Jangan libatkan militer secara langsung dalam pemberantasan tindak pidana terorisme

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Petisi Bersama

Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Sipil

 "Pelibatan Militer Secara Langsung[1] dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia"

Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.

Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2017 mengatakan bahwa perlunya pelibatan TNI dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto kemudian menegaskan bahwa pelibatan militer dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme itu dilakukan secara langsung dan bukan di bawah kendali operasi (BKO) polisi.[2]

Kami menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU No 34/2004 tentang TNI. Berikut bunyi pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut: Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk: (3) mengatasi aksi terorisme; ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.[3]

Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu dilakukan jika ancaman terorisme secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

Pelibatan militer dalam membantu kepolisian dalam mengatasi terorisme sifatnya hanya  perbantuan dan bersifat sementara. Dengan kata lain, pelibatan militer itu merupaka last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya khususnya kepolisian sudah tidak dapat lagi mengatasi aksi terorisme. Dalam praktiknya, selama ini pun TNI juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan militer kepada polisi di Poso.[4]

Kami memandang alangkah lebih tepat jika pelibatan TNI dalam penanganan terorisme cukup mengacu pada UU TNI. Langkah seharusnya yang lebih tepat dilakukan pemerintah dan DPR adalah segera membentuk aturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan mekanisme seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan yang salah satunya mengatasi terorisme. Pembentukan undang-undang tentang tugas perbantuan TNI adalah mandat rakyat yang di tuangkan dalam Pasal 4 TAP MPR no VII/2000.

Presiden perlu menjelaskan apa maksud dari keinginannya untuk memasukkan pelibatan TNI dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme. Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar keputusan politik negara.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system. Hal itu tentunya juga akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif yaitu meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Kami menilai, permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil. 

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justru yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga anggota Pansus, memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme. 

Kami meminta kepada pemerintah dan DPR agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berada dalam kerangka sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan mekanisme criminal justice sistem model. Oleh karena itu, jika pemerintah dan DPR tetap bersikukuh untuk mengatur pelibatan militer  dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka keenam syarat ini harus terpenuhi semuanya yakni :

1. Pelibatan militer itu harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara.[5] 

2. Pelibatan itu atas permintaan dari kepolisan atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. 

3. Pelibatan itu dilakukan pada saat ancaman terorisme mengancam keamanan dan ketertiban yang tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian (pilihan terakhir/last resort).

4. Prajurit yang dilibatkan dibawah kendali operasi (BKO) kepolisian (sifatnya perbantuan). 

5. Pelibatan militer bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu (sementara).

6. Prajurit yang dilibatkan tunduk pada sistem peradilan umum.

Meski demikian, kami memandang yang ideal dan penting dilakukan pemerintah dan DPR adalah segera membentuk UU Perbantuan Militer sehingga dapat menjadi payung hukum dan aturan main yang lebih jelas dan komprehensif dalam rangka perbantuan militer kepada pemerintah maupun  kepolisian dalam menjaga keamanan, dan bukan malah mengaturnya secara parsial dan kurang tepat di dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme.

 _________

[1] Yang dimaksud dengan pelibatan militer secara langsung yaitu pelibatan militer tanpa melalui keputusan politik negara, bukan bersifat perbantuan, dan tidak berada dibawah kendali kepolisian.

[2] Koran Media Indonesia, 5 Juni 2017, hal 4

[3] Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana di maksud dalam penjelasan Pasal 5 UU TNI adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 [4] Meski jauh lebih tepat jika pelibatan militer di Poso itu di tuangkan dalam keputusan Presiden dan tidak cukup hanya perintah lisan.

[5] Yang dimaksud kebijakan dan keputusan politik negara adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 5 UU TNI no 34/2004.

 

Jakarta, 9 Juni 2017

Tokoh-tokoh Masyarakat:

 

  1. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim)         
  2. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis (Tokoh HAM/Ketua Umum IKADIN)
  3. Prof. Dr. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI)
  4. Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI)
  5. Prof. Dr. Hermawan Sulistyo (Profesor Riset LIPI)
  6. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia (Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah)
  7. Hendardi (Ketua Badan Pengurus SETARA Institute)
  8. Prof. Mayling Oey, Ph.D (Akademisi)
  9. Prof. Dr. Zulkarnain, Ph.D (Sekjen APT2PHI)
  10. Dr. Marzuki Darusman (Mantan Jaksa Agung/Tokoh Perdamaian dan HAM)
  11. Dr. Mangadar Situmorang (Koordinator FAPD)
  12. Dr. J. Kristiadi (Akademisi/Pengamat Politik)
  13. Dr. Daniel Dhakidae (Sosiolog, Prisma LP3ES)
  14. Dr. Luhut Pangaribuan (Ketua Umum Peradi/Aktivis HAM)
  15. Dr. Antie Solaiman, MA (Akademisi UKI)
  16. Dr. Muchamad Ali Safa'at (Akademisi Universitas Brawijaya)
  17. Dr. Herlambang P. Wiratraman (Akademisi Universitas Airlangga)
  18. Dr. Saiful Umam (PPIM UIN Jakarta)
  19. Dr. Samsu Rizal Panggabean (MPRK UGM)
  20. Dr. Pater Neles Tebay (Tokoh Papua/FAPD)
  21. Dr. Zainal Abidin Bagir (Direktur CRCS UGM)
  22. Dr. Rahman Sabon Nama (Ketua Umum APT2PHI)
  23. H.S. Dillon (Tokoh Perdamaian dan HAM)
  24. Alissa Wahid (Koordinator Jaringan Gusdurian)
  25. Rumadi Ahmad (Ketua Lakspesdam NU)
  26. Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI)
  27. Pdt. Penrad Siagian (Sekretaris Eksekutif PGI)
  28. Albert Hasibuan (Mantan Anggota Wantimpres dan Komnas HAM)
  29. Suciwati (Aktivis HAM/Istri Mendiang Alm. Munir)
  30. Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis Perempuan)
  31. Rafendi Djamin (Anggota Komisi HAM antarpemerintah ASEAN 2009-2015)
  32. Sumarsih (JSKK)
  33. Zumrotin K. Susilo (Mantan Anggota Komnas HAM)
  34. Benny Susetyo (Budayawan)
  35. Ahmad Suaedy (Tokoh NU)
  36. Agus Sudibyo (mantan Anggota Dewan Pers)
  37. Usman Hamid (Direktur Amnesty International Perwakilan Indonesia)
  38. Dadang Trisasongko (Sekjen TII)
  39. Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru)
  40. Al Araf (Direktur Imparsial)
  41. Asfinawati (Ketua Umum YLBHI)
  42. Alghiffari Aqsa (Direktur Eksekutif LBH Jakarta)
  43. Ray Rangkuti (Direktur LIMA Indonesia
  44. Totok Yulianto (Ketua Badan Pengurus PBHI)
  45. Supriyadi Widodo Eddyono (Direktur ICJR)
  46. Wahyu Wagiman (Direktur Elsam)
  47. Nawawi Baharudin (Direktur Eksekutif LBH Pers)
  48. Andi Saiful Haq (Direktur Intrans)
  49. Yati Andriyani (Koordinator KontraS)
  50. Majda El Muhtaj (Kepala Pusham UNIMED)
  51. Budiman Maliki (Direktur Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Poso)
  52. Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW)
  53. Nia Sjarifudin (Ketua ANBTI)
  54. Ihsan Ali-Fauzi (Direktur PUSAD Paramadina)
  55. Muhammad Fauzi (Ketua Umum PB HMI (MPO))
  56. Gabriel Goa (Direktur PADMA Indonesia)
  57. Muhammad Hafiz (Pjs. Direktur Eksekutif HRWG)
  58. Ricky Gunawan (Direktur LBH Masyarakat)
  59. Amiruddin al Rahab (Pegiat HAM/Anggota FAPD)
  60. Mugiyanto Sipin (INFID)
  61. Savic Ali (NUtizen/NU Online)
  62. Dino Umahuk (Akademisi Univ. Muhammadiyah Maluku Utara)
  63. Sholehudin A. Aziz (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
  64. Ismail Hasani (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
  65. Bonar Tigor Naipospos (SETARA Institute)
  66. Wahyudi Djafar (ELSAM)
  67. Nezar Patria (Jurnalis)
  68. Alvon Kurnia Palma (Aktivis HAM, Mantan Ketua YLBHI)
  69. Jerry Sumampouw (PGI)
  70. Harry Ponto (Advokat)
  71. Jhon Muhammad (Aktivis 98)
  72. Anton Ali Abbas (Direktur Insitute Demokrasi/Pengamat Militer)
  73. Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera/Pakar Tata Negara)
  74. Danang Widoyoko (Pegiat Anti Korupsi)
  75. Luky Djani (Pegiat Anti Korupsi)
  76. Petrus Salestinus (Tim Pembela Demokrasi Indonesia)
  77. Witaryono Reksoprodjo (Tim Pembela Demokrasi Indonesia)
  78. Sugeng Teguh Santoso (Peradi, Yayasan Satu Keadilan)
  79. Damianus Taufan (SETARA Institute)
  80. Mufti Makarim (Aktivis HAM)
  81. Rambun Tjayo (Advokat/Konsultan)
  82. Halili Hasan (Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta)
  83. Choirul Anam (Advisor HRWG)
  84. Pipit R. Kartawijaya (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi)
  85. Aboepriyadi Santoso (Jurnalis)
  86. Despen Ompusunggu (Jurnalis)
  87. Kp. Hardi Danuwijoyo (Seniman)
  88. Sabastian Salang (FORMAPPI)
  89. Ridha Saleh (Rumah Mediasi Indonesia)
  90. Puput TD Putra (WALHI Jakarta)
  91. Dedi Ali Ahmad (Pegiat HAM)
  92. Arif Maulana (LBH Jakarta)
  93. Rita Serena Kolibonso (Aktivis Perempuan)
  94. Diandra Megaputri (Peneliti Pertahanan dan Keamanan)
  95. Andreas Harsono (HRW)
  96. Fitri Bintang Timur (Peneliti Pertahanan dan Keamanan)
  97. Muji Kartika Rahayu (KRHN)
  98. Teguh P Nugroho (Dewan Nasional Federasi KontraS)
  99. Muktiono (Pusat Studi HAM dan Demokrasi FH Univ. Brawijaya).
  100. Ahmad SJA (PADI Indonesia Balikpapan)
  101. Puri Kencana Putri (KontraS)
  102. Asep Komarudin (LBH Pers)
  103. Beni Sukadis (Lesperssi)
  104. Gufron Mabruri (Imparsial)
  105. Erwin Natosmal Oemar (ILR)
  106. Aditya Batara Gunawan (Akademisi)
  107. Cahyadi Satrya (Yayasan Perlindungan Insani)
  108. Rosidin (Direktur Fahmina Institute)
  109. Elga Sarapung (Direktur Interfidei)
  110. Bhatara Ibnu Reza (Pegiat HAM)
  111. Swandaru (Yayasan Perlindungan Insani)
  112. Ardimanto Adiputra (Imparsial)
  113. Julius Ibrani (PBHI)
  114. Bahrain (Advokat)
  115. Aryos Nivada (Pengamat Keamanan dan Politik Aceh)
  116. Shiskha Prabawaningtyas, Ph.D. (Peneliti Pertahanan dan Keamanan)
  117. Ali Asghar (Pengamat Terorisme)
  118. M. Isnur (YLBHI)
  119. Jacky Manuputty (LAIM Ambon)
  120. M. Islah (WALHI)
  121. Indria Fernida (AJAR)
  122. Rio Ismail (The Ecological Justice)
  123. Natalia Subagyo (Pegiat HAM)
  124. Irene Gayatri (Peneliti LIPI)
  125. M. Nur Sholihin (PSHK)
  126. Gita Putri Damayana (PSHK)
  127. Berry Nahdian Forqan (Rumah Media Indonesia)
  128. Ruby Kholifah (AMAN Indonesia)
  129. Aris Santoso (Pengamat Militer)
  130. Aceng Husni Mubarak (PUSAD Paramadina)
  131. Elvira Rumkabu (Akademisi UNCEN Jayapura)
  132. Bernarda Meteray (Akademisi UNCEN Jayapura)
  133. Thaha Al Hamid (Tokoh Papua)
  134. I Wayan Suardana (FORBALI)
  135. Mukri Friatna (Aktivis Lingkungan)
  136. Kusnadi Oldani (Aktivis Lingkungan
  137. Marthin Hadiwinata (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
  138. Ratna Dasahasta (Aktivis Perempuan Transparansi)
  139. Ola Abbas (Aktivis Sosial)
  140. Teguh Surya (Yayasan Madani Berkelanjutan)
  141. Guntur Tua (Pergerakan Indonesia)
  142. Sjamshiah Achmad (Mantan Komisioner Komnas Perempuan)
  143. Nur Imam Subono (Akademisi Universitas Indonesia)
  144. Muhammad Abdullah Darraz (Direktur Eksekutif MAARIF Institute)
  145. Wahyu Susilo (Migrant CARE)
  146. Indra Asiali (Jurnalis)
  147. Hendrikus Adam (WALHI Kalbar)
  148. Achmad Fanani Rosyidi (HMI Badko Jabodetabeka Banten)
  149. Alex Tethool (Jurnalis Papua)
  150. Kalbi (Ketua Umum Pemuda Lintas Iman Gorontalo)
  151. Yoga Prameswari (IDEA Yogyakarta)
  152. Kencana Indrishwari (Koordinator KePPaK Perempuan)
  153. Maksum Zuber (Ketua Umum Rumah Kamnas)
  154. Nong Darol Mahmada (aktivis Perempuan)
  155. Pdt. Palti Panjaitan (Sobat KBB)
  156. Stephanus Paiman OFMCap (Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak n Juctice, Peace, Integrity of Creation Kalbar)
  157. Sarah Lery Mboeik (Pegiat ham Kupang-NTT)
  158. Syaefurrahman Albanjary, (Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Kepolisian)
  159. P. Djatikusumah (Sesepuh AKUR Sunda Wiwitan)
  160. Dewi Kanti (Ketua Yayasan Tri Mulya Tri Wikrama)
  161. Riswan Lapagu (Koordinator KPLHI Jakarta)
  162. Fauzin, S.H., L.LM (Direktur Pondok Keadilan Bangkalan Madura)
  163. Abdul Hamim Jauzie (Ketua Pengurus Yayasan LBH Keadilan Banten)
  164. Daniel Tonapa Masiku (Advokat/FAKSI)
  165. Sayid Fadhal Alhamid (Kepala Pemerintahan Adat - Dewan Adat Papua).
  166. Rm Johannes Hariyanto, SJ (ICRP)
  167. Heru P. Purwohatmodjo (Ketua Umum DPP-LPK)
  168. Daniel Heri Pasaribu (Ketua Umum DPP PERMAHI)
  169. Karon Mamberz (Aktivis HAM Papua)
  170. Teko Kogoya (Aktivis HAM Papua)
  171. Bedjo Untung (Ketua YPKP 65)
  172. Salmiah Mallu (Aktivis Perempuan dan Anak).
  173. Yuni Sri Rejeki (Paralegal).
  174. Thita Moralita Mazya (Aktivis Perempuan dan Anak).
  175. Peni Agustini (Reporter/Aktivis Perempuan dan Anak).
  176. Sri Gustini (Advokat/Ketua PP3M Aceh).
  177. Emilia Renita Az (Ketua OASE Indonesia)
  178. Zahra Ayu Hidayat (aktivis Perempuan)
  179. Andi Lestanto (Jurnalis)
  180. Wiwid (Jurnalis)
  181. Damairia Pakpahan (Perlindungan Insani)
  182. GoHwieKhing King Gaudi (Aktivis ’98)
  183. Noverius  H. Nggili (IMUT-KUPANG-NTT ).
  184. Viktor Manbait (Lakmas- TTU-NTT)
  185. Wendah Soetomo (ICRP)
  186. Putri Yunifa (Penulis)
  187. Engkus Ruswana (Organisasi Penghayat Budi Daya)
  188. Ilma Sovri Yanti (Satgas Perlindungan Anak)
  189. Ahmad Nurcholish (Yayasan Cahaya Guru)
  190. Yeni Rosa Damayanti (Aktifis ’98)
  191. Pandji R Hadinoto (Ketua GPA45/DHD45 Jakarta)

 

 

Masyarakat Sipil :

  1. Imparsial
  2. Elsam
  3. HRWG
  4. KontraS
  5. YLBHI
  6. JSKK
  7. LBH Pers
  8. LBH Jakarta
  9. SETARA Institute
  10. ILR
  11. PBHI
  12. Amnesty International Indonesia
  13. Lingkar Madani
  14. INFID
  15. Lesperssi
  16. Lokataru
  17. Federasi KontraS
  18. KRHN
  19. Walhi
  20. LBH Masyarakat
  21. Transparency International Indonesia (TII)
  22. Modern Muslim Society
  23. ICJR
  24. Institute Demokrasi
  25. AJI
  26. Pusham UNIMED
  27. Jaringan Gusdurian
  28. Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Poso
  29. PSHK
  30. The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia)
  31. Pusat Studi Papua UKI
  32. PB HMI (MPO)
  33. Fahmina Institute
  34. Interfidei
  35. ICRP
  36. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
  37. MAARIF Institute
  38. APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanamanan Pangan Dan HortikulturaIndonesiaa)
  39. HMI Badko Jabodetabeka Banten
  40. KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
  41. Rumah Kamnas
  42. PIAR NTT
  43. Komunitas Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan
  44. KPLHI Jakarta
  45. GPA45/DHD45 Jakarta

 

Link Berita :

  1. http://nasional.kompas.com/read/2017/06/09/22094761/koalisi.sipil.ajukan.enam.syarat.jika.tni.dilibatkan.atasi.terorisme
  2. http://nasional.kompas.com/read/2017/06/10/04060011/sikap.jokowi.soal.pelibatan.tni.dalam.berantas.terorisme.dipertanyakan
  3. http://nasional.kompas.com/read/2017/06/10/03370061/pelibatan.tni.atasi.terorisme.dikhawatirkan.abaikan.hukum.akuntabel
  4. https://m.detik.com/news/berita/d-3526060/koalisi-sipil-buat-petisi-tolak-pelibatan-tni-di-ruu-antiterorisme
  5. http://m.beritasatu.com/hukum/435624-tokoh-masyarakat-tolak-tni-terlibat-langsung-berantas-terorisme.html
  6. http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170609202413-12-220729/masyarakat-sipil-teken-petisi-tolak-tni-masuk-ruu-terorisme/
  7. https://m.kumparan.com/taufik-rahadian/berantas-terorisme-pelibatan-tni-harusnya-pilihan-terakhir
  8. http://www.mediaindonesia.com/news/read/108382/militer-solusi-terakhir-tangani-terorisme/2017-06-09
  9. https://m.tempo.co/read/news/2017/06/09/078883135/masyarakat-sipil-tolak-pelibatan-tni-dalam-penanganan-terorisme
  10. https://news.liputan6.com/read/2985041/koalisi-masyarakat-sipil-buat-petisi-tolak-tni-masuk-uu-anti-teroris
  11. http://www.rakyat-merdeka.com/2017/06/tokoh-masyarakat-tolak-tni-terlibat_10.html?m=1
  12. http://news.metrotvnews.com/politik/8ko0vzWK-140-tokoh-gulirkan-petisi-terkait-pelibatan-militer-dalam-penindakan-terorisme
  13. http://m.suara.com/news/2017/06/09/204556/ingin-libatkan-tni-berantas-teroris-jokowi-dianggap-panik
  14. http://m.suara.com/news/2017/06/09/193816/140-tokoh-dan-28-ngo-buat-petisi-tolak-tni-masuk-uu-anti-teroris
  15. http://www.kantorberitapemilu.com/read/2017/06/09/5099/Ini-Dia-Petisi-100-Tokoh-Masyarakat-Terkait-Pelibatan-TNI-Di-RUU-Terorisme
  16. https://m.kaskus.co.id/thread/593ab0cac1d77029518b4569/masyarakat-sipil-teken-petisi-tolak-tni-masuk-ruu-terorisme/
  17. http://kriminalitas.com/koalisi-masyarakat-sipil-jika-tni-berantas-teroris-bisa-rusak-penegakan-hukum-dan-ham/
  18. http://aktual.co.id/2017/06/09/koalisi-sipil-buat-petisi-tolak-pelibatan-tni-di-ruu-antiterorisme/
  19. http://breakingnews.co.id/read/petisi-koalisi-sipil-tolak-pelibatan-tni-di-ruu-antiterorisme
  20. http://kirisosial.blogspot.co.id/2017/06/petisi-bersama-100-tokoh-tokoh.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&m=1
  21. https://dewipersik80gmx.wordpress.com/2017/06/09/masyarakat-sipil-teken-petisi-tolak-tni-masuk-ruu-terorisme/
  22. https://www.detiklgminews.co/2017/06/09/masyarakat-sipil-tolak-pelibatan-tni-dalam-penanganan-terorisme/
  23. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155645550016535&id=17353926534
  24. http://www.repelita.com/sikap-jokowi-soal-pelibatan-tni-dalam-berantas-terorisme-dipertanyakan/
  25. http://mv.beritacenter.com/mobile/news-152390-berantas-terorisme-masyarakat-sipil-buat-petisi-tolak-pelibatan-tni.html
  26. http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2017/06/09/303759/koalisi-sipil-buat-petisi-tolak-pelibatan-tni-di-ruu-antiterorisme/
  27. http://news.lewatmana.com/koalisi-sipil-buat-petisi-tolak-pelibatan-tni-di-ruu-antiterorisme/
  28. http://feednews.id/pelibatan-tni-atasi-terorisme-dikhawatirkan-abaikan-hukum-akuntabel-kompascom
  29. http://www.newsjs.com/id/pelibatan-tni-atasi-terorisme-dikhawatirkan-abaikan-hukum-akuntabel/dcdEe5_MZhTwZkMtthvt2tgw81xQM/
  30. http://indonesia.otpisal.com/id_id/80111

 



Hari ini: Imparsial mengandalkanmu

Imparsial Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden dan DPR RI: Jangan libatkan militer secara langsung dalam pemberantasan tindak pidana terorisme". Bergabunglah dengan Imparsial dan 101 pendukung lainnya hari ini.