Nasionalis & Patriot kembalikan tanah 340.000 ha untuk Rakyat !!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pasca Debat Pilpres putaran ke 2, informasi penguasaan lahan seluas  340.000 ha oleh Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah sangat mencengangkan. Disaat rakyat kita kekurangan lahan untuk bertani, seorang Calon Presiden menguasai Tanah 5 kali luas Jakarta.

Menurut UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Sesuai 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha(HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,yang dapat memiliki HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Jadi Jelas tidak akan diberikan HGU kepada Pihak Asing..

Pasal 5 PP 40/1996 mensyaratkan luas minimal lahan HGU adalah 5 ha dan luas maksimal yang diberikan HGU untuk perorangan adalah 25 ha. Loh kok bisa 340.000 ha?

Mengapa penguasaan tanah seluas itu bisa terjadi? Sebaiknya BPN melakukan Audit terkait pemberian HGU itu mengapa melebihi batas yang diatur oleh Peraturan Pemerintah . Apakah Pemerintah dapat membatalkan HGU tersebut?

Hak HGU Bisa Terhapus jika Jangka Waktu berakhir, Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

HGU juga bisa Terhapus jika  dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

Pada Debat Putaran ke 2 Prabowo mengatakan:

"Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," 

Klaim Nasionalis dan Patriot seorang Prabowo harus diuji. Apakah Prabowo akan memberikan kembalikan kepada Negara secara sukarela? Karena rasa Nasionalisme dan Patriotisme adalah kesediaan berkorban untuk bangsa dan Negara..

Jika Tanah seluas 340.000 ha diberikan HGU kepada rakyat dengan luas minimal 5 ha. Maka sebanyak 68.000 warga akan dapat memperbaiki kehidupannya.

Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat