Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Jika kita tarik mundur ke belakang, persoalan pangan bukan kali ini saja terjadi. Selalu ada saja kejadian tiap tahunnya, silih berganti seakan tiada henti. Polemik pangan yang masih karut marut ini antara lain terkait tata kelola pangan nasional, buruknya manajemen cadangan beras, keterpaduan data hingga terbaru adalah ribut soal impor beras.

Semua ini terjadi dikarenakan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait. Oleh sebab itu, harus ada lembaga baru yang independen untuk mampu mengkoordinasikan serta mensinkronisasikan kepentingan semuanya. Birokrasi tata kelola pangan yang panjang harus segera disederhanakan tanpa berbelit-belit.

Bagaimana caranya? tentu dengan mempercepat pembentukan Badan Pangan Nasional sebagai amanat Undang Undang Pangan No 18 Tahun 2012. Sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan pangan tunggal atau satu pintu dan Negara sangat membutuhkannya sekarang

Badan Pangan Nasional akan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yaitu bagaimana mengawal kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional merupakan pejabat setingkat Menteri yang langsung bertanggung jawab dan berada dibawah Presiden. Dengan demikian wewenangnya lebih luas, tanpa perlu koordinasi sana sini tetapi langsung bisa mengeksekusi keputusan cepat pada saat momen yang tepat.

BULOG yang dahulunya Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang setingkat Menteri dan konsen mengurusi pangan, sekarang sudah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya secara hierarki berada dibawah Kementerian BUMN, maka setiap kegiatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Tidak hanya itu, setiap kegiatan terkait pangan harus dipikirkan secara masak, karena setiap pembiayaan yang dilakukan menggunakan dana komersial atau dana pinjaman dari perbankan dengan suku bunga kredit komersial. Sehingga sangat terlihat jelas keterbatasan ruang gerak untuk mengintervensi pangan akibat adanya hitungan untung rugi bagi sebuah perusahaan BUMN.

Sebenarnya, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda pembentukan lembaga pangan. Amanat Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 sudah jelas mengatakan bahwa dalam waktu tiga tahun sejak UU Pangan diundangkan lembaga pangan harus sudah terbentuk. 

Ini artinya, seharusnya lembaga pangan sudah terbentuk akhir tahun 2015. Namun nyatanya, sudah tiga tahun berlalu namun sampai sekarang lembaga pangan itu belum juga terbentuk. 

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 126 yang berbunyi, "Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden" serta pada Pasal 127 disebutkan, "Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan".

Bahkan publik masih mencatat pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dihadapan Komisi IV DPR RI pada Juni 2017, bahwa ia akan mengumumkan pembentukan Badan Pangan Nasional habis lebaran.  

Suara pembentukan lembaga pangan nasional secepatnya sudah disuarakan oleh berbagai pihak. Mulai dari wakil rakyat di DPR dan MPR, Ombudsman, Akademisi dan LSM. Namun sampai sekarang pemerintah belum mengambil langkah konkret apapun.

Oleh karena itulah, dukungan pembentukan lembaga pangan nasional harus kita galang lewat suara publik. Hal ini dengan harapan agar pemerintah segera melek, bahwa harus ada lembaga yang fokus mengurusi pangan yang merupakan hidup matinya suatu bangsa.

Ayo kawan, mari kita bersama-sama mendesak Presiden Jokowi untuk mempercepat pembentukan lembaga pangan nasional, agar tidak terjadi lagi polemik pangan yang tidak berkesudahan.

#badanpangannasional
#bentuklembagapangannasional
#panganuntuksemua



Hari ini: Julkhaidar mengandalkanmu

Julkhaidar Romadhon membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Jokowi: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional". Bergabunglah dengan Julkhaidar dan 531 pendukung lainnya hari ini.