SEGERA BENTUK KOMISI PENGAWAS PENGADAAN BARANG/JASA INDONESIA (KPPBJI)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya masyarakat umum dan Penyedia Barang/Jasa merasa kesulitan dan kurang kepercayaan terhadap sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saat ini berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik." Padahal dalam kenyataannya APIP masih bagian dari struktur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sehingga independensi, profesionalitas dan akuntabilitas APIP dalam penanganan Pengaduan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih sangat diragukan oleh masyarakat Pengadaan Barang/Jasa. Ditambah lagi adanya potensi Conflict of Interest yang mungkin terjadi antara APIP dan organisasi Pengadaan lainnya. Oleh karena itu melalui petisi ini kami meminta agar Presiden Republik Indonesia bpk. JOKO WIDODO agar segera membentuk KOMISI PENGAWAS PENGADAAN BARANG/JASA INDONESIA (KPPBJI) yang independen, profesional, berintegritas dan akuntabel.