan khilafah Islamiyah dan menerapkan Syariah Islam. Meskipun demikian, gerakan HTI beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut.

HTI sebagai bagian dari organisasi internasional, secara otomatis menajdi agen dari organisasi induknya. Dalam posisi tersebut, HTI akan selalu menyampaikan semua informasi tentang keadaan di Indonesia. Terlebih lagi perkembangan teknologi informasi sekarang ini memungkinkan komunikasi bisa dilakukan sesering mungkin. Setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia bisa dilaporkan kapan saja.

Posisi HTI sebagai bagian dari organisasi internasional merupakan bagian dari ancaman terhadap NKRI dari pihak luar, karena segala situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dapat menjadi informasi yang akurat untuk mendukung gerakan mereka. Terlebih lagi HT berkeinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang bertentangan dengan NKRI. Informasi terkait kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan organisasi tersebut untuk melakukan gerakan yang mempengaruhi pikiran masyarakat tentang paradigma bernegara di Indonesia.

Sementara itu, konsep paradigma bernegara HT bertentangan dengan paradigma bernegara Indonesia yang bertumpu pada 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Bahkan HT menilai sistem yang digunakan di Indonesia merupakan sistem kufur karena sistem buatan manusia.

Pertentangan konsep HT dengan sistem yang digunakan di Indonesia antara lain:

1. Dasar Negara
Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara sehingga semua aturan hukum di Indonesia harus mengacu padanya. HT berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada dasar aturan dalam Islam yaitu Al- Quran, Hadist dan Ijma’ sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, HT sudah menyusun RUUD yang menurut pendapat mereka RUUD tersebut sudah sesuai dengan
syariat Islam. Pembahasan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia sudah ada sejak pendirian negara Indonesia dan para pendiri negara saat itu sudah sepakat bahwa syariat Islam tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

2. Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan yang ditetapkan untuk Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Berdasarkan bentuk pemerintahan yang republik, Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu ditentang oleh HT karena menilai bahwa kedaulatan terutama dalam melegislasi undang-undang bukan di tangan rakyat tetapi di tangan Tuhan.

HT menawarkan konsep bentuk pemerintahan Khilafah dimana seluruh negara Islam berada dalam satu pemerintahan. Undang-undang yang dibuat tidak memerlukan persetujuan dari dewan perwakilan karena dinilai sudah dibuat berdasarkan Al Quran, hadist dan ijma’.

3. Persyaratan Pemimpin Negara
Beberapa konsep persyaratan pemimpin negara Khilafah pernah menimbulkan perdebatan di Indonesia karena ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Persyaratan tersebut ialah bahwa khalifah harus laki-laki dan muslim. Persyaratan laki-laki sebagai pemimpin negara pernah diperdebatkan di Indonesia ketika Megawati akan dipilih sebagai presiden. Banyak kalangan yang menggunakan dalil agama Islam untuk mengharamkan perempuan menjadi pemimpin negara, tetapi akhirnya Megawati tetap naik menduduki jabatan presiden.

Persyaratan harus muslim yang menjadi pemimpin negara juga pernah diperdebatkan pada awal pendirian negara Indonesia. Perdebatan juga akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa aturan yang terkait hal tersebut tidak usah dicantumkan, mengingat pluralitas masyarakat Indonesia.


4. Masa Jabatan Pemimpin Negara
HT menetapkan masa jabatan khalifah tidak dibatasi untuk masa jabatan tertentu. Indonesia sekarang ini membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal itu didasarkan pada pengalaman yang terjadi di Indonesia dimana kekuasaan yang tidak dibatasi akan menjadi kekuasaan yang totaliter dan merugikan bagi kemajuan pembangunan nasional Indonesia.
Berdasarakan perbedaan konsep kenegaraan tersebut, khilafah Islamiyah akan menimbulkan banyak perdebatan apabila hendak diterapkan di Indonesia. Perdebatan tentang hal tersebut justru menjadi langkah mundur bagi Indonesia.

Selain pertentangan tersebut, dalam konsep bernegara HT juga disebutkan adanya kewajiban jihad yang merupakan metode mendasar untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri dan tugas pokok negara Islam setelah penerapan hukum Islam di dalam negeri. Konsep ini akan sangat merugikan bagi Indonesia. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diterapkan HT internasional bagi Indonesia yaitu (1) Indonesia dijadikan sebagai wilayah bagian Khilafah Islamiyah dan (2) Indonesia dijadikan sebagai pusat Khilafah Islamiyah.

Terkait dengan konsep jihad, pada kondisi pertama maka Indonesia akan dijadikan sebagai wilayah sasaran jihad. Hal itu akan menimbulkan permasalahan di Indonesia, dimana apabila HT sudah berhasil menegakkan Khilafah Islamiyah maka HT akan berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Keinginan untuk mendirikan negara Islam dengan keterlibatan pihak luar negeri telah menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Indonesia. 

Maka Kami mengajak kamu sebagai dukungan kepada pemerintah, untuk menandatangani petisi ini dan menyebarkannya agar Organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia yang dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia segera dibubarkan! Sehingga Pancasila akan tetap sakti selama-lamanya di Bhumi Indonesia!!

#TidakUntukOrmasRadikal

MERDEKA!!!

Salam Hormat,

 

Keluarga Besar Ikatan Alumni Kajian Stratejik Intelijen



Hari ini: Ikatan Alumni Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia mengandalkanmu

Ikatan Alumni Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Republik Indonesia: GERAKAN AKSI MAHASISWA (GERAM) Untuk Membubarkan Hizbut Tahrir". Bergabunglah dengan Ikatan Alumni Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia dan 17 pendukung lainnya hari ini.