Gaji Hakim Indonesia terancam ilegal

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Merdeka!

Yang kami hormati:

Bpk. Presiden Republik Indonesia,

Kami atas nama Hakim Indonesia melaporkan keadaan darurat pemberian gaji hakim terancam ilegal pada tanggal 1 April 2019, mohon tindak lanjut segera atas putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2018 yang amar putusan pada pokoknya berbunyi: "Ketentuan yang menyatakan besaran gaji pokok hakim sama dengan gaji pokok PNS bertentangan dengan Undang-Undang dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Kami percaya bahwa Bapak Presiden mengerti dan taat hukum. Untuk itu kami meminta Bapak Presiden RI untuk segera bertindak mengeluarkan peraturan gaji kami baru.

Demikian kami sampaikan demi terwujudnya kemandirian & profesionalitas Hakim Indonesia.

Link berita: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b1baac9a93/mengantisipasi-gaji-ilegal-hakim-oleh--wahyu-sudrajat