Presiden Jokowi, Batalkan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!

Recent news

Tok! RUU Minerba sah, bagaimana nasib RUU Pemasyarakatan?

Tok! DPR dan Pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) meskipun sarat pasal-pasal yang menuai kontroversi (12/5/2020). Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) telah membuat kajian bahwa UU Minerba baru mencekik rakyat tetapi menguntungkan kelompok elit pertambangan semata.

Persoalan substansi juga terjadi pada RUU Pemasyarakatan (PAS) yang terus dibahas selama pandemi Covid-19 ini. DPR dan Pemerintah sepertinya begitu kepincut segera mengesahkan RUU PAS. Padahal secara materi, RUU PAS menguntungkan para koruptor.

Sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa RUU Pemasyarakatan yang ada saat ini masih jauh panggang dari api. Alih-alih untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan secara menyeluruh malah lebih terkesan seperti RUU Perlapasan. Begitupun Indonesia Corruption Watch yang mengkritisi RUU PAS memudahkan pembebasan koruptor.

Kita tahu, pada akhirnya RUU PAS untuk memenuhi kepentingan koruptor. Karena tidak sinkron dengan kajian perbaikan pemasyarakatan yang ada. Hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 13.000 orang telah memberikan dukungan pada petisi penolakan RUU PAS.

Saya mengajak teman-teman sekalian untuk sebar petisi disini. Yuk, kita beritahu kepada DPR dan Pemerintah dalam situasi ini, rakyat tidak membutuhkan legislasi yang tidak ada hubungannya dengan penanganan wabah Covid-19.

Maka, berkenan kepada Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR untuk membatalkan agenda pembahasan dan pengesahan RUU Pemasyarakatan. Lebih bijaksana bila fokus memutus rantai Covid-19, utamakan keselamatan rakyat.

Salam,

Korneles Materay

Korneles Materay
6 months ago