Buka Layanan PHI, Buruh PT Sulindafin Tangerang Butuh Kejelasan Nasibnya.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Sudah tiga kali Mahkaman Agung mengeluarkan Surat Edarang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya. 

Bahwa tujuan dari WFH adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 itu betul, tetapi ada dari dampak dari WFH yang tidak diperhitungkan terutama bagi buruh yang berkasus. Apa itu ? karena Surat Edaran Mahkamah Agung, Pengadilan Hubungan Industrial tidak menerima pendaftaran gugatan

Dengan tidak adanya kejelasan yang menyebabkan buruh tidak bisa mendaftarkan gugatan artinya nasib buruh semakin tidak memiliki kejelasan, apalagi ditengah pandemik Covid-19 ini. Sudah di PHK, tidak memiliki penghasilan, tidak ada kejelasan kapan bisa menentukan status kerjanya. 

Berbagai cara bisa dilakukan oleh pemerintah agar PHI bisa tetap melakukan pelayanan. Pemerintah melalui Menteri perindustrian bisa memberikan ijin pabrik yang mempekerjakan ribuan orang bisa tetap beroperasi. Kenapa PHI tidak? 

Contoh : Buruh PT Sulindafin Tangerang sudah di PHK sejak enam bulan lalu, tidak mendapat upah, Kepesertaan BPJS Kesehatan ditangguhkan karena pengusaha tidak membayar iuran. Mereka tidak bisa menjadi peserta mandiri tapi juga tidak bisa menjadi peserta Penerima Bantuan karena statusnya yang ditangguhkan. Mereka membutuhkan kepastian atas nasibnya. 

Melaui petisi ini kami meminta Mahkamah Agung untuk

1. Segera mengevaluasi Surat Edaran No Tahun 2020

2. Meminta Pengadilan Hubungan Industrial untuk segera beroperasi seperti biasa.

Salam

Kokom Komalawati