Selamatkan SD 62 Kota Bengkulu

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Awal Permasalahan

Terjadi sertifikat ganda yang masing-masing dimiliki oleh Pemda Kota Bengkulu dan Pemilik Lahan dimana diatas lahan tersebut terdapat Sekolah Dasar 62 Pada awalnya diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga bergulir ke Pengadilan. Setelah proses yang panjang Hingga ke Mahkamah Agung maka diputuskan bahwa pemilik sah lahan tersebut Bukanlah Pemda Kota Bengkulu tetapi melainkan Ahli Waris.

Negosiasi Ganti Rugi

Terjadi negosiasi antara pemilik sah lahan dengan fihak Pemkok Bengkulu dan disepakatilah adanya ganti rugi lahan dengan pertimbangan adanya aset negara berupa bangunan sekolah SD 62 dan keberlangsungan proses pendidikan maka putuslah harga negosiasi 3,4 Miliar Rupiah.

Konflik Berkepanjangan

Namun ganti rugi tak kunjung dibayarkan oleh fihak Pemkot Kota Bengkulu, dan berakhir dengan niat mencicil oleh Pihak Pemkot sebesar 1 Miliar rupiah di Tahun 2019 ini. Tapi proses mencicil itu ditolak oleh Ahli waris mengingat begitu rumitnya proses yang telah dijalani dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Maka konflik pun semakin tajam, dan berakhir dengan dimintanya lahan tersebut dikosongkan oleh ahli waris dan sejak saat itu anak-anak SD 62 yang berjumlah ratusan terlantar proses pendidikannya, mengalami tekanan psikologis karena terhentinya pendidikan mereka, demikian juga dengan keluarga dan orang tua para siswa. 

Upaya Penyelesaian

Telah banyak fihak berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, tapi masalah tak kunjung usai begitu lama, fihak Pemkot Bengkulu Belum juga memberikan kepastian yang jelas masalah ganti rugi lahan yang sudah dipergunakan secara gratis selama puluhan tahun ini.

Dengan dibuatnya petisi ini diharapkan presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang bijaksana, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, serta seluruh Rakyat Indonesia dapat mendorong Pihak Pemda Kota Bengkulu untuk segera membayar ganti rugi lahan tersebut yang sudah diputuskan kepemilikannya secara sah oleh pengadilan demi anak-anak Bangsa yang saat ini terlantar tidak dapat bersekolah sebagaimana mestinya, terganggu psikologis mereka, dan para orang tua yang bersedih melihat nasib anak mereka.