Stop Bangun Pos Militer di Papua; Tolak KORAMIL Distrik Kwoor & KODIM Kabupaten Tambrauw

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Di tengah pandemi Covid-19 yang mewajibkan kita #dirumahaja, TNI tiba-tiba berencana bangun pos militer lagi di Papua. Februari lalu dibangun KORAMIL di Kwoor, dan sekarang KODIM di Tambrauw mau didirikan.

Yang janggal bagi kami adalah, tidak ada pemberitahuan apapun kepada warga, kepada pemilik hak ulayat dan warga suku Abun. Aneh kan kenapa tetap mau bikin pembangunan KODIM saat pandemi ini. 

Kami tidak diinformasikan apa urgensinya. Dan ini membuat kami curiga apa sebenarnya tujuan dibangunnya KODIM ini terkesan diam-diam dan terburu-buru.  

Sekarang KODIM mau dibangun dengan alasan untuk “mengamankan pembangunan”. Itu kata Danrem 181 PVT Sorong Brigjen Yulius Selvanus lho.

Padahal sebetulnya TNI tidak punya tugas pokok untuk mengurus pembangunan daerah. Menurut UU TNI, tugas pokok TNI hanya pertahanan, yaitu tugas melakukan perang di dalam maupun di luar negeri dan menjaga wilayah perbatasan NKRI. 

Bukannya kami menolak TNI. Tapi mengingat masa lalu kami dengan TNI yang buruk, kedatangan TNI tanpa penjelasan seperti ini malah membuat kami resah dan ketakutan. Hingga kini sebagian generasi tua kami masih hidup dalam trauma kekerasan militer masa lalu yang dilakukan oleh ABRI dalam operasi militer pada Tahun 1970-an. 

Selain itu ada banyak kasus kekerasan militer kepada warga Tambrauw sejak penempatan Satuan Tugas (Satgas) TNI pada 2012. Khususnya semenjak 2015, saat pembangunan jalan Trans Nasional Papua Barat: Manokwari - Sorong.

Kami hanya ingin hidup tentram di kampung kami sendiri. Selama ini Tambrauw dan Kwoor aman-aman saja. Tak ada kelompok separatis atau kriminal bersenjata, tak pernah ada konflik sosial antar kelompok masyarakat yang mengganggu keamanan warga atau menghalangi pembangunan. Lalu untuk apa KODIM dan KORAMIL dibangun di sini?

Kami tidak mau daerah kami menjadi seperti daerah Papua lainnya yang berujung konflik dan terjadi pelanggaran HAM. Sebab bukan rahasia lagi bahwa berbagai kekerasan di Papua yang berujung pelanggaran HAM itu dilakukan oleh oknum aparat negara seperti TNI dan POLRI. 

Kami, Solidaritas Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai meminta Bapak Presiden  Presiden Joko Widodo dan Masekal TNI Hadi Tjohjanto untuk membatalkan pembangun KODIM Kabupaten Tambrauw dan KORAMIL di Distrik Kwoor. Warga Tambrauw dan Kwoor bukan musuh pak, kami hanya warga Indonesia. Jika Bapak memang berencana melakukan pembangunan di daerah kami, tidak perlu ada kawalan TNI. Pembangunan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang berwenang.


Salam, 

Solidaritas Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai

Narahubung : Piter Mambrasar, (081347888317/081221611871)

Kami yang memulai petisi: Bertho Yekwam (Tokoh Pemuda), Paul Baru, ST, MT (Tokoh Pemuda), Yohanis Mambrasar, S. H., (Aktivis HAM), Festus Yesnath, S. Pd (Pemilik Hak Ulayat dan Tokoh Pemuda), Feliks Yenjau (Pemilik hak ulayat), Soter Hai (Pemerhati Masyarakat Adat dan Lingkungan), Abraham Yekwam (Tokoh Pemuda), Mesak Wanma, S. E (Pemerhati Sosial), Natalis Yewen (Pemudah),  Lewi Yenjau (Mahasiswa), Yance Yenath (Mahasiswa), Martinus Mambrasar (Penuda/Guru Jemaat), Roi Yesnath (Pemuda), Piter Yappen (Mahasiswa), Decler Yesnath (Pemerhati Lingkungan), Musa Mambrasar, S. H (Praktisi Sosial), Isak Wanma, S. Th (Pemuda), Otto Wanma, S.T (Pemerhati Lingkungan), Yustus Yekwam (Mahasiswa), Maximus Sedik (Mahasiswa).