Buka Akses Informasi dan Partisipasi Omnibus Law

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


“Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu!” Kamu tahu apa itu Omnibus Law?

Kamu tahu pengaruh Omnibus Law terhadap pekerjaan, karir, pendidikan dan kehidupan sehari-hari mu?

Omnibus Law adalah konsep regulasi dalam membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Ini adalah kebijakan prioritas Presiden saat ini untuk mempercepat perizinan, mempermudah investasi dan meningkat pertumbuhan ekonomi, dengan menggabungkan beberapa aspek ke dalam satu undang-undang. Implikasinya akan banyak Undang-Undang yang akan disesuaikan.

Sejak Presiden mengangkat wacana Omnibus Law pada pidato pertamanya tahun lalu, publik tidak dilibatkan dengan layak dalam penyusunan dan pembahasan materinya, mengenai perubahan dari kondisi saat ini dan konsekuensinya ke publik. Bahkan informasi naskah resminya saja tidak pernah dibuka kepada publik. Padahal publik adalah subjek yang akan terdampak dari undang-undang yang sedang disusun tersebut.

Saat ini publik hanya mendapat naskah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan naskah akademiknya yang tidak dapat dipastikan dari mana asalnya, serta presentasi (ppt) beberapa pejabat.  Publik yang tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan juga kembali dikecewakan saat Ketua DPR RI menyatakan bahwa naskah yang saat ini beredar merupakan abal-abal dan tidak resmi.[1]

Selain Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law lainnya yang menjadi target pemerintah adalah pemberdayaan UMKM, hukum perpajakan, ibu kota negara dan kefarmasian. Lagi-lagi, informasi ini hanya didapat dari pernyataan para pejabat di media.

Seberapa besar Omnibus Law akan mempengaruhi hajat hidup masyarakat? Kita tidak tahu sampai naskah resminya diundangkan. 

Seberapa besar Omnibus Law akan mempengaruhi kondisi lingkungan? Kita tidak tahu. Sampai akhirnya kita terkena dampaknya.

Karena gelapnya informasi dan akses publik tersebut, kami mengajak kawan-kawan semua mendesak pemerintah untuk membuka informasi dokumen rancangan omnibus law yang sedang disusun beserta naskah akademis yang resmi. Pemerintah juga wajib menjelaskan segala macam perubahan dan konsekuensinya kepada publik serta membuka akses partisipasi kepada publik untuk memberikan masukan.

Hukum adalah informasi publik. Hak kita sebagai warga negara untuk Tahu! UU Keterbukaan Informasi Publik dengan tegas menjamin hak publik untuk tahu segala kebijakan dan rancangannya yang berdampak terhadap publik. Jangan biarkan kalimat ini hanya menjadi pepesan kosong dan digaung-gaungkan oleh berbagai pejabat dalam forum-forum resmi namun praktiknya nol. 

Dukung dan sebar terus petisinya ya teman-teman. 

Salam,

Uli Arta Trisnawati Siagian

Petisi ini digagas dan didukung oleh masyarakat yang berasal dari Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Raynaldo Sembiring, Hadi Jatmiko, Uli Arta Siagian, Uslaini, Dwi Retnastuti, Ismet Soelaiman, Susanto Kurniawan, Abdul Gofar, Dimas N. Hartono, Dana Tarigan, Dwi Sudarsono, Donny Moidady, Mukri Friatna, Asmar Exwar, Anang Juhaidi, Anton P. Widjaya, Oslan Purba, Khalisa Khalid, Melva Harahap, Ahmad, M. Islah dan Zenzi Suhadi.

[1] https://m.detik.com/news/berita/d-4868098/ketua-dpr-omnibus-law-yang-beredar-abal-abal-jangan-terpengaruh