Realisasikan Hak Mahasiswa PNUP

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Selama Wabah COVID 19 berlangsung, salah satu aspek yang paling terkena dampak selain daripada kesehatan manusia, ialah merosotnya ekonomi masyarakat dan terkhusus adalah ekonomi orang tua mahasiswa. Maka dari itu KEMENDIKBUD mengimbau seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi agar memberikan bantuan kepada mahasiswa melalui penghematan biaya operasional selama pembelajaran jarak jauh (pjj) berlangsung.

Kebijakan tersebut seharusnya sangat diperhatikan secara khusus dan dilaksanakan secepatnya oleh setiap perguruan tinggi. Dalam hal ini khususnya Politeknik Negeri Ujung Pandang juga harus mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam meneruskan imbauan KEMENDIKBUD sehingga menjadi solusi untuk menjawab segala kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa selama wabah COVID-19 berlangsung.

Tapi sampai saat ini pihak PNUP hanya menjalankan formalitas pembelajaran saja, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi orang tua mahasiswa yang bisa saja sebagian besar merosot. Selama perkuliahan daring berlangsung jumlah pengeluaran mahasiswa semakin bertambah untuk memenuhi fasilitas kampus yakni kebutuhan biaya kuota internet perkuliahan daring, sementara UKT telah dibayarkan penuh oleh mahasiswa sebelum masuk semester genap yang lalu. Belum lagi kendala akses jaringan yang dialami oleh mahasiswa yang berada di pelosok daerah.

Adapun pemberian tugas oleh dosen yang begitu banyak dan deadline tugas yang begitu cepat jelas dapat mengakibatkan kondisi stress terhadap mahasiswa dan dapat berdampak ke kualitas daya tahan tubuh mahasiswa. Walaupun himbauan untuk tidak memberikan tugas yang terlalu banyak dan mempertimbangkan deadline sudah tertuang dalam SE PD1, namun masih ada saja oknum dosen yang tidak mengindahkan. Sehingga sampai saat ini juga sangat jelas bahwa solusi-solusi kebijakan yang telah dikeluarkan PNUP bukanlah mempermudah, melainkan justru tetap sangat mempersulit mahasiswa.

Selain daripada kendala yang terjadi selama kondisi ini berlangsung, tidak adanya SPT 2019 yang dikeluarkan secara resmi sampai saat ini juga turut menjadi permasalahan memperhatikan tahun ajaran 2020 yang sebentar lagi akan tiba. Lantas bagaiamana sandaran regulasi yang berlaku dalam menjalani segala aktifitas mahasiswa sampai sekarang?

Maka dari itu melalui petisi ini kami :

1. Mendesak kejelasan SPT 2019 agar dikeluarkan dalam bentuk soft file secara resmi, dan meminta agar SPT 2020 dikeluarkan tepat pada waktunya baik dalam bentuk Hard File atau Soft File.

2. Mendesak pimpinan kampus agar mengembalikan dana UKT sebesar 50% mengingat tidak digunakannya fasilitas kampus mulai tanggal 17 Maret 2020, ditambah dana fasilitas perkuliahan daring yang sebelumnya ditanggung secara mandiri oleh mahasiswa, dan demi menunjang fasilitas perkuliahan daring sampai semester genap berakhir.

3. Meminta pimpinan kampus agar tetap memberikan keringanan UKT sebesar 50% di semester berikutnya bagi mahasiswa non TA jika kondisi pandemik belum selesai.

4. Mendesak pimpinan kampus agar bertindak tegas kepada oknum dosen yang tidak mengindahkan pertimbangan pemberian tugas dan deadline yang telah tertuang dalam SE PD1.

5. Mendesak pimpinan kampus agar memberikan bantuan logistik kepada mahasiswa yang masih bertahan di Makassar dan tidak dapat pulang ke kampung.

6. Meminta pimpinan kampus untuk memberikan kejelasan terkait masa toleransi bagi mahasiswa TA sesuai dengan perubahan jadwal kalender akademik dan dengan tidak membebankan biaya UKT di semester berikutnya.