Pak Presiden Jokowi, Jangan Sengsarakan Kami Di Papua Dengan Sawit

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kepada Yang Mulia

Bapak Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara

Dengan hormat,

Bapak Presiden Joko Widodo pernah mengatakan akan menghentikan ketidakpastian dan belenggu transisi yang berkepanjangan dengan memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat dan meneguhkan kembali jalan ideologis berdasarkan Pancasila dan Trisakti.

Bapak Presiden Joko Widodo pernah mengatakan visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Guna mewujudkan visi tersebut bagi jalan perubahan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita.

Hari ini (22 Januari 2016), kami membaca dan mendengar Bapak Presiden meluncurkan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III di Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah mengumumkan ada 10 pabrik dan perusahaan swasta terlibat dalam program tersebut, terdiri dari 8 perusahaan bermodal asing (PMA) dan sisanya perusahaan modal dalam negeri, yang mana sebanyak tiga perusahaan beroperasi ditanah Papua, yakni: perusahaan modal asing PT. Nabire Baru (Nabire, Prov. Papua), perusahaan modal asing PT. Bio Inti Agrindo (Merauke, Prov. Papua) dan PT. ANJ Agri Papua (Sorong Selatan, Prov. Papua Barat). Ketiganya berinvestasi dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Kami masyarakat adat Papua dan aktivis organisasi masyarakat sipil sangat resah dan marah atas program Bapak Presiden, karena program ini tidak seperti mimpi kami mengenai kesejahteraan dan pembangunan di tanah Papua. Keputusan atas program ini sudah pasti bukan berdasarkan hasil musyawarah ataupun dialog dengan masyarakat Papua. Program ini menyimpang dari jalan ideologis dan sistem nilai musyawarah, membelokkan jalan Indonesia hebat dan kembali masuk dalam belenggu sistem ekonomi neoliberal yang menguntungkan kelompok pemodal tertentu dan memiskinkan rakyat kebanyakan.

Dalam pengalaman hidup kami, kehadiran perusahaan terbukti belum sepenuhnya.memberikan manfaat sosial dan ekonomi berarti untuk memajukan kualitas hidup Orang Asli Papua. Papua hanya dijadikan ladang pemerasan untuk investor dan pejabat pendukungnya, sedangkan masyarakat asli hanya menjadi penonton dan berkonflik menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM. Karenanya, program tersebut akan melukai hati kami yang sedang menuntut perubahan dan keadilan.

Bapak Presiden Joko Widodo, sejak awal kehadiran dan keberadaan ketiga perusahaan ini terlibat bersengketa dengan masyarakat adat setempat, karena menggunakan praktik-praktik kotor manipulasi dan intimidasi, terlibat dalam kejahatan kehutanan, melakukan pembakaran lahan, menggusur dusun sumber pangan masyarakat, membongkar hutan tempat sakral dan menghancurkan ritus budaya kehidupan orang Papua. Kehadiran perusahaan juga telah menciptakan konflik, kriminalisasi penangkapan sewenang-wenang terhadap tuan tanah dengan berbagai tudingan dan stigma OPM yang merendahkan martabat orang Papua. Praktik kekerasan dialami masyarakat adat setempat dan berujung dengan pelanggaran HAM. Bahkan dua diantara perusahaan tersebut, PT. Nabire Baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan PT. ANJ Agri Papua di PN Sorong, sedang dalam proses gugatan masyarakat.

Kehadiran perusahaan yang diprioritaskan negara itu juga tidak membantu perbaikan dan peningkatan nasib perempuan kami di kampung namun justru memperburuknya. Sumber-sumber air bersih hilang dan tercemar, membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan penyakit. Masyarakat semakin jauh menjangkau kebun dan dusun sagu maupun tempat berburu di hutan, sehingga membuat mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan berkwalitas dan mudah terserang penyakit anemia, pertusis, gisi buruk dan rematik, yang lebih cepat menyerang anak-anak dan perempuan karena pekerjaan bertambah berat di luar dan di dalam rumah. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan besar di tanah kami, diperparah dengan kehadiran perusahaan yang membatasi akses masyarakat dan mereka merasa terancam oleh aturan dan kekerasan verbal aparat dan petugas security perusahaan.

Ancaman serius dari program ini adalah menghadirkan belasan ribu tenaga kerja dari luar Papua akan membawa tekanan sosial, ekonomi dan politik terhadap Orang Asli Papua yang hak-hak dasarnya belum sepenuhnya dipenuhi, dilindungi dan dihormati. Demikian pula, mobilisasi buruh tanpa merubah sistem pengupahan yang murah dan perlindungan hak-hak pekerja yang buruk, akan menimbulkan masalah tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara horisontal dengan masyarakat setempat dan meningkatkan tekanan tehadap lingkungan alam.

Kami berpandangan, program ini telah mengingkari janji-janji nawacita dan mengabaikan hak-hak konstitutional masyarakat adat Papua. Pemerintah gagal menghadirkan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat adat Papua, pemerintah justeru pro ataupun berpihak pada perusahaan swasta yang diduga melanggar hukum. Program ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan melemahkan pembangunan desa. Program ini merontokkan mimpi membangun Indonesia berlandaskan pada sendi-sendi ekonomi rakyat yang berdaulat dan mandiri. Sangat jauh menyimpang dari pendekatan kesejahteraan yang dibayangkan orang Papua.

Karenanya, kami mohon Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat untuk menghentikan program tersebut yang bertentangan dengan rasa keadilan, tidak sejalan dengan sendi-sendi perekonomian rakyat dan potensial memperkeruh konflik-konflik.

Secara khusus, kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo hal-hal sebagai berikut :

Pertama, memeriksa izin dan aktifitas perusahaan-perusahaan bisnis pemanfaatan hasil hutan, lahan, pertambangan dan laut, mengadili dan memberikan sangsi kepada perusahaan dan pihak-pihak yang nyata-nyata melanggar hak-hak dasar Orang Asli Papua dan melanggar peraturan perundang-undangan yang merugikan negara;

Kedua, mereview berbagai perjanjian kerjasama pengamanan perusahaan dan menarik petugas pengamanan TNI dan Polri diareal perusahaan;

Ketiga, mengembangkan kebijakan program dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan, menyegerakan dan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah dan pendidikan keahlian, memperbanyak tenaga pengajar, serta pusat-pusat pelayanan kesehatan dan tenaga media yang berkwalitas di tanah Papua;

Keempat, lakukan dialog-dialog yang berkwalitas dan meluas melibatkan masyarakat adat Papua hingga tingkat akar rumput untuk mengembangkan setiap rencana pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di tanah Papua.

Demikian Surat Terbuka ini dan kami berharap Bapak Presiden dapat bertindak memutuskan secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami, sambil berdoa, semoga Bapak Presiden diberi kekuatan untuk bertindak membela kebenaran dan kebaikan bagi negeri dan rakyat indonesia yang kita cintai ini.Terima kasih.

Tanah Papua, Jayapura, 22 Januari 2016

Hormat Kami,

1. Robertino Hanebora, Suku Yerisiam, Nabire, Papua
2. Gunawan Inggeruhi, tokoh masyarakat, Nabire, Papua
3. Imanuel Monei, korban PT. Nabire Baru, Nabire, Papua
4. Simon Soren, korban PT. ANJ Agri Papua, Sorong, Papua
5. Max Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, Papua
6. Y.L. Franky, Yay. PUSAKA, Jakarta
7. Pietsaw Amafnini, JASOIL, Manokwari, Papua Barat
8. Syamsul Alama Agus, Yay. Satu Keadilan, Bogor.
9. Zely Ariane, PapuaItuKita, Jakarta.
10. Timer Manurung, AURIGA, Jakarta
11. Dewi, KPA, Jakarta
12. April Perlindungan, PUSAKA, Jakarta
13. Moch. Ainul Yaqin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
14. Andi Mutaqien, ELSAM, Jakarta
15. Charles Imbir, Raja Ampat, Papua Barat
16. Alves Fonataba, PapuaItuKita, Jakarta
17. John Muhammad, PHI, Jakarta
18. John Gobay, DAP, Paniai, Papua
19. Budi Hernawan, AWC Universitas Indonesia, Jakarta
20. Joko Waluyo, SAMPAN, Pontianak, Kalbar
21. Charles Tawaru, Greenpeace, Sorong, Papua Barat
22. Haris Azhar, KONTRAS, Jakarta
23. Teguh Surya, Greenpeace, Jakarta
24. Arifin Jaynal, LBH Semarang, Semarang, Jateng
25. Eko Cahyono, Sajogjo Institut, Bogor, Jabar
26. Kasmita Widodo, BRWA, Boror, Jabar
27. Iwan Nurdin, KPA, Jakarta
28. Fandi, FMN, Jakarta
29. Rio Ismail, Ecological Justice, Jakarta
30. Victor Mambor, Perkumpulan JUBI, Jayapura, Papua
31. Alexander Tethool, Jurnalis, Fakfak, Papua
32. Mieke Verawati, ELSAM, Jakarta
33. Idham Arsyad, Gerbang Tani, Bogor, Jawa Barat
34. Ide Bagus Arief, Jakarta.
35. Muntaza, Perempuan AMAN, Jakarta
36. Devi Anggaini, AMAN, Jakarta
37. Marianne Klute, Berlin, Jerman
38. Betty Tiominar, BRWA, Bogor, Jawa Barat
39. Melly Setyawati, Perkumpulan Magenta, Jakarta
40. Natan Tebai AMPTPI
41. Melianus Duwitau, FIM (Forum Independen Mahasiswa) Papua
42. Lamek Niwari Kepala Suku Yaur Kab. Nabire.
43. Ayub Kowoi Ketua LMA Kab. Nabire.
44. Levina Niwari Tokoh Pemuda Yaur.
45. Servo Tuamis Tokok adat Kerom/Arso.
46. Diana Gultom, Debtwatch Indonesia, Jakarta

 



Hari ini: sukuyerisiam mengandalkanmu

sukuyerisiam papua membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Joko Widodo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Nabire: Pak Presiden Jokowi, Jangan Sengsarakan Kami Di Papua Dengan Sawit". Bergabunglah dengan sukuyerisiam dan 234 pendukung lainnya hari ini.