Cabut PP No. 99/2012 Demi Keadilan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 (PP No. 99/2012) menyebabkan Narapidana Teroris, Narkoba, dan Korupsi tidak mendapatkan hak-haknya seperti Narapidana kejahatan lainnya.

Hak yang dirampas oleh PP No. 99/2012 diantaranya adalah hak untuk mendapatkan Remisi, Hak memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Hak Cuti Bersyarat (CB), dan atau Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Akibatnya :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) mengalami Over Kapasitas diseluruh Indonesia.

2. Sarana Prasana menjadi semakin minim, sehingga Napi sangat rentan dengan sakit, baik fisik maupun mental.

3. Napi dengan Kasus Narkoba, Teroris, dan Korupsi tidak membutuhkan penilaian atas perilakunya selama menjalani hukuman sehingga bisa berbuat semaunya. Sebab, Napi dengan Kasus Narkoba, Teroris dan Korupsi tidak ada bedanya antara berbuat baik atau sebaliknya selama menjalani hukuman, tidak mendapatkan Remisi, PB, CB, dan atau CMB. Akibatnya, rawan pelanggaran aturan, kerusuhan, pengerusakan fasiltas Lapas dan Rutan oleh para Napi.

4. PP No. 99/2012 tidak menganut persamaan hak yang seharusnya menjiwai setiap produk hukum, peraturan, dan perundang-undangan.

5. PP No. 99/2012 bukan hanya merampas hak para Napi Narkoba, Teroris, dan Korupsi tapi juga keluarga mereka.

Atas dasar hal tersebut diatas dukung pencabutan PP No. 99/2012 dan berikan seluruh hak para Napi dan Keluarganya, tanpa ada pengecualian kasus.