Presiden dan DPR Pecat Dewas TVRI!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Presiden dan DPR Berhentikan DEWAS TVRI!

Dewan Pengawas TVRI akhirnya resmi memecat Dirut TVRI Helmy Yahya.

Seperti disampaikan ke publik, pemecatan Helmy Yahya dilakukan karena perbedaan pandangan soal program siaran Liga Inggris, dan lainnya. Bukan karena korupsi, atau adanya tindak pidana.

Memecat Direksi memang masuk wewenang Dewan Pengawas. Tapi Peraturan Pemerintah No 13 Th 2005 tentang LPP TVRI Pasal 24 no 4 menyatakan Dewas bisa memberhentikan Direksi bila:

~Tidak patuh pada peraturan dan perundangan yg berlaku
~Bertindak merugikan lembaga TVRI
~Terlibat dalam kasus pidana dg putusan pengadilan

Alasan pemecatan Helmy Yahya oleh Dewas TVRI tidak masuk dalam tiga hal tersebut.

Saya menganggap keputusan Dewas memecat Dirut TVRI Helmy Yahya sebagai tindakan sewenang-wenang yang merugikan TVRI dan merugikan publik pembayar pajak.

Untuk itu, sesuai Peraturan Pemerintah tentang LPP TVRI Pasal 21 ayat e, saya (publik pembayar pajak) mendesak Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo dan Komisi I DPR RI segera:

~Menganulir keputusan pemecatan Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas

~Mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas TVRI, dan memecat mereka karena telah merugikan lembaga TVRI dan merugikan kepentingan publik.

Jakarta, 22 Januari 2020

 


Muchlis Ainur Rofik