PETISI PPDI KAB. CIAMIS MENOLAK PENUNDAAN PELANTIKAN BUPATI CIAMIS

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


PETISI

PPDI KABUPATEN CIAMIS

MENOLAK PENUNDAAN PELANTIKAN BUPATI CIAMIS TERPILIH HASIL PILKADA 2018

KEPADA:

1.   YTH. MENTERI DALAM NEGERI RI

2.   YTH. GUBERNUR JAWA BARAT

1.    Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2473/SJ tanggal 18 Maret 2019 Hal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak tahun 2018.

2.    Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Tanggal 21 Maret 2019 Hal Pelantikan Bupati dan Wakil  Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada serentak Tahun 2018.

PPDI Kabupaten Ciamis sebagai Sebagai Organisasi Profesi Perangkat Desa 

MENYATAKAN:

1. PPDI atas nama Pemerintah Terbawah menyatakan bahwa Seluruh Wilayah Desa se Kabupaten Ciamis KONDUSIF 

2. PPDI Mempertanyakan Mengapa Surat Dari Pemkab Ciamis Nomor 121/234/pem.3 tanggal 15 Maret 2019 yang didalam nya menyatakan kesiapan Ciamis (Kondusif) melaksanakan Pelantikan sesuai Jadwal tidak dibalas, justru Gubernur mengirim surat Penundaan Pelantikan dengan merujuk Surat Edaran Mendagri yang isi nya hanya MENYARANKAN Gubernur untuk MEMPERTIMBANGKAN penundaan pelantikan.

3. PPDI Menuntut Gubernur Jawa Barat Untuk Melantik Herdiat Sunarya dan Yana D Putra pada tanggal 07 April 2019 Sebagai Bupati Kabupaten Ciamis sesuai jadwal sehingga tidak melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Pernyataan Sikap Ini Kami Buat Tanpa Unsur Politis Hanya Demi Menjaga Kondusifitas dan Juga Demi Mempercepat Perubahan di Kabupaten Ciamis Menuju Arah Yang Lebih Baik

Adapun alasan tuntutan kami adalah:

(1)    Bahwa dasar hukum pelantikan kepala daerah terpilih adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU

(2)    Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 164A ayat (2) UU tersebut dinyatakan bahwa Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

(3)    Bahwa akhir masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Jawa Barat tersebut adalah Akhir masa jabatan Bupati Kabupaten Ciamis pada tanggal 06 April 2019;

(4)    Bahwa Pemerintah (dalam hal ini Mendagri dan Gubernur) wajib melantik secara serentak Kepala Daerah terpilih sebagaimana amanat dari UU yaitu paling lambat pada tanggal 07 April 2019 sebagaimana jadwal semula yang telah ditentukan.

(5)    Bahwa alasan penundaan pelantikan hingga setelah pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu demi kondusifitas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah alasan yang tidak objektif dikarenakan situasi dan kondisi Pemilu saat ini aman dan kondusif.

(6)    Merujuk pada surat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 131/224/Pem.3 kepada Gubernur Jawa Barat tanggal 15 Maret 2019 Hal Laporan kesiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis yang pada pokoknya menyatakan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban dan ipoleksosbudhankam di Kabupaten Ciamis dalam keadaan kondusif dan terkendali, baik menjelang pelantikan maupun menjelang Pemilihan Umum tahun 2019.

(7)    Penundaan Pelantikan Bupati terpilih dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial politik yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ciamis.

Demikian Petisi ini disampaikan untuk jadi perhatian.

Ciamis, 22 Maret 2019

PPDI KABUPATEN CIAMIS

TTD

Toto Suryanto SIP/ Akhmad Himawan

Ketua Umum/Sekum