Menanti Keberpihakan Presiden Memerdekakan Peladang!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Akhir-akhir ini, masyarakat peladang disuguhi situasi yang membuat mereka merasa terusik. Di Kalimantan Barat, pasca terbitnya Maklumat Kepolisian tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun oleh Kapolda Kalbar tanggal 5 Juli 2015, warga merasa resah, kecewa dan bahkan marah.

Hal tersebut kian menjadi pasca terbitnya Inpres 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tertanggal 24 Oktober 2015 mengamanahkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Salah satu poin dari Inpres tersebut meminta agar Para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Di lapangan, upaya masif pelarangan tersebut juga disusul dengan peringatan pelarangan serupa oleh TNI-Kodim 1207/BS. Bahkan pada Maret 2017 lalu, di Putusibbau, Kabupaten Kapuas Hulu TNI dengan jelas menyatakan pelarangan membakar ladang dalam maklumatnya.

Sepanjang tahun 2016 lalu, tindakan "represif" di lapangan (Introgasi berujung penangkapan) baik oleh aparatur yang turut disusul dengan tindakan penyeragaman pemadaman atas usaha sadar yang dilakukan warga dengan cara membakar untuk membersihkan lahan ladangnya melalui helikopter pembawa kantong air tidak terhindarkan. Akibatnya, rasa kesal, kecewa, dan marah menghampiri sejumlah masyarakat peladang. Situasi tersebut juga masih membayang-bayangi masyarakat peladang saat ini. Di lapangan, Intruksi Presiden 11 Tahun 2015 dijadikan rujukan yang seakan tanpa pengecualian.   

Pada situasi ini, kegiatan berladang gilir balik turun temurun seakan sebuah kejahatan dan peladang seolah sebagai penjahat. Padahal, praktik untuk mengusakan hak atas pangan yang juga sebagai hak dasar tersebut dilakukan atas dasar praktik bijak (kearifan lokal) dan sejatinya hal ini juga dilindungi sekaligus amanah negara sebagaimana termuat dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah tidak boleh membiarkan situasi galau dan berpotensi kian memburuk yang dihadapi petani/peladang. PRESIDEN beserta jajaran unsur penyelenggara negara penting memastikan keberpihakannya pada keselamatan dan perlindungan petani/peladang sebab berladang sejatinya bukan kejahatan dan peladang bukan penjahat.

Kita nantikan Presiden Joko Widodo yang dipilih langsung oleh rakyat menyatakan keberpihakannya dengan memerdekakan petani/peladang dari persoalan yang dihadapi.

 

  



Hari ini: Hendrikus mengandalkanmu

Hendrikus Adam membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Joko Widodo: Peladang Menanti Keberpihakan Presiden". Bergabunglah dengan Hendrikus dan 78 pendukung lainnya hari ini.