Petition Closed
Petitioning World Bank World Bank Investigation Team and 26 others

POLRI harus segera tindak perusak Hutan Tripa Aceh.


Dukungan Anda telah membuat petisi kami sebelumnya (www.change.org/saveTripa) jadi sebuah kemenangan historis! Tapi, hutan Tripa masih dirusak, dan Tripa terus butuh dukungan Anda.

Akhirnya Gubernur mencabut izin PT Kalista Alam, salah satu perusahaan minyak sawit yang membakar ribuan hektar hutan Tripa dan membunuh ratusan Orangutan hingga hampir punah.

Menurut seorang wartawan, Gubernur mengakui menerima email banyak sekali melalui Change.org. Kami pikir, itu adalah aspirasi yang didengarkannya hingga akhirnya menjadi keputusannya yang pertama, kurang dari 100 hari menjabat sebagai Gubernur.

Tapi, hutan Tripa masih terancam, karena masih ada 5 perusahaan lainnya yang izinnya harus dicabut karena melakukan perusakan yang hebat antara lain Surya Panen Subur (SPS), DPL, GSM, dan Cemerlang Abadi.

Kawan-kawan Walhi Aceh yang telah memimpin kampanye ini dari sisi legal terus berjuang menuntut pencabutan izin perusahaan-perusahaan lainnya.

Tapi, menurut Kamarudin, pengacara yang mewakili komunitas lokal dan lingkungan hidup di Aceh, ada indikasi yang kuat bahwa penegakan hukum di Tripa telah dibajak oleh kekuatan finansial yang besar dari perusahaan-perusahaan ini.

Kalau markas besar kepolisian di Jakarta mengusut dan menindak pejabat perusahaan ini, hal tersebut bisa menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan lainnya untuk berpikir dua kali sebelum mengeksploitasi hukum dan hutan kita untuk keuntungan pribadi.

POLRI harus mengusut dan menindak pelanggar hukum, lebih tepatnya Undang-undang Perencanaan Strategis Nasional No. 26/2007 dan Peraturan Pemerintah No 26/2008, yang melindungi 2,7 juta juta hektar Kawasan Ekosistem Leuser, rumah dari Orangutan yang dilindungi dan juga Harimau Sumatera, Gajah, Badak, dan banyak binatang lainnya.

Komunitas lokal telah menyerahkan pengaduan pada bulan November 2011, dan sekarang dengan preseden positif pencabutan izin oleh Gubernur Aceh, ini adalah waktu yang tepat untuk Kepala Polri menindak pelaku-pelakunya hingga dibawa ke pengadilan.

Kita berhasil sebelumnya, dan kita bisa berhasil lagi! Demi warga, hutan, dan satwa Indonesia tercinta.

Ayo kita paraf, sebarkan, dan menangkan petisi ini!

Letter to
World Bank World Bank Investigation Team
Chairman of REDD+ Task Force Kuntoro Mangkusubroto
Chairman of the REDD+ Task Force working group Mas Achmad Santosa
and 24 others
Deputi I (Planning and International Relation) UKP4 Heru Prasetyo
Head of National Council for Climate Change Agus Purnomo
Ministry of Forestry Zulkifli Hasan
Head of EU Representative in Aceh Giovanni Serritella
Excutive Director UNEP Achim Steiner
Academic expert UNEP Pavan Sukhdev
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari
Komisi III DPR RI
Governor and Vice Governor of Aceh Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf
Head of BP2T Aceh Province Muhammad Yahya
Jubir & Penasehat Ahli Gubernur Fachrul Razi
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Muzakkir Hamid
Muzakkir Hamid
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Timur Pradopo
Kepolisian Kepolisian
Kepolisian Kepolisian
Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono
Ministry of Environment Balthasar Kambuaya
GRASP coordinator Doug Cress
Dukungan Anda telah membuat petisi kami sebelumnya (www.change.org/saveTripa) jadi sebuah kemenangan historis! Tapi, hutan Tripa masih dirusak, dan Tripa terus butuh dukungan Anda.

Akhirnya Gubernur mencabut izin PT Kalista Alam, salah satu perusahaan minyak sawit yang membakar ribuan hektar hutan Tripa dan membunuh ratusan Orangutan hingga hampir punah.

Menurut seorang wartawan, Gubernur mengakui menerima email banyak sekali melalui Change.org. Kami pikir, itu adalah aspirasi yang didengarkannya hingga akhirnya menjadi keputusannya yang pertama, kurang dari 100 hari menjabat sebagai Gubernur.

Tapi, hutan Tripa masih terancam, karena masih ada 5 perusahaan lainnya yang izinnya harus dicabut karena melakukan perusakan yang hebat antara lain Surya Panen Subur (SPS), DPL, GSM, dan Cemerlang Abadi.

Kawan-kawan Walhi Aceh yang telah memimpin kampanye ini dari sisi legal terus berjuang menuntut pencabutan izin perusahaan-perusahaan lainnya.

Tapi, menurut Kamarudin, pengacara yang mewakili komunitas lokal dan lingkungan hidup di Aceh, ada indikasi yang kuat bahwa penegakan hukum di Tripa telah dibajak oleh kekuatan finansial yang besar dari perusahaan-perusahaan ini.

Kalau markas besar kepolisian di Jakarta mengusut dan menindak pejabat perusahaan ini, hal tersebut bisa menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan lainnya untuk berpikir dua kali sebelum mengeksploitasi hukum dan hutan kita untuk keuntungan pribadi.

POLRI harus mengusut dan menindak pelanggar hukum, lebih tepatnya Undang-undang Perencanaan Strategis Nasional No. 26/2007 dan Peraturan Pemerintah No 26/2008, yang melindungi 2,7 juta juta hektar Kawasan Ekosistem Leuser, rumah dari Orangutan yang dilindungi dan juga Harimau Sumatera, Gajah, Badak, dan banyak binatang lainnya.

Komunitas lokal telah menyerahkan pengaduan pada bulan November 2011, dan sekarang dengan preseden positif pencabutan izin oleh Gubernur Aceh, ini adalah waktu yang tepat untuk Kepala Polri menindak pelaku-pelakunya hingga dibawa ke pengadilan.

Kita berhasil sebelumnya, dan kita bisa berhasil lagi! Demi warga, hutan, dan satwa Indonesia tercinta.

Ayo kita paraf, sebarkan, dan menangkan petisi ini!