Petition Closed

Tempatkan Polri Di Bawah Mendagri

Lebih dari 14 tahun Reformasi berlalu, namun perluasan wewenang dan fungsi Polri dalam mengontrol keamanan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana fungsinya sebagai pengayom masyarakat.


Berbagai respon publik baik itu dari Mahasiswa, Massa sektoral (Buruh, Tani, Nelayan) dan sebagainya yang timbul atas persoalan hukum, sosial, ekonomi dll seringkali ditangani dengan tindak kekerasan dan represifitas berlebihan.
Amnesty Internasional pernah mengungkapkan bahwa Polisi di Indonesia menembak, memukuli bahkan membunuh orang tanpa takut dihukum, meninggalkan korban-korban mereka dengan harapan kecil dalam memperoleh keadilan.


Kekuatan yang Berlebihan: Imunitas bagi Kekerasan Polisi di Indonesia menyajikan contoh-contoh yang terperinci tentang bagaimana petugas polisi terus terlibat dalam penembakan dan pemukulan terhadap individu-individu yang beraksi secara damai dalam unjuk rasa, sengketa tanah dan bahkan pada penangkapan sehari-hari.


'Polisi Indonesia menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan bahkan membunuh orang, tanpa takut diberi sanksi, sementara korban ditinggal tanpa harapan memperoleh keadilan' ungkap Josef Benedict, Penyelaras Kampanye Amnesty International untuk Indonesia.

Catatan


Pada 24 Desember 2011, tiga orang terbunuh dan puluhan terluka ketika sekitar 100 orang secara damai memblokir sebuah jalan di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah unjuk rasa menentang pemberian izin eksplorasi tambang. Sekitar 600 polisi, termasuk dari unit Brigade Mobil Kepolisian (Brimob), diturunkan untuk membubarkan mereka.


Laporan mengindikasikan bahwa Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima memerintahkan petugas polisi menggunakan kekuatan untuk memadamkan unjuk rasa tersebut.


Dalam pengadilan disiplin kepolisian, lima petugas polisi dilaporkan dijatuhi hukuman tiga hari masa kurungan karena memukuli dan menendangi pengunjuk rasa yang tidak melakukan perlawanan.


Namun, Amnesty International tidak mengetahui adanya penyidikan kriminal atas kematian tiga orang korban tersebut ataupun atas perlakuan buruk terhadap para pengunjuk rasa.


Dalam insiden lain pada 19 Oktober 2011, tiga orang terbunuh dan lebih dari 90 orang terluka ketika polisi dan militer mengepung lokasi penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III, sebuah pertemuan damai di Abepura, Provinsi Papua.
Sebuah investigasi oleh Komnas HAM menemukan bahwa pasukan keamanan melepas tembakan ke pertemuan tersebut. Walau ada pengadilan disiplin internal, belum ada penyidikan kriminal pada penembakan ataupun atas perlakuan buruk pada pertemuan tersebut.


Di Provinsi Sumatera Utara, dalam sebuah sengketa pertanahan pada Juni 2011, anggota Brimob yang berupaya menggusur paksa sebuah komunitas di Kabupaten Langkat dilaporkan menembakkan gas air mata, serta peluru tajam dan karet pada warga desa yang mempertahankan rumah mereka, melukai setidaknya sembilan orang.


Sepengetahuan Amnesty International, belum ada penyidikan atas insiden tersebut.


'Korban kekerasan polisi seharusnya tidak perlu menunggu keadilan. Indonesia harus memastikan semua laporan pembunuhan di luar hukum atau pemukulan oleh polisi diinvestigasi secara cepat oleh badan independen yang hasil temuannya diumumkan kepada publik' ungkap Josef Benedict juru bicara Amnesty Internasional di Indonesia.


Di tempat terpisah, Kepala divisi hukum politik dan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), Sinung Karti membeberkan temuan kontras atas banyaknya kasus yang ditangani polisi selama tahun 2011-2012.


Pada laporannya Kontras menyatakan, polisi kerap menggunakan instrumen kekerasan untuk membatasi hak-hak korban.


Preseden rencana polisi untuk menangkap salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) contohnya, Kompol Novel Baswedan dengan tuduhan yang seakan dibuat-buat, menurut Sinung semakin tidak menunjukkan itikad baik Polri untuk tegakkan hukum yang adil dan transparan.


Beberapa bulan lalu di kuartal akhir 2012, publik kembali dikagetkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi ratusan Mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur yang berkonvoi menentang pemutaran film Innocent Of Muslim karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Dalam bentrok tersebut tercatat 9 orang mahasiswa dan beberapa orang sipil mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit. Lalu, beberapa minggu kemudian, bentrok hebat kembali pecah di Kampus Universitas Pamulang ketika mahasiswa melakukan mimbar bebas di dalam kampusnya. Tercatat satu orang mahasiswa mengalami luka tembak di perut, 1 orang mahasiswa mengalami cidera permanen di kepala dan 11 orang mahasiswa ditahan (5 diantaranya sampai sekarang masih diproses pengadilan dengan tuduhan beragam).


Beberapa hari yang lalu di bulan Maret 2013, terjadi pembakaran Mapolres OKU Sumatera Selatan oleh puluhan anggota TNI karena mereka kecewa terhadap tidak seriusnya penanganan kasus hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap salah seorang anggotanya yang menembak mati satu prajurit TNI karena persoalan sepele, insiden lalu lintas.


POLRI harus dibawah Mendagri


Seiring dengan konflik TNI Polri, hal ini dinilai karena adanya kecemburuan. Menurut guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra, salah satu penyebab kecemburuan itu adalah posisi kelembagaan negara dua aparatur institusi penegak hukum itu.


Selain Guru Besar UIN Jakarta, Mantan Presiden BJ Habibie (8/3) juga menyatakan bahwa Polri seharusnya tidak lagi berada di bawah Presiden langsung, tapi dibawah Menteri Dalam Negeri. Hal ini mengingat agar posisi kedua lembaga itu dapat sejajar dan tidak ada yg merasa superior dan kebal di antara yang lainnya, bahkan dihadapan hukum.


TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan, sedangkan Polri berada langsung di bawah Presiden. "Oleh karena itu, menurut saya, Polri itu harus ditempatkan di bawah Menteri Dalam Negeri," kata Azyumardi, di Jakarta, Ahad, 10 Maret 2013.


Dengan begitu, ujar Azyumardi, TNI dan Polri bakal berada di posisi yang setara. Ia mengatakan, polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri banyak diterapkan di negara lain. "Di Amerika dan Australia juga begitu."


Menurut dia, di bawah koordinasi Kemendagri, Polri diharapkan fokus pada penegakan hukum di daerah masing-masing. Tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, dia (polisi) mengenal wilayahnya masing-masing," katanya.


Wakil Ketua DPR Shohibul Iman pun menyatakan, dukungannya atas saran Habibie tersebut. "Ada persoalan struktural. Makanya seperti saran Pak Habibie kemarin agar polisi di bawah Kemendagri, saya setuju," ucap Iman dalam acara diskusi Perhimpunan Profesional Indonesia (PPI) 'Masih Percayakah dengan Partai Politik?'di Jakarta, Minggu (10/3/2013).


Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa tokoh Islam nasional telah menuntut pembubaran densus 88 karena dianggap berlebihan dalam praktik penangkapan, pemrosesan dan interogasi terhadap para warga yg ditangkapnya. Hal ini terungkap setelah adanya video yang menampilkan kekejaman Polisi khusus tersebut.


Menanggapi bahwa tidak ada satupun komponen bangsa yang kebal hukum yang hal itu diatur dalam kontitusi. Terlebih lagi intitusi penegak keamanan itu sendiri yang dalam banyak kejadian dan peristiwa justru telah berubah menjadi 'Teror' bagi rakyatnya sendiri, maka sudah sangatlah tepat apabila posisi POLRI tak lagi dibawah Presiden namun dibawah Mendagri berbarengan dan sejajar dengan Satpol PP.


Atas dasar itu, maka kami menuntut :
1. Polri jangan ditempatkan dibawah Presiden langsung.
2. Polri harus ditempatkan dibawah Kemendagri.
3. Usut tuntas dan adili berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum Polisi.

Cirebon, 14 Maret 2013

Letter to
Presiden RI, Ketua MK, Ketua MPR dan DPR
POLRI Kebal Hukum: Harus di Bawah Mendagri
Pasca Reformasi bergulir, kedudukan Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak lagi menyatu dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Intitusi ini berdiri terpisah dari ABRI yang kemudian berubah menjadi TNI.


Akibat dicabutnya Dwi Fungsi ABRI/TNI, sejurus dengan itu posisi TNI berada dibawah Departemen Pertahanan namun Polisi justru berada dibawah kendali langsung Presiden RI.


Lebih dari 14 tahun Reformasi berlalu, namun perluasan wewenang dan fungsi Polri dalam mengontrol keamanan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana fungsinya sebagai pengayom masyarakat.


Berbagai respon publik baik itu dari Mahasiswa, Massa sektoral (Buruh, Tani, Nelayan) dan sebagainya yang timbul atas persoalan hukum, sosial, ekonomi dll seringkali ditangani dengan tindak kekerasan dan represifitas berlebihan.
Amnesty Internasional pernah mengungkapkan bahwa Polisi di Indonesia menembak, memukuli bahkan membunuh orang tanpa takut dihukum, meninggalkan korban-korban mereka dengan harapan kecil dalam memperoleh keadilan.


Kekuatan yang Berlebihan: Imunitas bagi Kekerasan Polisi di Indonesia menyajikan contoh-contoh yang terperinci tentang bagaimana petugas polisi terus terlibat dalam penembakan dan pemukulan terhadap individu-individu yang beraksi secara damai dalam unjuk rasa, sengketa tanah dan bahkan pada penangkapan sehari-hari.


'Polisi Indonesia menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan bahkan membunuh orang, tanpa takut diberi sanksi, sementara korban ditinggal tanpa harapan memperoleh keadilan' ungkap Josef Benedict, Penyelaras Kampanye Amnesty International untuk Indonesia.

Catatan


Pada 24 Desember 2011, tiga orang terbunuh dan puluhan terluka ketika sekitar 100 orang secara damai memblokir sebuah jalan di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah unjuk rasa menentang pemberian izin eksplorasi tambang. Sekitar 600 polisi, termasuk dari unit Brigade Mobil Kepolisian (Brimob), diturunkan untuk membubarkan mereka.


Laporan mengindikasikan bahwa Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima memerintahkan petugas polisi menggunakan kekuatan untuk memadamkan unjuk rasa tersebut.


Dalam pengadilan disiplin kepolisian, lima petugas polisi dilaporkan dijatuhi hukuman tiga hari masa kurungan karena memukuli dan menendangi pengunjuk rasa yang tidak melakukan perlawanan.


Namun, Amnesty International tidak mengetahui adanya penyidikan kriminal atas kematian tiga orang korban tersebut ataupun atas perlakuan buruk terhadap para pengunjuk rasa.


Dalam insiden lain pada 19 Oktober 2011, tiga orang terbunuh dan lebih dari 90 orang terluka ketika polisi dan militer mengepung lokasi penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III, sebuah pertemuan damai di Abepura, Provinsi Papua.
Sebuah investigasi oleh Komnas HAM menemukan bahwa pasukan keamanan melepas tembakan ke pertemuan tersebut. Walau ada pengadilan disiplin internal, belum ada penyidikan kriminal pada penembakan ataupun atas perlakuan buruk pada pertemuan tersebut.


Di Provinsi Sumatera Utara, dalam sebuah sengketa pertanahan pada Juni 2011, anggota Brimob yang berupaya menggusur paksa sebuah komunitas di Kabupaten Langkat dilaporkan menembakkan gas air mata, serta peluru tajam dan karet pada warga desa yang mempertahankan rumah mereka, melukai setidaknya sembilan orang.


Sepengetahuan Amnesty International, belum ada penyidikan atas insiden tersebut.


'Korban kekerasan polisi seharusnya tidak perlu menunggu keadilan. Indonesia harus memastikan semua laporan pembunuhan di luar hukum atau pemukulan oleh polisi diinvestigasi secara cepat oleh badan independen yang hasil temuannya diumumkan kepada publik' ungkap Josef Benedict juru bicara Amnesty Internasional di Indonesia.


Di tempat terpisah, Kepala divisi hukum politik dan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), Sinung Karti membeberkan temuan kontras atas banyaknya kasus yang ditangani polisi selama tahun 2011-2012.


Pada laporannya Kontras menyatakan, polisi kerap menggunakan instrumen kekerasan untuk membatasi hak-hak korban.


Preseden rencana polisi untuk menangkap salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) contohnya, Kompol Novel Baswedan dengan tuduhan yang seakan dibuat-buat, menurut Sinung semakin tidak menunjukkan itikad baik Polri untuk tegakkan hukum yang adil dan transparan.


Beberapa bulan lalu di kuartal akhir 2012, publik kembali dikagetkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi ratusan Mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur yang berkonvoi menentang pemutaran film Innocent Of Muslim karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Dalam bentrok tersebut tercatat 9 orang mahasiswa dan beberapa orang sipil mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit. Lalu, beberapa minggu kemudian, bentrok hebat kembali pecah di Kampus Universitas Pamulang ketika mahasiswa melakukan mimbar bebas di dalam kampusnya. Tercatat satu orang mahasiswa mengalami luka tembak di perut, 1 orang mahasiswa mengalami cidera permanen di kepala dan 11 orang mahasiswa ditahan (5 diantaranya sampai sekarang masih diproses pengadilan dengan tuduhan beragam).


Beberapa hari yang lalu di bulan Maret 2013, terjadi pembakaran Mapolres OKU Sumatera Selatan oleh puluhan anggota TNI karena mereka kecewa terhadap tidak seriusnya penanganan kasus hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap salah seorang anggotanya yang menembak mati satu prajurit TNI karena persoalan sepele, insiden lalu lintas.


POLRI harus dibawah Mendagri


Seiring dengan konflik TNI Polri, hal ini dinilai karena adanya kecemburuan. Menurut guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra, salah satu penyebab kecemburuan itu adalah posisi kelembagaan negara dua aparatur institusi penegak hukum itu.


Selain Guru Besar UIN Jakarta, Mantan Presiden BJ Habibie (8/3) juga menyatakan bahwa Polri seharusnya tidak lagi berada di bawah Presiden langsung, tapi dibawah Menteri Dalam Negeri. Hal ini mengingat agar posisi kedua lembaga itu dapat sejajar dan tidak ada yg merasa superior dan kebal di antara yang lainnya, bahkan dihadapan hukum.


TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan, sedangkan Polri berada langsung di bawah Presiden. "Oleh karena itu, menurut saya, Polri itu harus ditempatkan di bawah Menteri Dalam Negeri," kata Azyumardi, di Jakarta, Ahad, 10 Maret 2013.


Dengan begitu, ujar Azyumardi, TNI dan Polri bakal berada di posisi yang setara. Ia mengatakan, polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri banyak diterapkan di negara lain. "Di Amerika dan Australia juga begitu."


Menurut dia, di bawah koordinasi Kemendagri, Polri diharapkan fokus pada penegakan hukum di daerah masing-masing. Tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, dia (polisi) mengenal wilayahnya masing-masing," katanya.


Wakil Ketua DPR Shohibul Iman pun menyatakan, dukungannya atas saran Habibie tersebut. "Ada persoalan struktural. Makanya seperti saran Pak Habibie kemarin agar polisi di bawah Kemendagri, saya setuju," ucap Iman dalam acara diskusi Perhimpunan Profesional Indonesia (PPI) 'Masih Percayakah dengan Partai Politik?'di Jakarta, Minggu (10/3/2013).


Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa tokoh Islam nasional telah menuntut pembubaran densus 88 karena dianggap berlebihan dalam praktik penangkapan, pemrosesan dan interogasi terhadap para warga yg ditangkapnya. Hal ini terungkap setelah adanya video yang menampilkan kekejaman Polisi khusus tersebut.


Menanggapi bahwa tidak ada satupun komponen bangsa yang kebal hukum yang hal itu diatur dalam kontitusi. Terlebih lagi intitusi penegak keamanan itu sendiri yang dalam banyak kejadian dan peristiwa justru telah berubah menjadi 'Teror' bagi rakyatnya sendiri, maka sudah sangatlah tepat apabila posisi POLRI tak lagi dibawah Presiden namun dibawah Mendagri berbarengan dan sejajar dengan Satpol PP.


Atas dasar itu, maka kami menuntut :
1. Polri jangan ditempatkan dibawah Presiden langsung.
2. Polri harus ditempatkan dibawah Kemendagri.
3. Usut tuntas dan adili berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum Polisi.

Cirebon, 14 Maret 2013