Jamkeswatch Menolak PMK 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya bagi peserta BPJS Kesehatan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018,dimana disalah satu pasalnya yaitu pasal 81 tentang Urun Biaya bagi peserta BPJS Kesehatan .

Diperkuat lagi oleh turunannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya. Dijelaskan pasal per pasal :

- bayi baru lahir wajib didaftarkan maksimal 28 hari, jika tidak didaftarkan maka akan terhitung sebagai tunggakan sampai si bayi didaftarkan. 

- peserta mandiri hanya bisa naik kelas rawat satu tingkat dari hak kelas rawatnya. 

- peserta dikenakan urun biaya ketika rawat jalan maupun rawat inap. 

Dipoint terakhir adalah titik fokus Jamkeswatch melakukan penolakan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan ini karena :

1.Rakyat Indonesia sudah diwajibkan jadi peserta BPJS Kesehatan. 

2.Rakyat Indonesia sudah diwajibkan iuran

3.Rakyat Indonesia dikenakan sanksi bagi yang belum terdaftar dan atau sudah terdaftar tetapi menunggak. 

Jika alasannya adalah karena defisit sungguh tidak manusiawi jika dibebankan kembali ke rakyat melalui urun biaya tersebut. 

Atas dasar itulah Jamkeswatch menolak dan minta agar PMK 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya agar di cabut.