Dorong Partai Pendukung Pemerintah Batalkan Angket KPK & Tolak Intervensi Kasus E-KTP!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya saat Pemilu telah menyampaikan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan berdiri di belakang KPK sepenuhnya. (http://news.detik.com/berita/2812725/inilah-janji-dan-realisasi-presiden-jokowi-terhadap-pemberantasan-korupsi) Namun, janji itu sedang diuji. Para petinggi partai pendukung pemerintah seperti Setya Novanto (Partai Golkar) dan Gandjar Pranowo (PDIP) diduga tersangkut kasus megakorupsi KTP Elektronik.

Inisiatif munculnya Hak Angket ini didasari oleh keinginan dari beberapa anggota DPR yang meminta ke KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan dari tersangka Miriam dalam kasus KTP Elektronik. Latar belakang inilah yang hingga saat ini menjadi faktor utama bahwa ada upaya dari DPR utk melindungi kolega rekan sejawatnya.

Para pengusung Hak Angket didominasi oleh para politisi dari partai pendukung Pemerintah.

Dari PDI Perjuangan ada Masinton Pasaribu dan Eddy Wijaya Kusuma.

Dari Faksi Partai Golkar ada Nawafie Saleh, Adies Kadir, Ahmad Zacky Siradj, Syaiful Bahri Ruray, Agun Gunandjar, Anthon Sihombing, Noor Achmad, Endang Srikarti, Ridwan Bae, dan M.N. Purnamasidi.

Dari PKB ada Rohani Vanath.

Dari PAN ada Daeng Muhammad.

Dari PPP ada Arsul Sani.

Dari Partai Nasdem ada Taufiqulhadi dan Ahmad Sahroni.

Dari Hanura ada Dossy Iskandar Prasetyo, Dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Samsudin Siregar, H.M. Farid, Ferry Kase, dan Frans Agung Mula Putra.

Dan secara keseluruhan, dari total 26 orang inisiator Hak Angket, 24 orang diantaranya berasal dari partai pendukung Pemerintah.

Presiden Jokowi tidak boleh cuci tangan atas sikap partai-partai pendukungnya itu. Kalau memang istana berkomitmen pada pemberantasan korupsi, Presiden harus mengupayakan dengan tegas agar partai-partai pendukungnya mengambil sikap yang senada dengan retorika istana. (https://news.detik.com/berita/d-3528815/soal-pansus-angket-kpk-jokowi-saya-tak-ingin-kpk-lemah)

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kita hanya disuguhi drama istana yang seakan-akan anti korupsi, padahal membiarkan para pendukungnya menggerogoti harapan publik mengenai pemberantasan korupsi. KPK harus diselamatkan dan kasus KTP Elektronik harus terus diusut sampai tuntas.

Oleh karena itu, kami menuntut Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi dan mengerahkan segala upayanya untuk menolak Hak Angket, menolak intervensi terhadap kasus KTP Elektronik, dan memperkuat segala bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jakarta, 13 Juli 2017
Inisiator Petisi: Alumni BEM UI
Ttd,
Arya Adiansyah (Ketua BEM UI 2016)
Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI 2015)
Ivan Riansa (Ketua BEM UI 2014)
Ali Abdillah (Ketua BEM UI 2013)
Faldo Maldini (Ketua BEM UI 2012)
Maman Abdurrakhman (Ketua BEM UI 2011)
Trie Setiatmoko (Ketua BEM UI 2009)
Edwin Nofsan Naufal (Ketua BEM UI 2008)
Ahmad Fathul Bari (Ketua BEM UI 2006/2007)
Gari Primananda (Ketua BEM UI 2004/2005)
Taufik Riyadi (Ketua BEM UI 2000/2001)
Bachtiar Firdaus (Ketua BEM UI 1999/2000)
Ahmad Mujahid (Wakil Ketua BEM UI 2014)
Rosidi Rizkiandi (Wakil Ketua BEM UI 2012)
Muhammad Adi Nugroho (Wakil Ketua BEM UI 2011)
Nanda Ridwansyah (Wakil Ketua BEM UI 2009)

Narahubung:
- Andi Aulia Rahman: +6285718015408
- Arya Adiansyah: +6285779573997



Hari ini: Alumni BEM UI mengandalkanmu

Alumni BEM UI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Jokowi: Dorong Partai Pendukung Pemerintah Batalkan Angket KPK & Tolak Intervensi Kasus E-KTP!". Bergabunglah dengan Alumni BEM UI dan 150 pendukung lainnya hari ini.