Dukung TNI-POLRI Tindak Keras Pelaku Rusuh di NKRI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pengumuman itu dikeluarkan pada Selasa dini hari (21/05) sesudah KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN. Menurut KPU, jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan saingan mereka, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional.

Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Sebelumnya Prabowo Subianto sudah menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 karena, menurutnya, telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara. Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga juga telah menyatakan enggan untuk mengajukan gugatan sengketa ke MK.

Menurut ahli hukum tata negara ini, apa yang dilakukan BPN merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh mereka dan beliau (Prabowo-Sandiaga) memiliki legal standing untuk mengajukan perkara sengketa ke MK," kata Yusril.

Yusril mengatakan, di sidang permohonan gugatan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tidak akan membahas soal kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dinarasikan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

"Di MK itu bukan mengadili TSM, ada pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, tidak. Itu kewenangan Bawaslu. Di MK ini hanya mengadili sengketa hasil. Jadi anda dapat berapa, situ dapat berapa," kata Yusril di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (21/5/2019)

Sebelumnya, sejumlah sosok dan relawan pendukung Prabowo-Sandiaga mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Jakarta. Nama gerakan tersebut menggantikan istilah people power yang selama ini kerap digaungkan oleh para pendukung capres nomor urut dua itu.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Titiek Soeharto, yang hadir dalam acara deklarasi tersebut, mengatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi damai selama tiga hari yaitu pada tanggal 20-22 Mei.

Tujuannya, kata Titiek, menuntut penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang dianggap telah melakukan kecurangan dalam Pilpres.

"Sekitar jam 11 malam ada massa yang berusaha masuk Bawaslu juga ada di Petamburan dan membakar belasan mobil warga. 

Hingga pukul 06.00 WIB, sebagaimana ditayangkan sejumlah stasiun televisi, sejumlah orang melemparkan batu ke arah polisi yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata di sekitar Jalan KS Tubun, Jakarta. Untuk kita tahu bersama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo bahwa Polri telah memberlakukan Siaga I.

Tindakan Kepolisian dalam Penanganan kerusuhan Massa merupakan tantangan tugas kepolisian yang sarat dengan muatan hukum yang langsung atau tidak langsung rentan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, maka perlu dilakukan tindakan yang terencana dan terukur dalam bentuk operasi kepolisian seperti menghimbau dan berdialog dengan massa agar aspirasinya disampaikan melalui perwakilan. Memberi kesempatan dialog bersama dengan perwakilan massa. Selain itu menyarankan kelompok massa untuk bubar dan menyalurkan aspirasinya melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, melakukan penjagaan jangan sampai massa menjadi beringas / brutal, mengatasi gerak massa agar tidak mendekat ke obyek vital.


Tentu dalam menangani massa demosntran ini, Polri bisa melakukan tindakan represif (penangkapan) apabila tindakan preventif tidak berhasil membubarkan massa.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
tidak mengatur kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa tetapi
dalam UU No. 2 tahun 2002 terhadap pasal-pasal yang dapat
dimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani unjuk
rasa. Pasal tersebut adalah pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi,
dalam pasal 13 tersebut menyebutkan tugas dan wewenang polisi adalah:
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Menegakkan hukum dan ;
6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat
Dalam ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut yang 
terdapat pada pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 dapat dikaitkan dengan UU
No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.
Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan
dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa
“dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab
menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan
ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah sesuai
dengan tugas Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum, pada
tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 16, 17, dan 18
ayat (1), UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di muka umum.
Pada pasal 16 menyatakan bahwa “Pelaku atau peserta
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan
perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah
sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum.
Pada pasal 17 menyatakan bahwa “penanggung jawab
pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 undang-undang ini
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana
yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Ini
sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum.
Pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga
Negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah
memenuhi ketentuan undang-undang dipidana penjara paling lama 1
(satu) tahun, dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh polisi
telah sesuai.

Pada pasal 14 ayat (1) huruf a, UU No. 2 Tahun 2002
menyebutkan bahwa “kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah
sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan
penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab
memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku atau peserta
penyampaian pendapat“, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang
untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan
pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. Dalam kenyataannya setiap ada
kegiatan unjuk rasa Polisi mengawal peserta unjuk rasa tersebut sampai
tempat tujuan unjuk rasa serta mengatur peserta unjuk rasa agar tidak
mengganggu kepentingan-kepentingan umum lainnya, berarti kaitan
kedua UU tersebut telah sesuai.
Pada pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002,
menyebutkan bahwa,“ kepolisian mempunyai tugas memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan
oleh UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan
bahwa, ”dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri
bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin
keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”,
disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan
ketertiban terhadap unjuk rasa, sehingga unjuk rasa dapat berjalan sesuai
dengan tujuan unjuk rasa semula. Kenyataan dilapangan pihak Polisi
melindungi peserta unjuk rasa dengan cara mengawal dan mendampingi
setiap ada kegiatan unjuk rasa, selain itu Polisi juga menindak setiap
peserta unjuk rasa yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, ini menunjukkan bahwa polisi
tidak hanya melindungi peserta unjuk rasa tetapi juga melindungi
kepentingan umum lainnya, berarti ini telah sesuai.
Dengan demikian antara Undang-undang No. 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia bila dikaitkan dengan Undang-
undang No. 9 tahun 1998 mengenai penanganan unjuk rasa yang
dilakukan polisi telah sesuai.