Tunda pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sarat kepentingan.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Inisatif DPR RI tentang RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dapat menimbulkan banyak masalah dan berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Isi RUU yang tidak selaras dengan Naskah Akademiknya ini juga tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya digembar-gemborkan Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN terhadap pentingnya UU tersebut.

Fakta seperti ini memperlihatkan ada sesuatu yang tidak beres dalam upaya penyelesaian RUU tersebut menjadi UU.

Percobaan melakukan misleading kepada masyarakat yang  berujung pada jebakan opini, muncul ke publik setelah menjadi RUU yang terkesan diam-diam, serta upaya pemaksaaan penyelesaian RUU KKS pada periode legislatif 2014-2019, semakin memperkuat asumsi adanya konspirasi. Selain itu, banyak pasal yang ada dalam RUU tersebut terkesan bahwa penyusunannya  dilakukan dan didominasi oleh satu pihak tanpa melibatkan berbagai stakeholder yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Keamanan Siber.

RUU ini memerlukan pembahasan lebih dalam dari semua stakeholder siber, tidak boleh didominasi hanya oleh BSSN, dan tidak boleh mengandung konflik kepentingan. Untuk itu, kami berharap semua yang peduli terhadap masa depan Siber Indonesia untuk bersama-sama menyerukan penundaan pengesahan RUU ini dan segera direvisi.