COVID-19 SEMAKIN PARAH, KOMKESNAS KIRIM SURAT PRIHATIN KE JOKOWI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


SURAT KEPRIHATINAN  
Yang terhormat, 
Presiden Republik Indonesia 
Bapak Ir. H. Joko Widodo 
di tempat 
Assalaamu’alaikum Wr. Wb., 
Salam Sejahtera, 
Teriring doa agar Bapak Presiden dalam keadaan sehat wal afiyat dan wabah COVID-19 segera berlalu dari bumi Indonesia. 
Sehubungan dengan makin memburuk dan mendesaknya kondisi wabah COVID-19 di tanah air serta angka kematian tenaga kesehatan yang tinggi dibanding dengan negara lain, kami dari Komunitas Kesehatan Nasional  memperhatikan bahwa: 
Penambahan kasus Covid-19 masih banyak dan kita belum melihat puncak kasus serta pelandaian kasus dan kami mengkhawatirkan wabah ini masih akan berlangsung cukup lama. 
Ratio pemeriksaan standar diagnostik RT-PCR saat ini masih dibawah 1000 per 1 juta penduduk. 
Jumlah pemeriksaan RT-PCR masih dibawah 20.000 sampel perhari. 
Masih terbentuknya kluster kluster baru yang berpotensi menjadi pusat penyebaran baru. 
Terjadinya peningkatan kasus baru di Propinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan 
Telah dimulainya pelonggaran PSBB di beberapa propinsi dan kabupaten dalam rangka menuju new normal. 
Banyaknya tenaga kesehatan yang sakit dan meninggal dunia bahkan sampai dilakukan penutupan rumah sakit karena kekurangan tenaga yang melakukan pelayanan akibat tertular Covid-19. 
Beredarnya informasi bahwa tenaga kesehatan diuntungkan dengan adanya wabah Covid-19 ini. 
Maka kami Komunitas Kesehatan Nasional melihat bahwa penyebaran kasus Covid-19 yang selama ini mulai terkendali, bisa menimbulkan lonjakan kasus baru yang berpotensi menyebabkan kematian masyarakat dan tenaga kesehatan. 
Memperhatikan adagium hukum  Salus Populi Suprema Lex Exto dimana kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, selanjutnya pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. UU no 4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. PP no 40 tahun 1991 tentang langkah langkah penanggulangan wabah dan Permenkes no 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangan yang menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran secara aktif terhadap wabah. 
Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 apalagi hanya dengan PSBB yang secara hukum tidak memberi hukuman pidana bagi pelanggarnya. Untuk itu diperlukan adanya terobosan hukum berupa Perppu PSBB bukan hanya PP PSBB. 
Maka kami dari Komunitas Kesehatan Nasional mendesak Pemerintah untuk: 
Menghentikan segala kesimpang siuran informasi yang beredar ditengah masyarakat dan memastikan transparansi akuntabilitas kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. 
Memastikan bahwa pemeriksaan RT-PCR dilakukan lebih banyak dan bukan hanya dilakukan pada orang sakit tetapi juga pada orang yang terlihat sehat, terutama pada orang yang berpotensi besar menularkan seperti pedagang pasar, kasir di mall, petugas petugas pelayan masyarakat, petugas petugas pemberi informasi dan orang orang yang banyak berkontak dengan masyarakat. 
Meminta pemerintah agar meningkatkan rasio pemeriksaan Covid-19 agar mencapai 1: 500 penduduk dan jumlah pemeriksaan RT-PCR perhari mencapai 30.000 spesimen perhari  
Memperkuat PSBB di lokasi terjadi peningkatan kasus serta menegaskan sanksi hukum yang jelas, tegas dan terukur terhadap pelanggar PSBB. 
Memastikan bahwa perlindungan fisik dalam bentuk Alat Pelindung Diri dan perlindungan legalitas bagi tenaga kesehatan yang melayani pasien selama wabah Covid-19 ini, serta perlindungan dalam bentuk proteksi  dan jaminan seperti yang disampaikan pemerintah untuk tenaga kesehatan segera di realisasikan. Hal ini mengingat bahwa wabah Covid-19 ini sudah berlangsung selama 3 bulan dan sudah memakan banyak tenaga kesehatan. Perlindungan ini bukan hanya pada pegawai negeri tetapi bagi semua tenaga yang bekerja melayani pasien Covid-19 baik tenaga honorer maupun tenaga sukarela 
Meminta perlindungan dan insentif yang jelas bagi tenaga dokter residen dan dokter peserta didik program subspesialis dua yang selama ini tidak mendapatkan insentif, sementara risiko mereka saat bekerja dalam menangani wabah Covid-19 sangat besar 
Meminta perlindungan dan insentif yang jelas bagi peserta didik Tenaga Kesehatan lain seperti program keperawatan yang menanggung risiko yang besar dalam melayani pasien Covid-19. 
Point pernyataan sikap : 
Pemerintah Jangan Pernah Menyerah dalam menanggulangi pandemi Covid 19 dan dampaknya dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama masih tingginya angka kejadian dan kematian akibat infeksi Covid 19. 
Pemerintah tetap mengutamakan asas Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) dalam penanganan Covid 19. 
Pemerintah terus melalukan evaluasi yang komprehensif terhadap perkembangan kondisi masyarakat akibat dampak pandemi terhadap kehidupan ekomoni dan sosial budaya dan ketahanan masyarakat agar masyarakat bisa melalui masa pandemi dengan baik, dengan mempertimbangan kaidah epidemologi dan kajian ilmu pengatahuan. 
Pemerintah tetap dapat menyediakan APD dan RS darurat dan RS Rujukan dengan memperbanyak ruangan perawatannya. 
Pemerintah dapat memberikan penghargaan atas jasa-jasa Nakes yang berjuang dalam perawatan pasien Covid 19 Seperti diamanatkan pasal Pasal 9 UU NO 4 TAHUN 1984 tentang WABAH. Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. 
Perlu adanya kepastian hukum dalam penanggulangan Covid 19 seperti dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dimana saat ini masih rendahnya kepatuhan rakyat. Termasuk penerapan New Normal terlalu dini yang tidak ada landasan hukum nya dan tidak aturan ini dalam UU dan PP nya. 
Pemerintah segera membuat dan menentukan strategi nyata memerangi pandemi COVID-19, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan parameter evaluasi yang terukur, melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan juga stake holders (Ahli Epidemiology, Klinisi/ Perhimpunan Profesi Kesehatan, Pimpinan Daerah, Pimpinan Rumah Sakit, dan Pakar Hukum/  
 
Demikian petisi ini kami sampaikan, besar harapan kami agar petisi ini bisa ditindaklanjuti. 
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

Pencetus petisi: 
dr. Patrianef, Sp.B (K) V 
dr. Adrizal Dahlan, Sp.A.,SH.,MH 
dr. Azzaky, Sp.PD 
dr. Tedy Hartono 
dr. Harun Albar, M.Kes.,Sp.A 
dr. Abd.Halim SpPD, SH, MH, MM, FINASIM 
dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG 
dr. Fajri Nurjamil 
dr. Aswedi Putra, Sp.OT, FICS 
dr. Moh.Sofyan, Sp.B